kabarumat.co – Benarkah ancaman terorisme di Indonesia telah surut, atau justru tengah mengalami perubahan bentuk secara senyap melalui perangkat digital yang kita gunakan setiap hari? Pertanyaan ini layak diajukan, mengingat pada Senin (30/12) lalu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan bahwa sepanjang 2023 hingga September 2025, aparat berhasil menggagalkan 27 rencana aksi teror. Capaian tersebut bukan sekadar catatan keberhasilan penegakan hukum, melainkan sinyal bahwa bahaya terorisme masih eksis, dinamis, dan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Dalam periode yang sama, BNPT mencatat sebanyak 230 individu diamankan karena terlibat dalam jaringan terorisme, baik melalui keanggotaan, dukungan pendanaan, maupun bentuk bantuan lainnya. Selain itu, 362 orang telah menjalani proses persidangan. Sebagian besar pelaku diketahui berafiliasi dengan ISIS dan didominasi oleh laki-laki. Temuan ini menegaskan bahwa ideologi ekstrem masih memiliki daya tarik dan ruang tumbuh di Indonesia, meskipun upaya penindakan dan deradikalisasi terus digencarkan.
Namun, persoalan yang paling mengkhawatirkan bukan semata pada jumlah pelaku atau jaringan yang terungkap, melainkan perubahan pola yang semakin jelas terlihat. Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Eddy Hartono, menegaskan bahwa terorisme di Indonesia bersifat berkelanjutan dan adaptif. Artinya, kelompok teroris mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, kemajuan teknologi, serta dinamika interaksi masyarakat. Salah satu ruang adaptasi paling signifikan adalah dunia digital.
BNPT mengidentifikasi setidaknya 137 pelaku aktif yang memanfaatkan ruang siber untuk menjalankan aktivitas terkait terorisme. Selain itu, terdapat 32 individu yang terpapar paham radikal secara daring hingga akhirnya terhubung dengan jaringan, serta 17 orang yang melakukan aktivitas terorisme digital tanpa keterkaitan langsung dengan kelompok tertentu. Pola terakhir ini dikenal sebagai self-radicalization, yakni proses radikalisasi mandiri akibat paparan konten ekstrem di internet.
Fenomena self-radicalization menjadi tantangan paling rumit dalam upaya penanggulangan terorisme saat ini. Jika sebelumnya proses radikalisasi umumnya terjadi melalui pertemuan tertutup, pelatihan fisik, atau interaksi langsung dengan jaringan, kini radikalisasi dapat berlangsung secara personal, diam-diam, dan sulit dideteksi. Algoritma media sosial dapat terus menyajikan konten serupa, sehingga seseorang terjerumus dalam ideologi kekerasan tanpa pernah bersentuhan langsung dengan perekrut.
Situasi ini semakin kompleks akibat rendahnya tingkat literasi digital di sebagian kalangan masyarakat. Banyak pengguna internet belum cukup terampil dalam menyaring informasi, memahami konteks, atau mengenali pola propaganda. Dalam kondisi tersebut, narasi ekstrem yang dikemas secara emosional, sederhana, dan mengklaim kebenaran tunggal menjadi sangat efektif. Terorisme pun tidak lagi selalu berwujud aksi fisik, tetapi juga ide yang disebarkan secara perlahan melalui layar digital.
Selain itu, data BNPT juga menunjukkan keterlibatan perempuan dalam aktivitas terorisme. Tercatat 11 perempuan terlibat, terutama dalam peran non-kekerasan seperti mengelola akun media sosial, memproduksi konten propaganda, menghimpun dana, serta mengatur komunikasi jaringan. Fakta ini menegaskan bahwa terorisme bukan hanya soal kekerasan maskulin, melainkan fenomena sosial yang melibatkan beragam peran dan identitas.
Peran perempuan yang cenderung berada di balik layar kerap luput dari sorotan publik, padahal kontribusi tersebut sangat vital bagi keberlangsungan jaringan teroris. Propaganda, pendanaan, dan komunikasi merupakan elemen utama yang menopang aksi teror. Tanpa fungsi-fungsi ini, kekerasan tidak akan pernah terwujud. Oleh karena itu, strategi penanggulangan terorisme perlu mengadopsi perspektif sensitif gender dan meninggalkan stereotip lama yang menyederhanakan kompleksitas ancaman.
Isu lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah pendanaan terorisme. BNPT mengidentifikasi 16 kasus pendanaan dengan total nilai mencapai Rp5,09 miliar. Angka tersebut mencerminkan bahwa jaringan terorisme masih memiliki daya dukung finansial yang cukup kuat. Ragam cara penggalangan dana, mulai dari pemanfaatan celah dalam sistem keuangan hingga penggunaan platform donasi daring, menuntut pengawasan yang lebih ketat serta kerja sama lintas lembaga yang solid.
Selain itu, proses radikalisasi yang menyasar kelompok usia muda juga menjadi perhatian serius. BNPT mencatat bahwa sasaran radikalisasi mencakup anak-anak berusia 10–17 tahun serta kalangan muda usia 18–30 tahun, dengan pelaku utama berasal dari kelompok usia dewasa 31–49 tahun. Temuan ini mengindikasikan adanya pewarisan ideologi ekstrem secara terstruktur antar generasi. Anak dan pemuda menjadi target utama karena berada dalam fase pencarian jati diri, idealisme, serta kebutuhan akan pengakuan sosial.
Dalam situasi tersebut, upaya penanggulangan terorisme tidak dapat semata-mata bertumpu pada pendekatan keamanan. Penegakan hukum memang krusial, tetapi tidak memadai jika berdiri sendiri. Kehadiran negara perlu diperkuat dalam sektor pendidikan, lingkungan keluarga, dan komunitas. Generasi muda harus dibekali kemampuan berpikir kritis, kepekaan sosial, serta pemahaman kebangsaan yang terbuka dan inklusif. Tanpa fondasi ini, kekosongan dalam proses pencarian identitas mudah diisi oleh narasi kekerasan.
BNPT telah menjalankan berbagai langkah koordinasi sebagai bagian dari upaya tersebut. Sepanjang 2025, lembaga ini memfasilitasi perlindungan terhadap 214 aparat penegak hukum dari total 379 personel yang menangani perkara terorisme. Perlindungan ini menjadi elemen penting agar aparat dapat bekerja tanpa tekanan atau ancaman. Di samping itu, BNPT juga mengoordinasikan penanganan 274 perkara tindak pidana terorisme guna memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Berbagai langkah ini layak mendapatkan apresiasi. Meski demikian, tantangan ke depan justru kian rumit. Perkembangan ruang digital melaju lebih cepat dibandingkan regulasi. Konten ekstrem dapat dengan mudah berpindah platform, berganti kemasan narasi, serta menyusup ke isu-isu populer, mulai dari konflik global hingga persoalan ketidakadilan sosial di tingkat lokal. Terorisme memanfaatkan rasa frustrasi, kemarahan, dan ketidakadilan sebagai modal utama penyebaran ideologinya.
Pada titik inilah keterlibatan masyarakat menjadi sangat menentukan. Penanggulangan terorisme tidak boleh dipandang sebagai tanggung jawab tunggal negara. Peran masyarakat sipil, media, tokoh agama, pendidik, dan keluarga sangat strategis dalam membangun ketahanan sosial. Media, khususnya, dituntut untuk menyajikan informasi secara proporsional, tidak sensasional, serta menghindari pemberian ruang berlebihan bagi narasi ekstrem.
Sebagai penulis, saya berpendapat bahwa salah satu kunci menghadapi terorisme di era digital adalah membangun ekosistem informasi yang sehat. Ruang digital perlu diisi dengan narasi kebangsaan yang rasional, empatik, dan berbasis fakta. Bukan melalui propaganda tandingan yang kaku, melainkan lewat dialog terbuka yang mengakui persoalan sosial secara jujur tanpa membenarkan kekerasan.
Pada akhirnya, pertanyaan yang diajukan di awal tulisan ini menemukan jawabannya. Keamanan tidak dapat diukur semata dari keberhasilan menggagalkan serangan. Ancaman terorisme masa kini tidak selalu hadir dalam bentuk ledakan di ruang publik, tetapi berkembang perlahan di ruang privat digital. Menghadapinya menuntut kesabaran, konsistensi, serta keterlibatan kolektif.
Terorisme pada hakikatnya adalah pertarungan gagasan, dan gagasan tidak bisa ditundukkan hanya dengan senjata. Ia harus dilawan dengan pengetahuan, keadilan sosial, dan keberanian untuk menjaga nalar publik. Jika tidak, layar yang selama ini dianggap netral justru dapat menjadi celah masuk bagi kekerasan yang luput dari perhatian kita bersama.