Saya dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan Madura yang “menganut” doktrin keagamaan yang diadopsi oleh organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Saking nge-NU-nya ketika ditanya status agama, orang Madura menjawab, “Agamaku NU”. Jawaban ini memang cenderung fanatik, tapi masih terkesan nyentrik.
Orang Madura yang saya tahu sangat mempercayakan organisasi yang didirikan oleh Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari. Maksudnya, agama yang benar bagi orang pulau garam ini hanyalah NU dan bisa menyelamatkan mereka kelak di akhirat. Semenjak, organisasi selainnya semisal Muhammadiyah diyakini sulit menyelamatkan mereka, apalagi Syiah yang jelas-jelas dikecam sesat-menyesatkan.
Melihat NU dari Madura memang menarik. Seakan orang sana memiliki khas keagaaman yang tidak dimiliki orang di daerah lain. Katakan saja, di Jakarta. NU di ibu kota ini bukan lagi dikenal sebagai organisasi keagamaan, melainkan sebagai organisasi politik.
Buktinya, beberapa jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dipilih berdasarkan kepentingan politik. Lihat saja, Mardani H. Maming yang diangkat sebagai Bendahara Umum (Bendum) NU berasal dari PDIP. Memang tidak keliru merekrut jajaran kepengurusan dari politik yang dipimpin oleh Ibu Megawati ini. Tapi, yang keliru ketika Bendum ini terjebak dalam kasus korupsi.
Kasus korupsi yang menimpa Maming itu jelas mencoret citra baik NU yang dibangun untuk memediasi paham keagamaan yang moderat. Apalagi, yang paling memalukan Ketua Umum NU sendiri belum memberikan sikap yang tegas terhadap Maming itu. Seharusnya, Maming dipecat karena telah melakukan dosa besar yang berlawanan dengan cita-cita negara yaitu pemberantasan korupsi.
Sebagai organisasi yang paling banyak anggotanya di Indonesia, NU harus selalu mendukung cita-cita negara tersebut. Karena, negara memiliki harapan yang besar terhadap organisasi ini sebagai sandaran dan tempat berlindung. Bayangkan bagaimana jadinya jika sandaran dan tempat berlindung ini roboh?!
NU ini bukan milik pribadi yang hanya dikendalikan oleh seorang atau sekelompok saja. Organisasi ini milik bersama sehingga penting mempertimbangkan komentar publik yang mendesak Ketum NU menonaktifkan Maming sebagai Bendum. Karena, hanya dengan cara inilah NU sangat tegas memberantas korupsi. Jika NU membiarkan kasus korupsi, pasti kecewa pendiri organisasi ini.
Paham moderat yang diperjuangkan NU bukan hanya memerangi kelompok radikal di negeri ini. Moderasi juga mencegah kemungkaran merajalela. Salah satu kemungkaran yang paling besar dosanya adalah korupsi. Pencegahan adalah implementasi dari moderasi itu sendiri.
Sebagai penutup, saya merindukan NU yang merakyat sehingga membumi di negeri pluralis ini. Bukan NU yang elit sehingga melupakan rakyat kecil dengan membiarkan korupsi tumbuh dan berkembang.[] Shallallah ala Muhammad.
