Kabarumat.co – Dalam rangka menanggulangi ancaman paham radikalisme dan terorisme di Provinsi Kalimantan Selatan, Rabithah Melayu Banjar menggelar acara Lokakarya Kebangsaan bertema “Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme dan Terorisme: Gerakan Harmoni untuk Indonesia Maju” di Rattan Inn, Banjarmasin. Acara ini didukung oleh Bank Kalsel dan Baznas Kalsel serta dihadiri oleh berbagai tokoh penting dari berbagai sektor.
Lokakarya ini menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten, di antaranya Prof. Dr. KH Hafiz Ansyari dari MUI Kalsel, Prof. Dr. H. Hadin Muhjad dari ULM, Prof. Dr. H. Mujiburrahman, Rektor UIN Antasari, dan Takhlis Auzan, mitra deradikalisasi. Mereka membagikan wawasan penting mengenai upaya menjaga persatuan bangsa dan mengatasi ancaman intoleransi serta radikalisme.
Acara ini juga mendapat perhatian dari pejabat tinggi, termasuk Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Gubernur Kalsel, Adi Santoso, serta Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan yang diwakili oleh Kombes Pol Priyanto Priyo Hutomo. Hadir pula Katim 3 Idensos Bid Pencegahan Sathaswil Kalsel, Ipda Alim Sumarsono, JATMI Kalsel, dan tokoh masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalsel, H. Muhidin, yang diwakili oleh Adi Santoso, memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan lokakarya ini. “Kegiatan ini merupakan inisiatif penting dari Ormas Rabithah Melayu Banjar untuk menjaga kedamaian dan memberikan edukasi agar masyarakat terhindar dari pengaruh paham radikalisme,” ujarnya.
Kapolda Kalsel, melalui Kombes Pol Priyanto, juga menyampaikan bahwa Indonesia, dengan segala keberagamannya, seringkali mengalami ketegangan di era demokrasi. “Intoleransi dan radikalisme sering kali bermula dari pemahaman agama yang sempit dan rasa eksklusif yang menganggap kelompoknya paling benar,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa paham-paham semacam itu bisa berkembang menjadi terorisme jika tidak segera dibendung.
Sementara itu, Ketua Umum Rabithah Melayu Banjar, HM Syarbani Haira, menjelaskan bahwa lokakarya ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman kebangsaan dan menangkal paham radikal, khususnya di Kalimantan Selatan. “Indonesia telah menyepakati Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara. Tidak ada tempat untuk ideologi yang bertentangan dengan itu,” ujar Syarbani dengan tegas.
Syarbani juga menekankan pentingnya peran negara dalam menjaga stabilitas ideologi nasional, yang tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik semata. Ia mengingatkan contoh dari negara-negara yang terpecah karena kelalaian dalam menjaga ideologi negara. “Kita tidak ingin Indonesia mengalami hal serupa,” tambahnya.
Dengan dilaksanakannya lokakarya ini, diharapkan dapat terbentuk kesadaran bersama untuk menjaga persatuan, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta mendorong dialog dan toleransi antar sesama demi mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan maju.