kabarumat.co – Biaya penerbangan menjadi pos terbesar dalam penyelenggaraan ibadah haji. Kondisi ini semakin berat karena pesawat sering kembali kosong setelah mengantar jamaah, sementara biaya tetap harus dikeluarkan.
“Situasi ini jelas tidak efisien. Oleh karena itu, kedua maskapai perlu menjalin kerja sama agar lebih hemat,” ujar Ketua Komnas Haji, H. Mustolih Siradj, pada Kamis (9/4/2026).
Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat dengan langsung meminta Garuda Indonesia dan Danantara menjalin kerja sama atau joint venture dengan Saudi Airlines, mengingat kedua maskapai itu menjadi pengelola utama penerbangan haji. Menurut Mustolih, dukungan terhadap instruksi ini penting dalam penyelenggaraan haji 2026 untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya.
“Langkah Presiden ini tepat, karena mampu mengatasi kebuntuan puluhan tahun dan mengurangi ongkos secara signifikan,” tambah Mustolih.
Selain itu, pembangunan terminal haji di Arab Saudi menjadi perhatian utama. Presiden tidak hanya merencanakan, tetapi juga telah langsung berkoordinasi dengan pihak Saudi.
“Ini menjadi terobosan penting untuk memudahkan pergerakan jamaah haji yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang,” ujarnya.
Saat ini, jamaah Indonesia mendarat di dua bandara utama, yakni Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah (90 km dari Makkah) dan Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdulaziz di Madinah (450 km dari Makkah).
“Dengan terminal baru, mobilitas jamaah akan lebih cepat,” tambahnya.
Mustolih juga menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian seriusnya dalam menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026 M/1447 H, yang berhasil dikurangi rata-rata sebesar Rp2 juta per jamaah dibanding tahun sebelumnya, meski di tengah gejolak harga energi global akibat ketegangan di Timur Tengah.
“Presiden menegaskan komitmennya untuk tidak membebani jamaah dengan biaya tambahan. Antrean haji juga dipangkas menjadi 26 tahun dan akan terus dipersingkat,” ujarnya.
Komnas Haji pun mengapresiasi keseriusan dan keberpihakan Presiden dalam tata kelola haji, yang telah dilakukan secara konsisten. Ini bukan kali pertama Presiden mendorong terobosan penting dalam penyelenggaraan haji. Sebelumnya, dua langkah strategis telah direalisasikan, yaitu pemisahan Kementerian Haji dan Umrah dari Kementerian Agama, serta pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi, yang kini menjadi pilar utama pengembangan ekosistem haji.