Uji UU Kementerian Negara di MK, Pemohon Ingin Jumlah Menteri Tak Lebih dari 34

Uji UU Kementerian Negara di MK, Pemohon Ingin Jumlah Menteri Tak Lebih dari 34
Uji UU Kementerian Negara di MK, Pemohon Ingin Jumlah Menteri Tak Lebih dari 34

Kabarumat.co – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima permohonan pengujian terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara. Permohonan tersebut diajukan oleh dua orang pemohon, yaitu Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama, serta tercatat dengan Nomor Perkara 429/PUU-XXIV/2026 yang diregistrasi pada Senin (16/11/2026).

Dalam permohonannya, keduanya meminta MK menetapkan batas maksimal jumlah kementerian sebanyak 34. Mereka menilai jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih yang mencapai 49 perlu menjadi perhatian.

Para pemohon berpandangan bahwa ketentuan sebelumnya yang membatasi jumlah kementerian maksimal 34 dinilai telah mencerminkan penerapan prinsip struktur hukum (legal structure) yang tepat. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam dokumen permohonan yang dikutip NU Online pada Selasa (17/11/2026).

Sementara itu, Pemohon II, Dimas Yoga Pratama, menilai perubahan aturan melalui UU Nomor 61 Tahun 2024 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menentukan jumlah kementerian berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan tidak menetapkan batasan secara jelas.

Menurut Dimas, ketentuan frasa “ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden” dalam Pasal 15 UU Kementerian Negara tersebut tidak memuat prinsip proporsionalitas, subsidiaritas, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, ia menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Yoga juga menilai bahwa penghapusan pembatasan jumlah kementerian dapat membuka celah bagi penggunaan kewenangan pembentukan kementerian untuk kepentingan politik, termasuk sebagai bentuk balas jasa.

Ia menegaskan, praktik tersebut tidak semestinya terjadi dalam negara hukum karena berpotensi menambah beban keuangan negara yang pada akhirnya ditanggung oleh masyarakat melalui pajak.

Lebih lanjut, menurutnya, pembatasan jumlah kementerian penting untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien sekaligus menghindari munculnya krisis kepercayaan publik akibat potensi peningkatan beban pajak.

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut dinilai tidak adil apabila tidak disertai upaya efisiensi dalam belanja pejabat serta transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, mengingat para pemohon juga turut merasakan dampaknya.

Dalam permohonannya, para pemohon menyampaikan tiga tuntutan (petitum) kepada MK. Pertama, meminta majelis hakim mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan.

Kedua, para pemohon meminta MK menyatakan frasa yang mengatur penetapan jumlah kementerian berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden dalam Pasal 15 UU Nomor 61 Tahun 2024 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai bahwa jumlah kementerian dibatasi paling banyak 34.

Ketiga, para pemohon meminta MK memerintahkan agar putusan atas perkara tersebut dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permintaan itu tercantum dalam petitum ketiga pada dokumen permohonan yang diajukan.