Kabarumat.co – Sejumlah negara telah secara terbuka menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Namun, dukungan tersebut sejauh ini belum banyak diterjemahkan ke dalam langkah konkret, seperti pemberlakuan boikot atau pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel.
Situasi berbeda terlihat dalam sidang Majelis Umum PBB pada Kamis (24/9) waktu New York, Amerika Serikat. Puluhan delegasi negara memilih meninggalkan ruang sidang ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersiap menyampaikan pidatonya dalam Sidang ke-81 Majelis Umum PBB.
Rekaman yang diperoleh Alif.id dari Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di New York menunjukkan para delegasi, termasuk Indonesia, berbondong-bondong menuju pintu keluar sesaat sebelum Netanyahu berbicara. Aksi tersebut berlangsung di tengah suara sorakan, ejekan, dan tepuk tangan dari dalam ruang persidangan.
Sebanyak 77 negara dilaporkan ikut meninggalkan ruang sidang. Di antaranya Indonesia, Malaysia, Mesir, Yordania, Lebanon, Suriah, Turki, Iran, Afrika Selatan, Brasil, Chile, Uganda, dan Kenya. Dari negara anggota Uni Eropa, Spanyol, Irlandia, dan Slovenia juga tercatat ikut melakukan aksi tersebut.
Sebaliknya, sejumlah sekutu utama Israel dari negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Kanada, dan Australia, tetap berada di ruang sidang. Delegasi Uni Emirat Arab dan Bahrain juga tidak meninggalkan ruangan. Kedua negara tersebut sebelumnya telah menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel melalui Perjanjian Abraham.
Aksi walk out dalam jumlah besar itu berlangsung ketika kritik internasional terhadap operasi militer Israel di Gaza dan situasi kemanusiaan di wilayah tersebut terus meningkat. Pada saat yang sama, kekerasan yang melibatkan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat juga menjadi perhatian internasional.
Netanyahu merespons aksi para delegasi tersebut secara langsung. Ia bahkan mempersilakan delegasi lain yang masih ingin meninggalkan ruangan untuk melakukannya.
“Jika masih pengecut lainnya yang belum meninggalkan ruang sidang ini, silakan lakukan sekarang. Dalam membela diri, Israel juga membela banyak negara yang delegasinya baru saja meninggalkan ruang sidang ini,” ujar Netanyahu.
Dalam pidatonya, Netanyahu menyatakan Israel telah menghadapi konflik di “tujuh front” selama tiga tahun terakhir. Menurutnya, konflik tersebut bukan semata persoalan perebutan wilayah, melainkan menyangkut keberadaan Israel sebagai negara Yahudi.
Ia juga membela pemukim Israel di Tepi Barat yang diduduki. Netanyahu menyebut sejumlah tindakan kekerasan yang dilakukan pemukim sebagai bentuk “pertahanan diri”. Pada bagian lain pidatonya, ia menolak tuduhan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza dan menyebut tuduhan tersebut sebagai “kebohongan terbesar abad ini”.
Indonesia Dorong Langkah Kolektif
Di tengah meningkatnya dukungan internasional terhadap Solusi Dua Negara, Indonesia menyerukan agar dukungan terhadap Palestina tidak berhenti pada pernyataan politik, tetapi diterjemahkan ke dalam langkah kolektif.
Menteri Luar Negeri Sugiono, dalam pernyataan pemerintah Indonesia, mendorong negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk segera mengambil sikap. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Pertemuan Tingkat Tinggi mengenai Implementasi Solusi Dua Negara pada Kamis (24/9).
“Kita harus terus mengetuk pintu setiap negara yang belum mengakui Palestina, karena setiap pengakuan akan meruntuhkan satu batu bata lagi dari tembok pendudukan. Dan pada saat yang sama, kita harus bersikap tegas menentang segala tindakan yang merongrong kedaulatan negara Palestina. Perluasan pemukiman ilegal yang terus berlanjut adalah salah satu tindakan tersebut,” kata Sugiono.
Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Indonesia dan Belanda dijadwalkan menjadi tuan rumah bersama pertemuan Aliansi Global untuk Implementasi Solusi Dua Negara di Den Haag pada November mendatang.
Sugiono juga membedakan pendekatan Aliansi Global tersebut dengan Board of Peace yang diinisiasi Presiden Trump pada tahun sebelumnya. Menurutnya, Aliansi Global akan memastikan keterlibatan rakyat Palestina dalam proses yang berkaitan dengan masa depan mereka. Persatuan di antara berbagai faksi Palestina juga dipandang sebagai bagian penting dalam upaya mencapai kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
“Kita harus memastikan Palestina tetap menjadi prioritas dalam agenda internasional, dengan melibatkan rakyat Palestina secara penuh dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan mereka,” ujar Sugiono.
Selama ini, Indonesia cenderung menggunakan jalur diplomasi formal dan bantuan kemanusiaan dalam merespons konflik Palestina-Israel. Pendekatan tersebut sejalan dengan posisi Indonesia di berbagai forum multilateral, termasuk PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Di sisi lain, hubungan ekonomi dan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Barat juga menjadi salah satu konteks yang perlu diperhitungkan dalam menentukan kebijakan luar negeri.
Spanyol dan Irlandia Sampaikan Kritik Terbuka
Dalam forum yang sama, Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares menyatakan bahwa kerangka Solusi Dua Negara kini menghadapi ancaman serius.
Menurut Albares, sejumlah kebijakan pemerintah Israel secara bertahap telah melemahkan prospek penerapan Solusi Dua Negara. Ia menyerukan respons terhadap apa yang disebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional.
“Tindakan dan keputusan sistematis yang diambil oleh pemerintah Israel secara bertahap mengikis kerangka kerja tersebut, dan kita harus bereaksi terhadap pelanggaran sepihak yang begitu terang-terangan terhadap hukum internasional ini,” ujar Albares.
Ia menambahkan bahwa forum internasional tersebut dapat menjadi ruang untuk kembali menegaskan pentingnya mengakhiri konflik. Menurutnya, kekerasan dan perang berkepanjangan di Timur Tengah tidak dapat terus berlangsung.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Irlandia Helen McEntee menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza. Ia mengatakan telah melihat secara langsung situasi penduduk Gaza yang hidup dalam kondisi terisolasi dan menghadapi keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar.
“Seluruh penduduk terkurung di wilayah yang padat dan mematikan, yang hanya mencakup sepertiga dari wilayah tersebut, dan kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi,” kata McEntee.
Ia juga menyebut adanya hambatan terhadap distribusi bantuan kemanusiaan. Berdasarkan pengalamannya ketika mengunjungi kawasan tersebut pada awal tahun, McEntee mengatakan sejumlah perlengkapan, termasuk pasokan medis, kruk, tenda, dan mainan anak-anak, mengalami hambatan untuk masuk ke Gaza.
Sementara di Tepi Barat, McEntee menyoroti dugaan kegagalan pasukan Israel dalam memberikan perlindungan kepada warga sipil Palestina. Ia juga menyebut adanya sejumlah insiden ketika pasukan Israel dituduh memfasilitasi atau bahkan ikut bersama pemukim dalam melakukan serangan terhadap warga Palestina.
Menurutnya, berbagai tindakan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang terlibat.