Kabarumat.co – Di sebuah negeri ketika kebisingan politik sering kali mengalahkan suara hati nurani, isu penyadapan menjadi gambaran nyata tentang rapuhnya batas antara kekuasaan dan kebebasan. Pada awal November 2026, masyarakat dikejutkan oleh dugaan praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Kasus yang disebut-sebut melibatkan beberapa perwira tinggi kepolisian tersebut masih dalam proses penyidikan. Motif, aktor, dan rangkaian peristiwanya pun belum sepenuhnya terungkap. Meski demikian, persoalan ini telah memunculkan pertanyaan mendasar: jika aparat memiliki kewenangan untuk mengawasi, lalu siapa yang memastikan bahwa para pengawas tidak menyalahgunakan kekuasaannya?
Di sinilah ironi demokrasi terlihat. Sistem yang seharusnya menjamin keterbukaan dan kebebasan justru berpotensi melahirkan praktik pengawasan tersembunyi. Negara semestinya hadir untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, bukan menciptakan ketakutan bahwa setiap percakapan, kritik, dan perbedaan pandangan dapat menjadi sasaran pengintaian. Ketika kekuasaan bergerak melampaui batas hukum, alasan keamanan dapat berubah menjadi pembenaran atas tindakan sewenang-wenang. Pada saat yang sama, kebebasan warga perlahan kehilangan ruang untuk tumbuh.
Dalam situasi seperti ini, barangkali sudah waktunya masyarakat belajar menyadap Gus Dur. Tentu, bukan dengan mengintervensi komunikasi pribadi, melainkan dengan menyerap gagasan dan kebijaksanaan politik yang pernah diwariskan Abdurrahman Wahid. Gus Dur mengajarkan bahwa kekuasaan tidak pernah menjadi pemilik tunggal kebenaran. Dalam bukunya Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara, Demokrasi (2006), ia menegaskan pentingnya menghargai keragaman penafsiran serta menolak pemaksaan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Dalam perspektif tersebut, demokrasi tidak cukup dimaknai sebagai mekanisme pemilihan umum maupun pergantian pemimpin. Lebih dari itu, demokrasi merupakan komitmen untuk melindungi martabat manusia, termasuk mereka yang berbeda pendapat, berani mengkritik, dan tidak selalu sejalan dengan kehendak penguasa.
Demokrasi di Bawah Bayang-Bayang Pengawasan
Michel Foucault melalui Discipline and Punish: The Birth of the Prison (1975) menguraikan bagaimana mekanisme pengawasan mampu membentuk sekaligus mengendalikan perilaku individu. Ketika seseorang merasa dirinya senantiasa berada dalam pengamatan, ia cenderung mengatur dan membatasi tindakannya sendiri. Gagasan panoptikon yang diperkenalkan dalam pembahasan tersebut tidak hanya relevan untuk memahami sistem penjara, tetapi juga dapat digunakan untuk membaca praktik kekuasaan dalam kehidupan politik.
Dalam masyarakat yang dibayangi pengawasan, orang tidak harus selalu diancam secara langsung untuk menjadi takut. Cukup dengan menanamkan kesadaran bahwa dirinya mungkin sedang diawasi, kebebasan berekspresi dapat melemah dengan sendirinya. Warga menjadi berhati-hati dalam berbicara, wartawan mempertimbangkan kembali pertanyaan yang hendak diajukan, aktivis membatasi pernyataan, dan kritik terhadap pemerintah perlahan berubah menjadi suara yang disampaikan secara sembunyi-sembunyi. Apabila dugaan penyadapan dilakukan tanpa landasan hukum dan prosedur yang semestinya, persoalannya bukan sekadar pelanggaran terhadap privasi, melainkan juga ancaman terhadap kebebasan dalam sistem demokrasi.
Kekuasaan tidak selalu bekerja melalui intimidasi dan ancaman yang terlihat. Ia juga dapat beroperasi dengan mengendalikan informasi, membentuk persepsi, dan menentukan bahasa yang digunakan masyarakat. Pierre Bourdieu dalam Language and Symbolic Power (1991) menjelaskan bahwa bahasa memiliki dimensi kekuasaan simbolik. Bahasa bukan hanya sarana menyampaikan pesan, melainkan juga instrumen untuk membentuk cara pandang sehingga kepentingan tertentu dapat diterima sebagai sesuatu yang normal, sah, bahkan tidak perlu dipersoalkan.
Dalam praktik politik, ungkapan seperti “demi stabilitas nasional” terkadang dapat digunakan untuk membenarkan tindakan yang seharusnya tetap terbuka terhadap pengujian publik. Padahal, stabilitas yang diperoleh dengan membatasi kritik bukanlah stabilitas yang kokoh. Ia hanya menciptakan kesan ketertiban di permukaan, sementara kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat terus berkembang di baliknya.
Persoalan tersebut semakin kompleks ketika demokrasi berhadapan dengan fenomena post-truth. Dalam situasi ini, emosi, keberpihakan, dan pengulangan informasi sering kali lebih berpengaruh dibandingkan pemeriksaan fakta. Isu penyadapan dapat dengan mudah berubah menjadi bahan pertarungan antarkelompok. Sebagian pihak mungkin menggunakannya untuk membangun narasi konspirasi, sedangkan pihak lain buru-buru menganggapnya sebagai persoalan yang dibesar-besarkan. Akibatnya, fakta justru tersisih di antara kepentingan politik dan pertarungan opini.
Hannah Arendt dalam esainya yang berjudul “Truth and Politics” (1967) mengingatkan betapa pentingnya kebenaran faktual bagi kehidupan politik. Fakta merupakan pijakan bersama yang memungkinkan masyarakat membangun pemahaman tentang realitas. Ketika kebenaran diperlakukan sebagai sesuatu yang bisa dipilih sesuai kepentingan kelompok, ruang publik kehilangan landasan objektifnya. Demokrasi pun terancam berubah menjadi arena pertarungan narasi, bukan ruang untuk mencari kebenaran.
Menyadap Nurani Gus Dur
Menyadap Gus Dur sesungguhnya merupakan ajakan untuk kembali menghidupkan etika politik yang tidak menempatkan elite sebagai pusat segala-galanya. Dalam Tuhan Tidak Perlu Dibela (1999), Gus Dur banyak menghadirkan kritik terhadap pola pikir yang mudah merasa terancam oleh perbedaan dan cenderung merespons kritik secara berlebihan. Pemikiran tersebut memberikan pelajaran penting bahwa perbedaan tidak semestinya diperlakukan sebagai gangguan, apalagi dijadikan alasan untuk membatasi kebebasan orang lain.
Dalam kehidupan demokratis, kritik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Ketidaksetujuan bukanlah bentuk permusuhan, sebagaimana perbedaan pandangan tidak otomatis menjadi ancaman bagi negara. Warisan pemikiran Gus Dur karena itu tidak seharusnya berhenti sebagai kenangan romantis terhadap seorang tokoh bangsa. Gagasannya justru perlu digunakan sebagai cermin untuk mengevaluasi kehidupan politik hari ini. Apakah kekuasaan benar-benar memberikan ruang bagi masyarakat untuk bersuara, atau justru mengharapkan rakyat diam agar kewibawaan penguasa tetap terjaga?
Tentu saja, negara mempunyai kepentingan untuk menjaga keamanan nasional melalui fungsi intelijen dan instrumen pengawasan tertentu. Penyadapan tidak serta-merta merupakan tindakan yang melanggar demokrasi. Dalam kondisi tertentu, tindakan tersebut dapat dibenarkan sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas, memperoleh otorisasi sesuai ketentuan, mempunyai tujuan yang sah, serta berada di bawah pengawasan independen dan mekanisme pertanggungjawaban yang memadai.
Dengan demikian, menolak penyalahgunaan penyadapan bukan berarti menentang kepentingan keamanan negara. Justru, negara demokratis harus mampu membedakan kewenangan yang dijalankan secara sah dengan tindakan yang melampaui batas. Perlindungan hukum dan privasi semestinya berlaku tanpa diskriminasi, baik terhadap presiden, kelompok oposisi, wartawan, aktivis, maupun masyarakat umum.
Oleh sebab itu, penyelesaian kasus ini tidak semestinya hanya berorientasi pada penetapan tersangka atau pergantian sejumlah pejabat. Hal yang jauh lebih penting ialah memastikan adanya keterbukaan mengenai proses penanganan perkara, dasar hukum tindakan pengawasan, cakupan penyadapan, serta kemungkinan penyalahgunaan dan penyimpanan data pribadi. DPR, Komnas HAM, lembaga pengawas, dan organisasi masyarakat sipil perlu menjalankan fungsi kontrol secara independen. Jangan sampai perkara ini justru berubah menjadi alat pertarungan kepentingan antarkelompok politik.
Di samping itu, pembenahan tata kelola penyadapan, penguatan perlindungan data pribadi, dan pengawasan terhadap aparat penegak hukum harus menjadi agenda yang serius. Semua kewenangan negara perlu ditempatkan dalam kerangka konstitusi agar tidak berkembang menjadi kekuasaan tanpa batas.
Gus Dur dikenal menggunakan humor untuk membongkar kemapanan dan mengkritik keseriusan semu para pemegang kekuasaan. Barangkali, masyarakat hari ini tidak perlu menyadap perangkat komunikasi siapa pun untuk memahami persoalan bangsa. Yang lebih mendesak ialah menangkap kembali suara hati nurani yang kerap tertutup oleh propaganda, hiruk-pikuk media sosial, dan transaksi kepentingan elite. Mendengarkan bukan berarti menerima setiap informasi tanpa pertanyaan. Sebaliknya, mendengarkan harus disertai sikap kritis, pemeriksaan fakta, dan keberanian meminta pertanggungjawaban.
Pada saat yang sama, ruang digital tidak boleh dibiarkan menjadi tempat berkembangnya tuduhan tanpa dasar. Teknologi memang memungkinkan informasi tersebar dengan cepat, tetapi kecepatan tersebut juga dapat melahirkan penghakiman sebelum kebenaran terungkap. Pengguna media sosial dapat berperan dalam mengungkap penyimpangan, tetapi mereka juga berpotensi melanggar privasi dan merugikan seseorang melalui penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
Karena itu, kebebasan berekspresi perlu berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Literasi digital, jurnalisme investigatif yang berpegang pada verifikasi, dan penghormatan terhadap hak jawab harus menjadi bagian dari budaya demokrasi. Kebebasan berbicara tidak boleh dijadikan alasan untuk menyebarkan fitnah, sebagaimana tuntutan keterbukaan tidak dapat digunakan untuk membenarkan pembongkaran kehidupan pribadi seseorang tanpa alasan yang sah.
Pada akhirnya, demokrasi bukanlah ruang eksklusif milik para pemegang jabatan. Demokrasi merupakan rumah bersama yang harus memberikan rasa aman bagi setiap orang untuk berpikir, berbicara, dan menyampaikan kritik. Jendelanya memang perlu terbuka agar kekuasaan dapat diawasi, tetapi kehidupan pribadi warga tidak boleh menjadi sasaran pengintaian yang melanggar hukum.
Jika perkara penyadapan ini mampu menjadi titik tolak untuk memperkuat supremasi hukum, memperbaiki mekanisme pengawasan, dan membatasi penyalahgunaan kewenangan, krisis tersebut dapat memberikan pelajaran penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Sebaliknya, apabila persoalan ini hanya berakhir sebagai perselisihan antarfaksi politik, masyarakat kembali ditempatkan sebagai penonton yang hanya diminta menerima narasi masing-masing pihak.
Mungkin, inilah momentum yang tepat bagi rakyat untuk kembali menyadap Gus Dur. Bukan menyadap percakapan, melainkan menyerap pesan moral bahwa kekuasaan semestinya memiliki telinga untuk mendengarkan kritik, bukan mata-mata untuk mengawasi rakyatnya sendiri. Sebab, ukuran demokrasi yang sehat bukan terletak pada seberapa jauh negara mampu mengawasi warganya, melainkan pada seberapa besar keberanian penguasa untuk mendengarkan suara masyarakat.
Demokrasi tidak akan tumbuh dari rakyat yang takut berbicara, tetapi dari kekuasaan yang bersedia mendengar.