Kabarumat.co – Komnas Haji dan Umrah menegaskan bahwa keselamatan jamaah harus menjadi perhatian utama di tengah meningkatnya ketegangan antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman. Eskalasi konflik tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kondisi keamanan, jalur penerbangan, hingga kelancaran perjalanan ibadah umrah.
Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, mengatakan perkembangan situasi keamanan perlu terus dipantau. Hal itu menyusul langkah otoritas Arab Saudi yang pada Selasa (15/9/2026) mencegat dan menghancurkan sebuah pesawat nirawak atau drone yang dilaporkan bergerak menuju Makkah.
Drone tersebut berhasil dicegat di wilayah selatan Makkah sebelum memasuki area udara terbatas di sekitar kota suci tersebut. Sementara itu, kelompok Houthi membantah keterlibatan mereka dalam serangan yang oleh otoritas Arab Saudi disebut mengarah ke Makkah.
Dengan adanya bantahan tersebut, atribusi mengenai pihak yang bertanggung jawab atas insiden itu perlu merujuk pada keterangan dan klaim dari masing-masing pihak hingga terdapat informasi yang dapat memastikannya.
Mustolih menekankan bahwa aspek keselamatan jamaah harus menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan terkait keberangkatan, penundaan, pengalihan rute, hingga pemulangan jamaah. Menurutnya, pelaksanaan ibadah umrah harus berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh tanggung jawab.
“Apabila situasi keamanan menunjukkan adanya risiko, penundaan sementara merupakan bagian dari upaya perlindungan jamaah, bukan untuk menghambat mereka dalam menjalankan ibadah,” kata Mustolih dalam keterangannya, Jumat (18/9/2026).
Pemerintah Diminta Perkuat Koordinasi
Komnas Haji dan Umrah meminta Kementerian Haji dan Umrah RI memperkuat perannya sebagai pusat koordinasi perlindungan jamaah. Koordinasi tersebut perlu melibatkan Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Perhubungan RI, perwakilan Indonesia di Arab Saudi, maskapai penerbangan, biro perjalanan, serta asosiasi PPIU.
Komnas Haji dan Umrah juga menilai pemerintah perlu menyediakan saluran informasi terpadu agar jamaah memperoleh informasi yang akurat dan konsisten. Selain itu, pendataan jamaah harus dilakukan secara tepat, disertai kesiapan skenario menghadapi kemungkinan penundaan perjalanan, perubahan jadwal atau rute penerbangan, hingga pemulangan dalam kondisi darurat.
Komnas Haji dan Umrah merekomendasikan agar mekanisme koordinasi lintas kementerian yang sebelumnya telah dibentuk segera diaktifkan kembali dan disesuaikan dengan dinamika situasi keamanan terbaru.
Selain itu, Komnas Haji dan Umrah meminta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) memberikan informasi mengenai perkembangan situasi kepada jamaah secara transparan dan berkala. PPIU juga perlu melakukan pemetaan risiko, menyediakan saluran pengaduan, serta memastikan kebutuhan jamaah, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi, layanan kesehatan, pendampingan, hingga kepulangan tetap terpenuhi.
Komnas Haji dan Umrah menegaskan bahwa kondisi konflik tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan jamaah ataupun membebankan biaya tambahan secara sepihak.
Asosiasi penyelenggara perjalanan umrah juga didorong untuk memperkuat koordinasi dengan anggotanya, menyusun prosedur penanganan keadaan darurat, menyediakan pusat informasi dan pengaduan, serta membantu menyelesaikan persoalan yang muncul antara jamaah, PPIU, maskapai, dan pemerintah.
Komnas Haji dan Umrah menegaskan bahwa jamaah memiliki hak atas informasi yang akurat, perlindungan keamanan, kepastian pelayanan, serta penyelesaian yang adil apabila perjalanan harus ditunda atau dibatalkan. Di sisi lain, jamaah diimbau mengikuti arahan pemerintah, otoritas Arab Saudi, dan petugas PPIU serta tidak menyebarluaskan informasi yang kebenarannya belum terkonfirmasi.
Mustolih mengatakan seluruh pihak memiliki tanggung jawab masing-masing dalam menghadapi situasi tersebut. Pemerintah, penyelenggara perjalanan, asosiasi, dan jamaah perlu menjaga komunikasi, mengutamakan keselamatan, serta memastikan hak-hak jamaah tetap terpenuhi.
Lima Rekomendasi Komnas Haji dan Umrah
Komnas Haji dan Umrah menyampaikan lima langkah yang perlu dilakukan untuk merespons perkembangan keamanan di Arab Saudi.
- Mengaktifkan pusat koordinasi krisis yang melibatkan pemerintah, maskapai, PPIU, dan asosiasi terkait.
- Melakukan pendataan jamaah secara waktu nyata, baik yang akan berangkat, sedang berada di Arab Saudi, maupun yang mengalami penundaan kepulangan.
- Menyampaikan informasi keamanan secara berkala melalui kanal resmi dan satu sumber informasi yang terkoordinasi.
- Mempersiapkan berbagai skenario darurat, termasuk penundaan perjalanan, perubahan rute, dan evakuasi, dengan memastikan kebutuhan akomodasi, konsumsi, kesehatan, komunikasi, serta pemulangan jamaah.
- Menjamin pemenuhan hak jamaah secara adil, termasuk opsi penjadwalan ulang atau pengembalian dana apabila perjalanan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
Mustolih Siradj kembali mengingatkan seluruh pihak agar menahan diri dan tidak mengambil keputusan berdasarkan spekulasi maupun memanfaatkan situasi konflik untuk kepentingan tertentu. Menurutnya, keselamatan jamaah, kepastian informasi, dan perlindungan hak jamaah harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan yang diambil.