Kabarumat.co – Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyampaikan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).
Gibran tiba dengan mengenakan setelan jas lengkap yang dipadukan dengan dasi berwarna merah. Ia kemudian bertemu langsung dengan pimpinan MPR di Lantai 7 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta. Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, membenarkan adanya penyerahan surat tersebut. Ia menjelaskan bahwa pertemuan Gibran dengan jajaran pimpinan MPR berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Dalam kesempatan itu, Gibran secara langsung mengutarakan tujuan kedatangannya.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran menjelaskan secara langsung kepada seluruh pimpinan MPR mengenai tujuan kedatangannya, yakni untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari posisinya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Hal itu disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani kepada awak media, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube TVR Parlemen.
Gibran Minta Pengunduran Diri Segera Diproses
Muzani menjelaskan bahwa Gibran tidak sekadar menyerahkan surat pengunduran diri, tetapi juga berharap agar pimpinan MPR segera menindaklanjuti dan memproses surat tersebut.
Merespons permintaan itu, jajaran pimpinan MPR berencana menggelar rapat pimpinan pada hari yang sama guna membahas tindak lanjut atas pengajuan pengunduran diri Gibran.
Muzani menegaskan bahwa rapat tersebut akan menjadi langkah awal pimpinan MPR dalam menindaklanjuti surat yang telah disampaikan Gibran.
Usai melaksanakan rapat pimpinan, MPR dijadwalkan mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pertemuan tersebut akan membahas berbagai tahapan lanjutan, termasuk mekanisme pengisian posisi Wakil Presiden yang kosong.
Ahmad Muzani menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu maksimal 60 hari untuk menentukan Wakil Presiden pengganti. Batas waktu tersebut mulai dihitung sejak pengunduran diri Gibran.
Ia menjelaskan bahwa MPR harus memanfaatkan tenggat waktu tersebut untuk mempersiapkan seluruh proses pemilihan Wakil Presiden definitif.
Ketentuan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Aturan tersebut menyatakan bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden baru dari dua nama calon yang diajukan oleh Presiden.