Kabarumat.co – Sepanjang perjalanan sejarah manusia, negara dan peradaban silih berganti mengalami masa kejayaan hingga akhirnya menemui keruntuhan. Dunia pernah menyaksikan kemegahan peradaban Babilonia, perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat di Yunani Kuno, hingga masa keemasan peradaban Islam. Namun, sebesar dan semegah apa pun sebuah peradaban, tidak ada yang sepenuhnya terbebas dari kehancuran. Berbagai faktor dapat menjadi pemicu keruntuhan suatu negara, mulai dari pengkhianatan politik, kekalahan dalam peperangan, konflik internal, hingga persoalan ekonomi dan sosial.
Meski demikian, di balik beragam faktor tersebut, terdapat satu persoalan mendasar yang patut mendapat perhatian, yakni melemahnya kelompok masyarakat kelas menengah dan menyusutnya jumlah kelompok produktif. Padahal, kelompok inilah yang memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian sekaligus menopang keberlangsungan keuangan negara.
Pada dasarnya, negara juga membutuhkan sumber daya untuk membiayai seluruh aktivitas dan penyelenggaraan pemerintahannya, sebagaimana perusahaan yang memerlukan modal operasional agar tetap berjalan. Salah satu sumber utama pembiayaan negara berasal dari penerimaan pajak. Dalam struktur perekonomian, kelas menengah memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu penopang aktivitas ekonomi dan basis penerimaan pajak negara. Sementara itu, masyarakat kelas atas tidak mencakup seluruh populasi, sedangkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah pada umumnya lebih membutuhkan dukungan anggaran negara melalui berbagai program bantuan sosial dan subsidi.
Ketika kelas menengah mengalami tekanan ekonomi, daya beli melemah, kegiatan usaha terhambat, dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan pun berpotensi menurun. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, penerimaan negara dapat ikut tergerus. Negara kemudian menghadapi tantangan fiskal yang semakin berat, sementara kebutuhan belanja publik tetap harus dipenuhi. Dampaknya bukan hanya dirasakan dalam sektor ekonomi, tetapi juga berpotensi merembet ke ranah sosial dan politik. Ketidakstabilan ekonomi dapat memicu keresahan masyarakat, memperbesar konflik sosial, bahkan menimbulkan kerugian yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa.
Oleh karena itu, negara tidak semestinya memandang kelas menengah sekadar sebagai objek pemungutan pajak. Lebih dari itu, negara perlu hadir untuk melindungi keberlangsungan ekonomi mereka, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta memastikan kebijakan fiskal tidak justru melemahkan kelompok yang selama ini turut menopang perekonomian nasional.
Menariknya, perhatian terhadap kelompok produktif semacam ini sesungguhnya telah tercermin dalam pemikiran politik dan pemerintahan Islam sejak berabad-abad silam. Ali bin Abi Thalib, ketika menjabat sebagai khalifah, pernah memberikan pesan kepada salah seorang pejabat pemerintahannya agar memberikan perhatian khusus kepada para pedagang dan pelaku industri. Pesan tersebut tertuang dalam suratnya yang dikenal sebagai bagian dari Nahj al-Balaghah:
ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَذَوِي الصِّنَاعَاتِ، وَأَوْصِ بِهِمْ خَيْرًا: الْمُقِيمِ مِنْهُمْ وَالْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ، وَالْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ، فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ، وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ، وَجُلاَّبُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ وَالْمَطَارِحِ، فِي بَرِّكَ وَبَحْرِكَ، وَسَهْلِكَ وَجَبَلِكَ، وَحَيْثُ لاَ يَلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا، وَلاَ يَجْتَرِؤُونَ عَلَيْهَا.
Artinya:
“Selanjutnya, berikanlah perhatian khusus kepada para pedagang dan pelaku industri, serta perlakukanlah mereka dengan sebaik-baiknya. Baik mereka yang menetap, mereka yang melakukan perjalanan untuk memperdagangkan modalnya, maupun mereka yang bekerja dengan mengandalkan tenaga fisiknya. Sebab, merekalah sumber berbagai kemanfaatan, penggerak roda perekonomian, serta pihak yang mendatangkan beragam kebutuhan dari tempat-tempat yang jauh, baik melalui daratan maupun lautan, di wilayah dataran rendah maupun pegunungan, termasuk dari tempat-tempat yang sulit dijangkau dan tidak mudah didatangi oleh orang lain.”
Sebab, kelompok inilah yang menjadi sumber berbagai kemanfaatan dan penggerak terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat. Mereka mendatangkan beragam barang dan kebutuhan dari wilayah yang jauh dan sulit dijangkau, baik melalui jalur darat maupun laut, dari kawasan dataran rendah hingga pegunungan. Bahkan, mereka menjangkau tempat-tempat yang tidak mudah didatangi atau ditempuh oleh kebanyakan orang (Syarif Ar-Radhi, Nahjul Balaghah, [Beirut: Darul Banani, 2004], hlm. 438).
Meskipun istilah kelas menengah baru berkembang dalam diskursus sosial-ekonomi pada era modern, substansi keberadaan kelompok ini sesungguhnya telah mendapat perhatian dalam pemikiran Ali bin Abi Thalib. Melalui pesannya kepada para pemimpin pemerintahan, Ali menekankan pentingnya memberikan perhatian dan perlindungan kepada para pekerja, pedagang, serta pelaku industri. Kelompok-kelompok inilah yang dalam konteks perekonomian modern dapat dipahami sebagai bagian dari kelas menengah dan kelompok produktif masyarakat.
Lebih jauh, Ali menempatkan kelompok produktif tersebut sebagai salah satu fondasi penting bagi terpeliharanya stabilitas sosial dan ekonomi. Mereka bukan sekadar pelaku aktivitas perdagangan atau kegiatan produksi, melainkan juga menjadi penghubung distribusi berbagai kebutuhan masyarakat. Melalui aktivitas mereka, barang dan jasa dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil maupun daerah yang sulit diakses. Dengan demikian, keberadaan kelas menengah tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Bayangkan sebuah keluarga yang tidak harus menanam padi atau gandum sendiri, juga tidak perlu menyembelih sapi maupun kambing untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Berbagai kebutuhan tersebut telah tersedia melalui aktivitas perdagangan. Para pedagang dan pelaku usaha menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat, sementara uang menjadi alat tukar yang memungkinkan proses distribusi itu berlangsung. Gambaran sederhana ini menunjukkan betapa pentingnya peran kelompok produktif dalam menopang kehidupan masyarakat. Mereka bukan sekadar menjalankan kegiatan ekonomi untuk memperoleh keuntungan pribadi, melainkan turut memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.
Realitas inilah yang semestinya menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan terhadap kelompok produktif, khususnya kelas menengah. Terlebih, kelompok ini memiliki kontribusi penting terhadap aktivitas ekonomi dan penerimaan perpajakan negara. Ketika jumlah maupun kapasitas ekonomi kelas menengah mengalami penyusutan, basis penerimaan pajak berpotensi ikut melemah. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mempertimbangkan secara cermat bagaimana pajak dipungut, bukan semata-mata berorientasi pada besarnya penerimaan, melainkan juga memperhatikan kemampuan masyarakat untuk menanggungnya.
Kehadiran negara dalam melindungi kelas menengah salah satunya dapat diwujudkan melalui kebijakan perpajakan yang proporsional. Negara tidak seharusnya terus-menerus menambah beban pungutan hingga berbagai aktivitas ekonomi masyarakat menjadi terbebani. Apabila setiap tahapan pengeluaran dan transaksi masyarakat terus dibebani pungutan, ruang gerak ekonomi akan semakin terbatas. Padahal, salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk bekerja, berusaha, dan mengembangkan kegiatan ekonomi adalah adanya harapan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
Pandangan tersebut telah dijelaskan secara mendalam oleh Ibnu Khaldun. Dalam Muqaddimah, ia menerangkan bahwa rendahnya beban pajak justru dapat mendorong semangat masyarakat untuk bekerja dan mengembangkan aktivitas ekonomi. Ia menyatakan:
وَإِذَا قَلَّتِ الْوَزَائِعُ وَالْوَظَائِفُ عَلَى الرَّعَايَا نَشِطُوا لِلْعَمَلِ وَرَغِبُوا فِيهِ، فَيَكْثُرُ الِاعْتِمَارُ وَيَتَزَايَدُ لِحُصُولِ الِاغْتِبَاطِ بِقِلَّةِ الْمَغْرَمِ، وَإِذَا كَثُرَ الِاعْتِمَارُ كَثُرَتْ أَعْدَادُ تِلْكَ الْوَظَائِفِ وَالْوَزَائِعِ، فَكَثُرَتِ الْجِبَايَةُ الَّتِي هِيَ جُمْلَتُهَا
Artinya:
“Apabila beban pajak dan berbagai pungutan terhadap rakyat diringankan, mereka akan semakin terdorong untuk bekerja dan menjalankan kegiatan ekonomi. Aktivitas pembangunan pun akan berkembang dan terus meningkat karena masyarakat merasakan manfaat dari ringannya beban yang harus ditanggung. Ketika kegiatan ekonomi semakin luas, basis pungutan pajak juga semakin besar. Dengan demikian, total penerimaan negara justru mengalami peningkatan.”
Pemikiran Ibnu Khaldun tersebut memperlihatkan bahwa besarnya penerimaan negara tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya tarif pajak. Sebaliknya, penerimaan yang berasal dari aktivitas ekonomi yang berkembang luas dapat memberikan hasil lebih besar dalam jangka panjang. Dengan beban pajak yang lebih ringan, masyarakat memiliki keleluasaan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produksi, memperluas perdagangan, dan memanfaatkan sumber daya ekonominya secara optimal. Pertumbuhan aktivitas tersebut pada akhirnya memperluas basis penerimaan negara.
Persoalan muncul ketika pemerintah justru menempuh kebijakan sebaliknya. Alih-alih memahami kemampuan ekonomi masyarakat, pemerintah cenderung memperbanyak jenis pungutan dan menaikkan tarif pajak demi mengejar target penerimaan. Dalam kondisi demikian, rakyat, petani, pedagang, dan kelompok produktif lainnya menjadi pihak yang harus menanggung beban semakin besar. Ibnu Khaldun menggambarkan kecenderungan tersebut melalui pernyataannya:
فَيُكَثِّرُونَ الْوَظَائِفَ وَالْوَزَائِعَ حِينَئِذٍ عَلَى الرَّعَايَا وَالْأَكَرَةِ وَالْفَلَّاحِينَ وَسَائِرِ أَهْلِ الْمَغَارِمِ، وَيَزِيدُونَ فِي كُلِّ وَظِيفَةٍ وَوِزِيعَةٍ مِقْدَاراً عَظِيماً لِتَكْثُرَ لَهُمُ الْجِبَايَةُ، وَيَضَعُونَ الْمُكُوسَ عَلَى الْمُبَايَعَاتِ
Artinya:
“Pemerintah kemudian memperbanyak berbagai jenis pungutan dan kewajiban pajak terhadap rakyat, para petani, penggarap lahan, serta kelompok masyarakat lainnya yang menanggung kewajiban fiskal. Besaran setiap pungutan pun dinaikkan secara signifikan dengan harapan penerimaan negara semakin bertambah. Bahkan, pungutan turut dibebankan pada berbagai transaksi jual beli.”
Ibnu Khaldun secara khusus menyoroti bagaimana kebijakan fiskal yang berlebihan dapat membebani masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan produksi dan perdagangan. Ketika berbagai hasil kerja masyarakat terus dibebani pungutan, insentif untuk mengembangkan usaha perlahan-lahan dapat melemah. Mereka yang sebelumnya bersemangat untuk berproduksi mulai mempertimbangkan kembali kelayakan usahanya. Sebab, semakin besar beban yang harus ditanggung, semakin kecil pula keuntungan yang dapat dinikmati dari hasil kerja keras mereka.
Ironisnya, ketika aktivitas ekonomi mulai melambat dan penerimaan negara mengalami penurunan, pemerintah justru dapat mengambil langkah yang semakin kontraproduktif, yakni menaikkan tarif pajak untuk menutup kekurangan penerimaan. Pola kebijakan semacam ini telah diperingatkan Ibnu Khaldun berabad-abad silam:
فَتَنْقَبِضُ كَثِيرٌ مِنَ الْأَيْدِي عَنِ الِاعْتِمَارِ جُمْلَةً فَتَنْقُصُ جُمْلَةُ الْجِبَايَةِ حِينَئِذٍ بِنُقْصَانِ تِلْكَ الْوَزَائِعِ مِنْهَا. وَرُبَّمَا يَزِيدُونَ فِي مِقْدَارِ الْوَظَائِفِ إِذَا رَأَوْا ذَلِكَ النَّقْصَ فِي الْجِبَايَةِ وَيَحْسَبُونَهُ جَبْراً لِمَا نَقَصَ… فَلَا تَزَالُ الْجُمْلَةُ فِي نَقْصٍ وَمِقْدَارُ الْوَزَائِعِ وَالْوَظَائِفِ فِي زِيَادَةٍ لِمَا يَعْتَقِدُونَهُ مِنْ جَبْرِ الْجُمْلَةِ بِهَا إِلَى أَنْ يَنْتَقِصَ الْعُمْرَانُ بِذَهَابِ الْآَمَالِ مِنَ الِاعْتِمَارِ وَيَعُودُ وَبَالُ ذَلِكَ عَلَى الدَّوْلَةِ لِأَنَّ فَائِدَةَ الِاعْتِمَارِ عَائِدَةٌ إِلَيْهَا.
Artinya:
“Akibatnya, banyak orang mulai menarik diri dari kegiatan pembangunan dan aktivitas ekonomi. Penerimaan negara pun menurun seiring berkurangnya basis pungutan pajak. Ketika melihat penerimaan yang terus menyusut, pemerintah terkadang justru kembali menaikkan besaran pungutan dengan anggapan bahwa langkah tersebut dapat menutup kekurangan yang terjadi. Akibatnya, penerimaan negara terus mengalami kemerosotan, sementara beban pajak semakin bertambah. Kebijakan ini berlangsung hingga kegiatan ekonomi dan pembangunan mengalami kemunduran akibat hilangnya harapan masyarakat untuk berusaha. Pada akhirnya, dampak buruk tersebut kembali menimpa negara, sebab manfaat dari berkembangnya aktivitas ekonomi sesungguhnya juga akan dinikmati oleh negara.”
Peringatan Ibnu Khaldun tersebut mengandung pelajaran penting mengenai hubungan antara kebijakan pajak dan keberlangsungan ekonomi negara. Pemerintah yang hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan jangka pendek berisiko mengabaikan sumber utama penerimaan itu sendiri, yakni produktivitas masyarakat. Kenaikan tarif pajak yang tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi rakyat dapat mempersempit kegiatan usaha, menurunkan minat investasi, dan melemahkan daya beli. Ketika kondisi tersebut terjadi secara berkelanjutan, basis pajak justru semakin menyusut. Negara akhirnya terjebak dalam lingkaran persoalan fiskal: penerimaan menurun, tarif dinaikkan, aktivitas ekonomi melemah, dan penerimaan kembali mengalami penurunan.
Lantas, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi persoalan tersebut? Ibnu Khaldun memberikan jawaban yang cukup tegas. Menurutnya, salah satu faktor terpenting dalam mendorong kemajuan ekonomi adalah meringankan beban pungutan terhadap masyarakat yang menjalankan aktivitas produksi. Ia menegaskan:
وَإِذَا فَهِمْتَ ذَلِكَ عَلِمْتَ أَنَّ أَقْوَى الْأَسْبَابِ فِي الِاعْتِمَارِ تَقْلِيلُ مِقْدَارِ الْوَظَائِفِ عَلَى الْمُعْتَمِرِينَ مَا أَمْكَنَ، فَبِذَلِكَ تَنْبَسِطُ النُّفُوسُ إِلَيْهِ لِثِقَتِهَا بِإِدْرَاكِ الْمَنْفَعَةِ فِيهِ
Artinya:
“Apabila engkau telah memahami hal tersebut, ketahuilah bahwa salah satu faktor terkuat dalam mendorong pembangunan ekonomi adalah mengurangi beban pungutan terhadap para pelaku kegiatan ekonomi semaksimal mungkin. Dengan demikian, jiwa mereka akan menjadi lapang dan terdorong untuk berusaha karena adanya keyakinan bahwa mereka dapat memperoleh manfaat dan keuntungan dari aktivitas yang dijalankan.”
(Ibnu Khaldun, Tarikh Ibnu Khaldun, [Beirut: Darul Fikri, 1981], Juz 1, hlm. 343).
Dengan demikian, perhatian pemerintah terhadap kelas menengah tidak cukup diwujudkan melalui bantuan atau program perlindungan sosial semata. Kebijakan fiskal juga harus mempertimbangkan keberlangsungan usaha, kemampuan daya beli, serta ruang ekonomi yang dibutuhkan masyarakat untuk terus produktif. Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah menerapkan tarif pajak yang proporsional dan tidak berlebihan, sehingga masyarakat tetap memiliki insentif untuk bekerja, berproduksi, dan mengembangkan usahanya.
Pada akhirnya, negara tidak dapat berdiri kokoh tanpa dukungan masyarakat produktif. Kelas menengah bukan sekadar kelompok yang menjadi sasaran pemungutan pajak, melainkan bagian penting dari fondasi perekonomian dan keberlangsungan negara. Sebagaimana pesan Ali bin Abi Thalib tentang pentingnya memperhatikan pedagang dan pelaku industri, pemerintah perlu memahami persoalan yang dihadapi kelompok-kelompok produktif tersebut. Sementara itu, pemikiran Ibnu Khaldun memberikan pelajaran bahwa kebijakan pajak yang meringankan beban masyarakat dapat menjadi salah satu jalan untuk memperluas aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat penerimaan negara.
Sebab, negara yang kuat bukanlah negara yang semata-mata mampu memungut pajak dalam jumlah besar, melainkan negara yang mampu menciptakan kondisi agar rakyatnya terus produktif dan sejahtera. Ketika masyarakat memiliki ruang untuk berkembang, negara pun akan memperoleh manfaatnya. Wallahu a’lam.