kabarumat.co – Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, demokrasi menjadi sistem yang menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan tertinggi yang dijalankan melalui mekanisme hukum dan konstitusi. Meski demikian, di tengah terbukanya ruang partisipasi publik, masih sering ditemukan upaya untuk membatasi peran politik warga dengan menggunakan legitimasi keagamaan. Salah satu wacana yang kerap dikemukakan adalah konsep ketaatan absolut kepada pemimpin. Tidak jarang, konsep tersebut dipahami secara sederhana dan tanpa nuansa, sehingga digunakan untuk meredam kritik masyarakat. Akibatnya, warga negara yang baik seolah hanya dituntut untuk patuh, menerima, dan tidak mempertanyakan setiap kebijakan pemerintah, bahkan ketika kebijakan itu dinilai bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.
Pandangan semacam ini muncul dari ketidakmampuan membedakan konteks sosial dan politik yang berbeda. Padahal, hadits-hadits mengenai kewajiban menaati pemimpin lahir dalam situasi politik masa lampau yang bercorak personal, tribal, atau monarki yang terpusat, di mana keberlangsungan dan stabilitas pemerintahan sangat bergantung pada figur pemimpin sebagai individu.
Karena itu, penafsiran ulang terhadap hadits-hadits tentang ketaatan kepada pemimpin menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Konsep “ketaatan” tidak semestinya dimaknai sebagai kepatuhan tanpa batas yang meniadakan nalar dan sikap kritis, tetapi sebagai kesadaran kolektif untuk menjaga ketertiban sosial dalam kerangka hukum dan konstitusi yang berlaku. Dalam memahami kewajiban taat kepada pemimpin, teks hadits perlu dibaca secara proporsional dengan mempertimbangkan konteks kemunculannya. Salah satu hadits yang sering dijadikan landasan bagi gagasan ketaatan mutlak adalah hadits yang memerintahkan umat Islam untuk bersabar ketika menghadapi kebijakan atau sikap pemimpin yang tidak disukai:
مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ
Artinya: “Barangsiapa melihat sesuatu dari pemimpinnya yang tidak ia sukai, maka hendaklah ia bersabar. Sebab, siapa yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin walau sejengkal, lalu ia meninggal dunia, maka kematiannya seperti kematian pada masa jahiliah.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Jika dicermati secara mendalam, hadits ini pada dasarnya menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan mencegah terjadinya perpecahan yang dapat mengantarkan masyarakat pada konflik serta kekacauan sosial. Adapun perintah untuk “bersabar” tidak berarti menerima segala tindakan penguasa tanpa penilaian kritis, melainkan menghindari tindakan pembangkangan yang berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih luas bagi kehidupan bersama. Dengan demikian, pesan utama hadits ini adalah menjaga stabilitas dan kemaslahatan umum, bukan menutup ruang kritik terhadap kebijakan yang dianggap keliru atau tidak adil.
Namun demikian, para ulama menegaskan bahwa perintah untuk taat dan bersabar terhadap pemimpin tidak dapat dipahami sebagai legitimasi bagi penguasa untuk bertindak semena-mena. Dalam Islam, ketaatan kepada pemimpin memiliki batasan yang jelas, yakni selama kebijakan dan perintah yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan ajaran agama serta prinsip-prinsip keadilan. Apabila seorang pemimpin memerintahkan kemaksiatan atau menetapkan kebijakan yang berlawanan dengan syariat, maka kewajiban untuk menaati perintah tersebut menjadi gugur. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Bathal:
“Sesungguhnya hadits-hadits yang memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin berlaku selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Apabila bertentangan dengan keduanya, maka tidak diperbolehkan bagi siapa pun untuk menaati seseorang dalam kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya.”
Dalam konteks negara demokrasi, ketaatan warga negara tidak bertumpu pada figur pemimpin secara personal, melainkan pada sistem hukum dan konstitusi yang disepakati bersama. Oleh sebab itu, ketika terdapat kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat atau mencederai rasa keadilan publik, warga negara tidak dapat dipaksa untuk berdiam diri. Sebaliknya, Islam justru memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan koreksi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dalam mewujudkan kemaslahatan bersama.
Prinsip tersebut sejalan dengan ajaran amar ma’ruf nahi mungkar yang diperintahkan Allah Swt. dalam firman-Nya:
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
“Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran: 104).
Menafsirkan ayat tersebut, Syekh Abu Zahrah menjelaskan bahwa kewajiban amar ma’ruf nahi mungkar dibebankan kepada seluruh umat Islam, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan tingkat pengetahuan, kemampuan, dan kewenangan masing-masing. Karena itu, tidak semua orang dituntut melakukan tindakan yang sama. Bagi masyarakat umum, bentuk pelaksanaannya dapat berupa nasihat, pengarahan, serta upaya mengingatkan kepada kebaikan sesuai kapasitas yang dimiliki.
Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa amar ma’ruf nahi mungkar tidak selalu diwujudkan dalam bentuk penggunaan kekuasaan atau tindakan represif. Pada level masyarakat, ia dapat hadir melalui kritik yang konstruktif, nasihat yang baik, dan upaya mengoreksi kekeliruan demi menjaga kemaslahatan bersama. Prinsip ini juga berlaku dalam hubungan antara rakyat dan pemerintah. Kewajiban menaati pemimpin tidak berarti menutup ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau mengoreksi kebijakan yang dianggap keliru. Sebaliknya, kritik yang disampaikan secara santun, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan umum justru merupakan bagian dari pelaksanaan amar ma’ruf nahi mungkar yang memiliki nilai keutamaan dalam Islam.
Lebih jauh, sejumlah hadits menunjukkan bahwa menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang menyimpang dari prinsip keadilan merupakan salah satu bentuk perjuangan yang paling utama dalam Islam. Hal ini menegaskan bahwa larangan memberontak kepada pemerintah tidak dapat dimaknai sebagai larangan untuk mengkritik atau mengoreksi kebijakan yang keliru. Rasulullah SAW bersabda:
أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ
“Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah).
Menurut penjelasan Syekh al-Mubarakfuri, yang dimaksud dengan kalimat dalam hadits tersebut adalah segala bentuk seruan untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran yang dilakukan penguasa. Seruan tersebut tidak terbatas pada ucapan lisan, tetapi juga mencakup tulisan dan berbagai media lain yang memiliki fungsi serupa. Dengan demikian, dalam konteks kehidupan modern, penyampaian kebenaran kepada penguasa dapat diwujudkan melalui berbagai saluran yang sah, seperti tulisan di media massa, advokasi hukum, petisi publik, pengawasan sosial melalui media digital, maupun demonstrasi damai yang dilakukan secara bertanggung jawab.
Kendati Islam memberikan ruang yang luas bagi kritik terhadap penguasa, kebebasan tersebut tetap dibingkai oleh prinsip kemaslahatan dan pencegahan kerusakan yang lebih besar. Karena itu, kritik dan penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai, konstitusional, serta tidak mengarah pada tindakan anarkis atau pemberontakan bersenjata yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial.
Dalam Ihya’ Ulumiddin, Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa amar ma’ruf nahi mungkar memiliki beberapa tingkatan, mulai dari memberikan penjelasan, menasihati, hingga tindakan yang melibatkan kekuasaan. Namun, ketika berhadapan dengan penguasa, masyarakat hanya dibenarkan menggunakan cara-cara persuasif berupa edukasi dan nasihat. Adapun tindakan represif atau penggunaan kekerasan bukanlah kewenangan individu, sebab langkah tersebut berisiko memicu konflik dan menimbulkan kerusakan yang lebih luas daripada kemaslahatan yang diharapkan.
Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa hadits-hadits tentang ketaatan kepada pemimpin tidak mengajarkan kepatuhan absolut yang meniadakan akal kritis masyarakat. Dalam tradisi politik Islam klasik, perintah taat dimaksudkan untuk menjaga persatuan, mencegah kekacauan, dan memelihara stabilitas kehidupan bersama, bukan untuk membenarkan kezaliman atau membungkam tuntutan keadilan. Oleh karena itu, menjadikan hadits-hadits ketaatan sebagai alat untuk menolak kritik terhadap penguasa merupakan pembacaan yang tidak sejalan dengan spirit ajaran Islam itu sendiri.
Dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum dan konstitusi, hubungan antara rakyat dan pemerintah dibangun di atas prinsip akuntabilitas serta tanggung jawab bersama terhadap kepentingan publik. Karena itu, kritik yang konstruktif, kontrol sosial, penyampaian aspirasi melalui media publik, maupun aksi demonstrasi yang berlangsung secara damai tidak dapat dipandang sebagai bentuk pembangkangan terhadap pemerintah. Sebaliknya, selama dilakukan secara etis, konstitusional, dan bertujuan memperbaiki kebijakan yang keliru, tindakan-tindakan tersebut justru merupakan manifestasi nyata dari amar ma’ruf nahi mungkar dan partisipasi warga negara dalam mewujudkan kemaslahatan bersama.