kabarumat.co – Al-Quran tidak sekadar menjadi pedoman ajaran agama, melainkan juga memiliki aspek performatif yang terlihat dalam berbagai tradisi serta ritual sosial-keagamaan. Salah satu bentuk nyata dari peran performatif Alquran adalah praktik mengangkat Alquran dalam prosesi pelantikan pejabat (Zakariya, 2018: 165).
Contohnya, dalam pelantikan presiden di Indonesia baru-baru ini, tradisi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai simbol keagamaan, tetapi juga menunjukkan keterkaitan antara agama dan kepemimpinan dalam konteks budaya politik Islam.
Sejarah Tradisi Mengangkat Alquran dalam Prosesi Pelantikan
Tradisi mengangkat Alquran saat pelantikan pejabat kini sangat umum di Indonesia, namun praktik ini tidak memiliki akar yang jelas dalam sejarah awal Islam.
Pada masa Khulafaur Rasyidin, pelantikan khalifah dilakukan melalui baiat, yaitu sumpah kesetiaan dari umat kepada pemimpin yang terpilih. Khalifah seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib dilantik tanpa adanya prosesi formal yang melibatkan Alquran secara langsung.
Kekuasaan mereka diperoleh berdasarkan kesepakatan antara para sahabat dan komunitas Muslim, di mana Alquran berfungsi sebagai pedoman dalam kepemimpinan, bukan sebagai bagian dari ritual pelantikan.
Namun, seiring berjalannya waktu, unsur-unsur keagamaan mulai diintegrasikan ke dalam ritual politik. Alquran pun mulai dijadikan simbol otoritas ilahi yang wajib dihormati oleh setiap pemimpin.
Mengangkat Alquran saat pelantikan kemudian menjadi cara untuk menegaskan bahwa kepemimpinan harus berlandaskan hukum Allah serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesejahteraan umat, dengan tujuan agar pemimpin senantiasa menaati perintah dan menghindari larangan yang telah ditetapkan (Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2013: 30).
Peran Performatif Alquran dalam Tradisi Pelantikan
Peran performatif Alquran dalam pelantikan menunjukkan dimensi ritual yang sangat mendalam. Saat Alquran diangkat di atas kepala pejabat yang baru dilantik, tindakan ini menyampaikan makna lebih dari sekadar simbol keagamaan.
Ini merupakan pengakuan terbuka bahwa hukum Allah harus menjadi landasan kepemimpinan, serta menegaskan bahwa pemimpin bertanggung jawab bukan hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah (Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2013: 30). Aksi yang dilakukan secara publik ini menandakan komitmen sang pemimpin untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ajaran Islam.
Ritual tersebut juga memiliki dampak performatif yang memengaruhi masyarakat luas. Dengan mengangkat Alquran, pejabat yang dilantik tidak hanya menjalani prosesi formal semata, melainkan juga mengikutsertakan unsur spiritual yang melibatkan seluruh komunitas.
Masyarakat yang hadir dalam pelantikan akan memahami bahwa Alquran bukan sekadar teks yang dibaca dan dipahami, tetapi juga sebuah nilai yang dihormati dan dijadikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan (Dewi, 2018: 200), termasuk dalam pemerintahan.
Peran performatif ini selaras dengan konsep speech act (tindak tutur) dalam linguistik, di mana sebuah tindakan melalui kata atau simbol tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menciptakan realitas baru (Suryawin, Wijaya, dan Isnaini, 2022: 40).
Dalam konteks ini, pengangkatan Alquran mengukuhkan legitimasi pemimpin sekaligus mengaitkannya dengan nilai-nilai luhur seperti ketuhanan dan keadilan.
Simbolisme Alquran dalam Prosesi Pelantikan
Dalam praktiknya, hubungan manusia dengan Alquran terus berkembang dan maknanya semakin meluas (Amiroh, 2022: 36). Simbolisme Alquran dalam pelantikan pejabat erat kaitannya dengan statusnya sebagai wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw.
Sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam, mengangkat Alquran dalam pelantikan menunjukkan bahwa setiap keputusan dan kebijakan pemimpin harus berlandaskan ajaran yang terkandung di dalamnya.
Oleh karena itu, sumpah yang diucapkan dengan Alquran di atas kepala tidak hanya merupakan janji politik, tetapi juga janji religius. Simbol ini memberikan legitimasi tambahan bagi pemimpin yang baru dilantik, terutama di masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama (Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2013: 22).
Dengan memasukkan Alquran dalam sumpah jabatan, pemimpin secara simbolis menegaskan tanggung jawabnya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan ajaran Islam.
Pandangan masyarakat pun menguatkan keyakinan bahwa kepemimpinan yang disumpah dengan Alquran berakar pada prinsip moral yang tinggi dan bukan sekadar upaya meraih kekuasaan duniawi (Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2013: 14).
Relevansi dan Tantangan Kepemimpinan di Era Modern
Dalam konteks masa kini, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, tradisi mengangkat Alquran saat pelantikan pejabat masih sangat relevan. Berdasarkan penelusuran video dokumenter di kanal YouTube, seluruh presiden dan wakil presiden Indonesia dari masa Presiden Soekarno hingga pelantikan terbaru Prabowo Subianto, mengambil sumpah dengan Alquran.
Praktik ini menunjukkan bahwa agama tetap menjadi bagian penting dalam ranah politik, meskipun negara ini berdiri berdasarkan Pancasila dan bukan sebagai negara Islam.
Namun, relevansi tradisi ini juga menghadirkan sejumlah tantangan, terutama di masyarakat yang kian pluralistik. Bagi kelompok non-Muslim maupun sebagian Muslim, pengangkatan Alquran dalam pelantikan dapat dianggap sebagai bentuk eksklusivitas agama dalam politik yang bertentangan dengan nilai kebhinekaan dan sekularisme.
Hal ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana menjaga inklusivitas dalam sistem politik yang menghargai keberagaman agama, sembari mempertahankan tradisi keagamaan yang sudah lama berjalan.
Selain itu, ada kekhawatiran bahwa ritual mengangkat Alquran hanya menjadi formalitas semata tanpa makna yang mendalam, khususnya apabila pejabat yang dilantik tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ajaran dan nilai Alquran.
Oleh karena itu, praktik simbolis ini harus diiringi dengan tindakan nyata dalam kebijakan dan perilaku pemimpin, sehingga sumpah yang diambil dengan Alquran bukan sekadar seremoni kosong, tetapi benar-benar mencerminkan komitmen terhadap keadilan, integritas, dan kesejahteraan rakyat.
Dengan demikian, tradisi ini tidak hanya akan tetap relevan, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat bahwa kekuasaan yang sejati harus berlandaskan prinsip yang melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang agama atau etnis.