Kabarumat.co – Polemik mengenai pajak pembalut perempuan atau period tax tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan ekonomi maupun perdebatan mengenai besaran pungutan yang ditetapkan oleh negara. Lebih dari itu, persoalan ini menyentuh aspek fundamental mengenai keberpihakan kebijakan negara terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya perempuan. Pasalnya, produk pembalut hingga kini belum dikategorikan sebagai barang kebutuhan pokok yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama ketika kebijakan perpajakan menetapkan pengenaan PPN sebesar 11% terhadap produk pembalut perempuan.
Dalam perspektif Islam, negara memiliki kewenangan untuk menetapkan dan memungut pajak sebagai salah satu instrumen pembiayaan penyelenggaraan kepentingan publik. Namun, kewenangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar maqashid syariah, yakni mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi umat. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pajak pembalut perempuan tidak cukup hanya berhenti pada persoalan halal atau haramnya pungutan pajak. Kajian yang lebih mendasar perlu diarahkan pada penilaian terhadap prinsip keadilan, kemanfaatan, serta dampak kebijakan tersebut bagi masyarakat. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan kritis: sejauh mana negara memiliki keleluasaan dalam menentukan objek pajak tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan dampak yang ditimbulkannya? Mengapa produk pembalut perempuan belum ditempatkan sebagai kebutuhan esensial yang layak memperoleh pengecualian pajak?
Produk Menstruasi: Kebutuhan Dasar, Bukan Sekadar Gaya Hidup
Produk menstruasi merupakan kebutuhan biologis yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan perempuan, sehingga keberadaannya tidak semestinya dipandang sebagai barang konsumsi yang bersifat sekunder atau sekadar penunjang gaya hidup. Mengutip kajian dalam BMC Women’s Health, persoalan period poverty atau kemiskinan menstruasi masih menjadi isu global yang membutuhkan perhatian serius. Fenomena ini menggambarkan keterbatasan akses perempuan terhadap produk kebersihan menstruasi, fasilitas sanitasi yang memadai, serta informasi dan edukasi mengenai kesehatan menstruasi. Dalam kondisi keterbatasan ekonomi, sebagian perempuan bahkan terpaksa menggunakan bahan alternatif, seperti tisu toilet maupun kain bekas, untuk menggantikan fungsi pembalut. Keadaan tersebut tidak hanya mencerminkan ketimpangan akses terhadap kebutuhan dasar perempuan, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko terhadap kebersihan diri dan kesehatan reproduksi. Dengan demikian, persoalan akses terhadap produk menstruasi tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan konsumsi, melainkan juga berkaitan erat dengan perlindungan kesehatan, martabat, dan kesejahteraan perempuan.
1. Keadilan Gender dalam Kebijakan Pajak Produk Menstruasi
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, turut menegaskan bahwa prinsip keadilan gender perlu menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar perempuan. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Komnas Perempuan yang mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan perpajakan atas produk menstruasi, termasuk mempertimbangkan pembebasan pajak maupun penerapan skema Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung oleh pemerintah.
Kebutuhan yang berkaitan dengan siklus reproduksi perempuan semestinya tidak semata-mata ditempatkan sebagai komoditas ekonomi yang menjadi objek pemungutan pajak. Produk menstruasi, seperti pembalut, merupakan kebutuhan esensial yang berkaitan langsung dengan aspek biologis, kebersihan, dan kesehatan perempuan. Oleh sebab itu, produk tersebut tidak tepat apabila dipersepsikan sebagai barang pelengkap, komoditas gaya hidup, ataupun barang mewah. Perempuan seharusnya tidak dihadapkan pada pilihan sulit antara membeli produk menstruasi yang terjangkau atau mengorbankan kualitas dan keamanan produk yang digunakan. Sebab, menstruasi merupakan proses biologis alami yang tidak dapat dipilih maupun dihindari oleh perempuan.
Persoalan ini sebenarnya telah memperoleh perhatian dari sejumlah negara yang mengambil langkah progresif melalui kebijakan pengurangan hingga penghapusan pajak atas produk menstruasi. Australia, Kanada, dan Inggris, misalnya, telah menerapkan kebijakan penghapusan pajak terhadap produk menstruasi. Bahkan, Skotlandia mengambil langkah lebih jauh dengan menghadirkan kebijakan Period Products (Free Provision), yakni program penyediaan produk menstruasi secara gratis. Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan menstruasi mulai dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan dan kesetaraan akses bagi perempuan.
2. Meninjau Pajak Pembalut dalam Perspektif Fiqih
Dalam perspektif ketatanegaraan Islam, pemerintah memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan perpajakan sebagai instrumen pembiayaan kepentingan umum. Keberadaan pajak pada dasarnya diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Praktik pemungutan pajak dalam sejarah Islam juga memiliki landasan tersendiri, salah satunya melalui penerapan jizyah terhadap kelompok nonmuslim yang berada dalam perlindungan pemerintahan Islam, sebagai bagian dari pengaturan hubungan antara negara dan warga yang dilindungi.
Atas dasar adanya otoritas tersebut, kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah yang berada dalam batas kewenangannya merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin:
يَجِبُ اِمْتِثَالُ أَمْرِ الْإِمَامِ فِيْ كُلَِّ مَا لَهُ فِيْهِ وِلَايَةٌ كَدَفْعِ زَكَاةِ الْمَالِ الظَّاهِر
Artinya:
“Wajib menaati perintah pemimpin dalam setiap perkara yang termasuk dalam kewenangannya, sebagaimana kewajiban menunaikan zakat atas harta yang tampak.”
(Bughyatul Mustarsyidin, [Beirut: Darul Fikr, 1994], hlm. 149).
Meskipun demikian, kewenangan negara dalam menetapkan pajak tidak berarti memberikan kebebasan tanpa batas dalam menentukan objek maupun besaran pungutannya. Apabila pajak diposisikan sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka setiap kebijakan fiskal harus senantiasa memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan, dan kemanfaatan. Dengan kata lain, legitimasi pemungutan pajak tidak hanya ditentukan oleh kewenangan pemerintah, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghadirkan kesejahteraan tanpa menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi kelompok masyarakat tertentu.
Persoalan mengenai prinsip perpajakan yang berkeadilan juga menjadi bagian dari pembahasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 20–23 November 2025. Dalam konteks ini, pemikiran Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu menjadi relevan untuk dijadikan landasan dalam menilai kelayakan suatu kebijakan fiskal. Ia mengemukakan empat persyaratan yang harus dipenuhi agar penetapan pajak dapat dibenarkan secara syariat, yaitu:
وَاشْتَرَطَ لِجَوَازِ فَرْضِ الضَّرِيبَةِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ:
(الْأَوَّلُ): أن تَكُونَ هُناكَ حَاجَةٌ حَقِيقِيَّةٌ بِالدَّوْلَةِ إلى المال، وَلَا يُوجَدُ مَورِدٌ آخَرُ لِتَحقيق الأهداف وَإِقَامَةِ الْمَصَالِحِ دُونَ إِزْهَاق النَّاسِ بِالتَّكَالِيفِ.
(الثَّانِي): أن تُوَزِّعَ أَعْبَاءُ الضَّرَائِبِ بالعدل بحيث لا يَرْهَقُ فَرِيقٌ مِنَ الرَّعِيَّةِ لِحِسَابِ فَرِيقٍ آخَرَ، وَلَا تُخَابِي طَائِفَةً وَتُكَلِّفُ أُخْرَى.
(الثالث): أن تُصْرَفَ الضَّرِيبَةُ فِي الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ لِلْأُمَّةِ.
(الرابع): مُوَافَقَةُ أَهْلِ الشُّورَى وَالرَّأْيِ فِي الْأُمَّةِ. لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي أَمْوَالِ الْأَفْرَادِ الْحُرْمَةُ، وَالْأَصْلُ أَيْضًا بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنَ الْأَعْبَاءِ وَالتَّكَالِيفِ.
Artinya:
“Terdapat empat persyaratan yang harus dipenuhi agar pemungutan pajak diperbolehkan. Pertama, negara benar-benar membutuhkan dana dan tidak terdapat sumber pendapatan lain yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan serta memenuhi kepentingan umum tanpa membebani masyarakat dengan berbagai pungutan. Kedua, beban pajak harus didistribusikan secara adil sehingga tidak ada satu kelompok masyarakat yang menanggung beban demi kepentingan kelompok lainnya, serta tidak terjadi perlakuan istimewa terhadap kelompok tertentu sementara kelompok lain justru dibebani. Ketiga, hasil pemungutan pajak harus dialokasikan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Keempat, kebijakan tersebut harus memperoleh persetujuan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam musyawarah dan pertimbangan publik. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa harta individu pada dasarnya harus dilindungi, serta setiap individu pada dasarnya terbebas dari beban dan kewajiban tambahan.”
(Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Damaskus, Suriah: Darul Fikr, t.t.], Juz VII, hlm. 5002).
3. Keadilan Distributif sebagai Dasar Evaluasi Pajak Pembalut
Dari keempat persyaratan tersebut, ketentuan kedua memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan persoalan pengenaan pajak terhadap produk menstruasi. Prinsip distribusi beban pajak secara adil menghendaki agar kebijakan fiskal tidak memberikan tekanan yang berlebihan kepada kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks pajak pembalut, prinsip tersebut perlu diterjemahkan melalui pertimbangan terhadap kemampuan ekonomi masyarakat, terutama perempuan dari kelompok berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah.
Pengenaan pajak terhadap produk menstruasi berpotensi menambah pengeluaran rutin perempuan dalam memenuhi kebutuhan biologisnya. Beban tersebut menjadi semakin relevan untuk diperhatikan ketika terdapat kelompok perempuan yang masih menghadapi keterbatasan ekonomi dan kesulitan memperoleh produk menstruasi yang layak. Oleh karena itu, aspek keterjangkauan tidak seharusnya dipisahkan dari pertimbangan keadilan dalam menentukan objek pajak.
Selanjutnya, prinsip ketiga yang dikemukakan Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa penerimaan pajak harus diarahkan untuk mewujudkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Prinsip ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal tidak cukup diukur dari besarnya penerimaan negara, tetapi juga perlu dilihat dari manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Apabila suatu kebijakan justru memperbesar beban kelompok tertentu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, maka orientasi kemaslahatan dari kebijakan tersebut patut dievaluasi kembali.
Dengan demikian, kritik terhadap pengenaan pajak pembalut perempuan bukanlah bentuk penolakan terhadap kewenangan negara dalam memungut pajak ataupun sekadar tuntutan untuk mengurangi nominal pungutan. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana negara mampu merumuskan kebijakan fiskal yang proporsional, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan kemaslahatan masyarakat. Perempuan sebagai bagian dari warga negara berhak memperoleh akses yang layak terhadap kebutuhan biologisnya tanpa harus menghadapi beban ekonomi yang semakin memberatkan.
Apabila pajak dipahami sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka sudah semestinya pemerintah mempertimbangkan kembali pengenaan pajak terhadap produk yang berkaitan langsung dengan kebutuhan biologis dan tidak dapat dihindari, seperti pembalut perempuan. Kebijakan berupa pembebasan pajak atau pemberian fasilitas fiskal tertentu dapat menjadi salah satu alternatif untuk menghadirkan keadilan yang lebih substantif dalam pemenuhan kebutuhan menstruasi.
Pada akhirnya, keadilan distributif menjadi titik temu antara prinsip-prinsip fiqih, kebijakan fiskal, dan persoalan akses perempuan terhadap kebutuhan dasarnya. Dalam kerangka ini, fiqih tidak hanya berbicara mengenai keabsahan kewenangan negara dalam menetapkan pungutan, tetapi juga memberikan landasan moral dan normatif untuk mengevaluasi apakah kebijakan tersebut telah mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan. Sebab, kebijakan publik yang berlandaskan syariat tidak semestinya berhenti pada terpenuhinya aspek legalitas, melainkan juga harus mampu menghadirkan manfaat dan menghindarkan masyarakat dari kemudaratan.
Wallahu a’lam bish-shawab.





























Kenali Kami Lebih Dekat
Assalamu Alaikum Akhi Ukhti!! Selamat datang di Kabar Umat
Kami hadir setiap saat untuk menyampaikan berita terpercaya serta wawasan keislaman, keindonesiaan dan kebudayaan hanya buat Akhi Ukhti. Bantu sukseskan Visi kami satukan umat kuatkan masyarakat dengan cara share konten kami kepada teman-teman terdekat Akhi Ukhti !