Kabarumat.co – Pagi itu, seorang ibu berdiri di hadapan rak beras sambil membuka dompetnya. Ia menghitung sisa uang yang dimiliki, sementara harga beras kembali mengalami kenaikan. Matanya menyusuri beberapa pilihan yang tersedia sebelum akhirnya mengambil beras dengan harga paling terjangkau. Pilihan itu bukanlah yang paling ia inginkan, tetapi satu-satunya yang masih sesuai dengan kemampuan ekonominya.

Di tempat lain, pada waktu yang mungkin bersamaan, berton-ton beras justru tersimpan di dalam gudang. Persediaan sebenarnya tersedia, tetapi tidak seluruhnya didistribusikan ke pasar. Sebagian sengaja ditahan sembari menunggu harga naik agar keuntungan yang diperoleh menjadi lebih besar.

Di antara rak-rak beras yang semakin mahal dan gudang-gudang yang dipenuhi persediaan, terdapat persoalan penting yang kerap terlupakan ketika kita berbicara tentang kemerdekaan: siapa yang memiliki kendali atas kebutuhan dasar rakyat?

Kemerdekaan sejatinya tidak berakhir ketika penjajahan berakhir, maupun ketika proklamasi dibacakan. Sebuah bangsa belum dapat dikatakan sepenuhnya merdeka apabila rakyatnya masih dapat dibuat tidak berdaya oleh mahalnya kebutuhan pokok.

Karena itu, kemerdekaan juga memiliki dimensi lain, yakni kedaulatan ekonomi. Kedaulatan tersebut tercermin dari kemampuan negara untuk menjamin agar kebutuhan dasar masyarakat tersedia, dapat dibeli dengan harga yang wajar, dan tidak mudah dikendalikan atau dipermainkan oleh segelintir pihak yang menguasai pasokan.

Di sinilah konsep ihtikar menjadi relevan untuk dibicarakan. Dalam kajian fikih, ihtikar dipahami sebagai tindakan menahan atau menimbun barang dengan tujuan memanfaatkan kelangkaan sehingga dapat menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi.

Meskipun istilah tersebut telah dikenal dalam literatur fikih sejak berabad-abad lalu, praktiknya masih terasa dekat dengan kehidupan modern. Barang sengaja disimpan, pasokan di pasar berkurang, harga mengalami kenaikan, dan pada akhirnya masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Di satu sisi, pedagang menghitung besarnya keuntungan yang dapat diperoleh. Di sisi lain, masyarakat harus menghitung kembali kemampuan keuangan mereka. Karena itu, ihtikar tidak hanya berkaitan dengan persoalan mencari keuntungan, tetapi juga menyentuh pertanyaan etis yang lebih mendalam: apakah keuntungan dapat dibenarkan jika diperoleh dengan memanfaatkan kesulitan masyarakat?

Dalam perspektif hadis, persoalan tersebut mendapat perhatian yang serius. Islam tidak hanya mengatur cara seseorang memperoleh dan mengelola harta, tetapi juga menekankan agar kekuatan ekonomi tidak digunakan untuk menciptakan kerugian dan kesengsaraan bagi orang lain.

Pada titik ini, praktik penimbunan barang memiliki kaitan erat dengan makna kemerdekaan. Secara politik, Indonesia memang telah lama terbebas dari penjajahan. Namun, apabila kebutuhan pokok masyarakat masih dapat ditahan di gudang dan baru dilepaskan ketika harga memberikan keuntungan maksimal bagi pemiliknya, maka kedaulatan dan kemerdekaan ekonomi masih menjadi cita-cita yang perlu terus diperjuangkan.

Makna Ihtikar (Penimbunan Barang) dalam Perspektif Hadis

Secara sederhana, ihtikar dapat dipahami sebagai tindakan menyimpan atau menahan barang, terutama bahan makanan dan kebutuhan pokok, dengan tujuan mengurangi ketersediaannya di pasar. Ketika pasokan menjadi terbatas dan harga mengalami kenaikan, barang tersebut kemudian dikeluarkan kembali untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam Fiqhul Islami wa Adillatuhu:

الاحتكار: معناه: الاحتكار: هو الادخار للبيع، وطلب الربح بتقلّب الأسواق

Artinya: “Ihtikar adalah menyimpan barang untuk dijual kembali dan mencari keuntungan dengan memanfaatkan perubahan harga pasar.” (Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Damaskus: Darul Fikr, jilid IV, hlm. 2691).

Definisi tersebut menunjukkan bahwa ihtikar memiliki keterkaitan yang erat dengan mekanisme pasar dan kepentingan masyarakat. Barang yang semestinya beredar untuk memenuhi kebutuhan konsumen justru ditahan. Kelangkaan yang muncul kemudian dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Oleh karena itu, Islam tidak memandang persoalan ihtikar hanya dari sudut pandang kepentingan pedagang. Dampak tindakan tersebut terhadap masyarakat juga menjadi pertimbangan penting. Rasulullah SAW memberikan peringatan keras terhadap praktik penimbunan sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim:

لا يحتكِرُ إلَّا خاطِئٌ

Artinya: “Tidaklah melakukan penimbunan kecuali orang yang berdosa.” (HR. Muslim).

Imam Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim menerangkan bahwa hadis tersebut secara tegas menunjukkan larangan terhadap praktik ihtikar. Menurutnya, salah satu tujuan utama pelarangan tersebut adalah mencegah timbulnya mudarat bagi masyarakat. Apabila seseorang menguasai bahan makanan yang sangat dibutuhkan masyarakat, sementara tidak terdapat sumber lain untuk mendapatkannya, maka ia dapat diwajibkan menjual barang tersebut demi menghilangkan kesulitan yang dialami masyarakat.

وَهَذَا الْحَدِيثُ صَرِيحٌ فِي تَحْرِيمِ الِاحْتِكَارِ. وَالْحِكْمَةُ فِي تَحْرِيمِ الِاحْتِكَارِ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ عَامَّةِ النَّاسِ

Artinya: “Hadis ini secara tegas menunjukkan keharaman praktik ihtikar. Hikmah di balik larangan tersebut adalah mencegah kemudaratan yang menimpa masyarakat secara luas.” (Syarhun Nawawi ‘ala Muslim, Beirut: Daru Ihya’it Turats Al-‘Arabi, 1392 H, jilid XI, hlm. 43).

Dengan demikian, persoalan ihtikar bukan semata-mata persoalan perdagangan, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan moral. Keuntungan ekonomi tidak seharusnya diperoleh dengan cara menciptakan atau memperparah kesulitan masyarakat.

Mengapa Penimbunan Menjadi Ancaman terhadap Kemerdekaan Ekonomi?

Kemerdekaan ekonomi tidak hanya berarti terbebas dari ketergantungan terhadap kekuatan ekonomi asing. Lebih jauh, kemerdekaan ekonomi juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dengan harga yang wajar. Karena itu, sistem ekonomi yang merdeka harus mampu menciptakan distribusi yang adil, menjaga keterjangkauan harga, serta memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang rentan.

Dalam konteks tersebut, praktik penimbunan menjadi persoalan yang serius. Ihtikar bukan sekadar tindakan menyimpan barang dalam jumlah besar, tetapi dapat berdampak terhadap ketersediaan barang dan keseimbangan pasar. Ketika pasokan dikendalikan oleh pihak tertentu, masyarakat berada pada posisi yang lebih lemah sebagai konsumen.

Pertama, penimbunan dapat menciptakan kelangkaan yang disengaja.

Barang sebenarnya tersedia dalam jumlah tertentu, tetapi sengaja tidak diedarkan kepada pasar. Persediaan menumpuk di gudang, sedangkan masyarakat menghadapi keterbatasan barang di pasaran. Kondisi tersebut dapat memberikan ruang bagi pihak yang menguasai stok untuk memengaruhi harga.

Kedua, penimbunan dapat memperberat beban masyarakat kecil.

Kenaikan harga kebutuhan pokok bukan sekadar persoalan angka dalam statistik ekonomi. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, kenaikan harga beras, minyak, gula, atau kebutuhan dasar lainnya dapat langsung memengaruhi kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selisih harga yang terlihat kecil bagi sebagian orang dapat menjadi beban yang berarti bagi kelompok masyarakat dengan daya beli terbatas.

Dalam pengertian ini, penimbunan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk tekanan ekonomi. Tidak diperlukan kekuatan fisik untuk membuat masyarakat berada dalam posisi tidak berdaya. Penguasaan terhadap pasokan dan harga barang kebutuhan dasar pun dapat menciptakan ketergantungan dan mempersempit pilihan masyarakat.

Ketiga, gangguan terhadap pasokan barang pokok dapat memperbesar tekanan ekonomi dan sosial.

Kenaikan harga kebutuhan dasar dapat meningkatkan biaya hidup dan menurunkan daya beli masyarakat. Jika tekanan tersebut berlangsung dalam waktu panjang, dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor kehidupan dan meningkatkan keresahan sosial. Karena itu, pengawasan terhadap distribusi barang kebutuhan pokok merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, upaya mencegah penimbunan tidak hanya berkaitan dengan menjaga mekanisme pasar, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan ekonomi. Kebutuhan dasar masyarakat tidak semestinya dijadikan instrumen untuk memperbesar keuntungan segelintir pihak dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas.

Dalam konteks hukum Indonesia, persoalan penguasaan produksi dan pemasaran yang dapat menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat juga memperoleh pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 17 pada pokoknya melarang pelaku usaha melakukan penguasaan terhadap produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Pesan yang terkandung dalam pengaturan tersebut cukup jelas: kekuatan ekonomi tidak boleh digunakan untuk menghambat persaingan secara tidak sehat atau merugikan kepentingan umum. Ketika pasokan barang kebutuhan dasar dapat dikendalikan oleh pihak tertentu dan masyarakat kehilangan pilihan yang wajar, persoalan yang muncul bukan hanya menyangkut mekanisme pasar, tetapi juga menyentuh kepentingan publik.

Solusi Islam dan Negara dalam Menjaga Kedaulatan Pasar

Islam pada dasarnya tidak melarang aktivitas perdagangan maupun pencarian keuntungan. Memperoleh keuntungan melalui perdagangan merupakan bagian yang dibenarkan selama dilakukan dengan cara yang halal, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Keuntungan yang baik semestinya lahir dari kerja keras, kualitas barang, keahlian, serta pelayanan kepada konsumen, bukan dari manipulasi kelangkaan ketika masyarakat sedang berada dalam kondisi sulit.

Karena itu, menjaga kedaulatan ekonomi dari praktik ihtikar membutuhkan setidaknya dua langkah yang saling melengkapi.

1. Membangun Kesadaran Etis Pelaku Usaha

Para pedagang, distributor, dan pelaku usaha perlu menyadari bahwa penguasaan terhadap harta dan barang juga membawa tanggung jawab sosial. Keuntungan yang diperoleh dengan sengaja mempersempit akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Islam juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak kepemilikan. Dalam sebuah hadis disebutkan:

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: “Tidak halal harta seorang Muslim kecuali atas kerelaan dirinya.” (HR. Daruquthni).

Hadis tersebut menegaskan pentingnya menghormati hak orang lain dalam aktivitas ekonomi. Kepemilikan pribadi memang diakui, tetapi penggunaannya tetap memiliki batas moral ketika berkaitan dengan hak dan kemaslahatan orang lain.

2. Memperkuat Peran dan Pengawasan Negara

Selain kesadaran pelaku usaha, negara memiliki peran penting dalam memastikan distribusi barang kebutuhan pokok berlangsung secara sehat. Pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap rantai pasok, mencegah praktik penguasaan pasar yang merugikan masyarakat, serta mengambil tindakan ketika ditemukan praktik penimbunan yang menimbulkan kelangkaan dan kesulitan bagi masyarakat.

Tanggung jawab tersebut sejalan dengan prinsip kepemimpinan dalam Islam. Pemimpin bukan hanya memiliki kewenangan untuk mengatur, tetapi juga memikul amanah untuk menjaga kepentingan masyarakat. Rasulullah SAW bersabda:

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari).

Hadis tersebut memberikan landasan bahwa kekuasaan selalu disertai tanggung jawab. Dalam konteks negara, prinsip tersebut dapat dimaknai sebagai kewajiban pemerintah untuk memastikan kebijakan ekonomi tidak mengabaikan kepentingan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Pada akhirnya, kemerdekaan ekonomi akan lebih bermakna ketika pasar berjalan secara adil, jujur, transparan, dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat. Mencegah praktik ihtikar bukan hanya menjadi tugas pemerintah atau lembaga pengawas, tetapi juga membutuhkan kesadaran moral dari para pelaku usaha.

Larangan terhadap ihtikar dalam hadis menunjukkan bahwa Islam menempatkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat sebagai bagian penting dalam aktivitas ekonomi. Karena itu, kebutuhan pokok tidak semestinya dijadikan alat untuk menguasai masyarakat atau memperkaya diri melalui kesulitan mereka.

Kedaulatan ekonomi pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar kekuatan ekonomi yang dimiliki suatu bangsa, tetapi juga oleh seberapa mampu bangsa tersebut memastikan kebutuhan dasar rakyat tersedia dan dapat diperoleh secara adil. Pasar yang sehat membutuhkan pelaku usaha yang beretika, negara yang tegas, dan masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap hak-hak ekonomi bersama.

Wallahu a’lam.