kabarumat.co – Salah satu anggota Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) dari Imparsial, Hussein Ahmad, mempertanyakan kredibilitas proses peradilan militer dalam menangani kasus penyerangan terhadap Andrie Yunus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
Menurutnya, jalannya persidangan yang telah berlangsung tiga kali sejak 29 April 2026 hingga 7 Mei 2026 justru memunculkan berbagai pertanyaan terkait keberpihakan proses hukum terhadap korban.
“Meski terlihat belum siap, perkara ini justru tiba-tiba dilimpahkan dan disidangkan dengan sangat cepat. Hal itulah yang kami pertanyakan dan membuat kami heran,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).
Hussein menegaskan, sejak awal Andrie Yunus menolak kasus tersebut diproses melalui peradilan militer. “Kami mempertanyakan sebenarnya sidang ini digelar untuk kepentingan siapa. Apakah benar demi kepentingan korban atau justru untuk pihak lain,” lanjutnya.
Peradilan Militer Kasus Andrie Yunus Dinilai Belum Matang, BAP Korban Belum Rampung
Lebih lanjut, Hussein menilai ketidaksiapan persidangan tampak dari pertanyaan hakim dan oditur militer yang mengakui belum melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban. Ia pun mempertanyakan alasan sidang tetap dilanjutkan meski keterangan langsung dari korban sebagai saksi utama belum dihadirkan.
“Hal itu menunjukkan adanya ketidaksiapan. Jika memang belum siap, mengapa persidangan dipaksakan berlangsung secara terburu-buru,” ujarnya.
Selain itu, Hussein turut menyoroti pernyataan hakim pada sidang perdana yang dinilainya bernada ancaman terhadap korban. Menurutnya, dalam persidangan tersebut disampaikan bahwa korban dapat terancam pidana apabila tidak memenuhi panggilan secara patut.
“Pada sidang pertama, hakim justru menyampaikan pernyataan yang kami duga sebagai bentuk ancaman kepada korban, yakni jika korban tidak memenuhi panggilan secara patut maka dapat dikenai ancaman pidana,” katanya.
Lebih lanjut, Hussein mempertanyakan apakah proses persidangan tersebut benar-benar bertujuan menghadirkan keadilan bagi Andrie Yunus atau justru hanya demi menjaga citra institusi TNI.
“Kalau begitu, sebenarnya pengadilan ini untuk siapa? Apakah benar untuk Andrie atau hanya sebatas simulasi keadilan semata,” ujarnya.