Kabarumat.co – Anggaran negara merupakan instrumen utama pemerintah dalam menjalankan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah menentukan prioritas pembangunan, distribusi sumber daya, serta arah kebijakan ekonomi nasional. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan harus didasarkan pada perencanaan yang matang, kajian kebutuhan yang jelas, dan evaluasi manfaat yang terukur. Ketika anggaran disusun secara tergesa-gesa atau lebih didorong oleh kepentingan politik daripada kebutuhan publik, risiko pemborosan akan meningkat dan tujuan pembangunan sulit tercapai. Dalam konteks Indonesia saat ini, sejumlah program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta pembangunan batalyon baru TNI dalam skala besar memunculkan perdebatan mengenai efektivitas perencanaan dan prioritas penggunaan anggaran negara. Walaupun masing-masing program memiliki tujuan yang dapat dipahami, besarnya alokasi dana publik yang terlibat menuntut adanya perencanaan yang transparan dan berbasis kebutuhan masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan contoh yang paling menonjol. Program ini diluncurkan dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Pada tahap awal tahun 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program tersebut. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa besarnya kebutuhan dana menjadi salah satu tantangan utama karena cakupan penerima manfaat sangat luas. Bahkan dalam berbagai perhitungan pemerintah, kebutuhan anggaran MBG dapat meningkat hingga lebih dari Rp100 triliun pada tahun yang sama dan mencapai lebih dari Rp300 triliun pada 2026 apabila target penerima manfaat diperluas secara penuh.
Masalahnya bukan terletak pada tujuan program, melainkan pada kesiapan pelaksanaannya. Sejak awal implementasi, berbagai pihak mempertanyakan kesiapan infrastruktur dapur umum, rantai pasok bahan pangan, sistem pengawasan, hingga mekanisme distribusi ke daerah-daerah terpencil. Reuters mencatat bahwa pada pertengahan 2025 realisasi anggaran masih sangat rendah dibandingkan alokasi yang tersedia, menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan kemampuan pelaksanaan di lapangan. Ketika suatu program disusun dengan target yang sangat ambisius namun tanpa kesiapan sistem yang memadai, negara berisiko mengeluarkan biaya besar untuk membangun birokrasi baru, fasilitas pendukung, dan mekanisme distribusi yang belum tentu mampu beroperasi secara efektif. Dalam kondisi seperti ini, efisiensi penggunaan anggaran menjadi dipertanyakan.
Selain persoalan efektivitas, sejumlah laporan juga menunjukkan munculnya masalah teknis dalam pelaksanaan MBG, mulai dari temuan bahan makanan yang tidak layak hingga kasus keracunan makanan di beberapa daerah. Walaupun pemerintah terus melakukan perbaikan tata kelola, berbagai kejadian tersebut menunjukkan bahwa ekspansi program berskala nasional membutuhkan persiapan yang jauh lebih matang dibandingkan sekadar penyediaan anggaran. Jika sebagian besar energi pemerintah terserap untuk memperbaiki kesalahan implementasi yang seharusnya dapat dicegah melalui perencanaan awal, maka biaya sosial maupun biaya fiskal yang ditanggung negara menjadi semakin besar.
Di sisi lain, pemerintah juga meluncurkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang bertujuan memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan jaringan koperasi di seluruh Indonesia. Secara konsep, penguatan ekonomi desa merupakan langkah yang positif karena desa memang membutuhkan akses pembiayaan, distribusi barang, dan peningkatan kapasitas usaha. Namun, pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah pembentukan koperasi dalam jumlah sangat besar secara serentak benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat desa atau sekadar mengejar target administratif. Beberapa estimasi yang berkembang menunjukkan kebutuhan anggaran pembentukan KDMP dapat mencapai ratusan triliun rupiah apabila seluruh target koperasi direalisasikan.
Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa koperasi yang dibentuk melalui instruksi dari atas sering kali mengalami masalah keberlanjutan. Banyak koperasi hanya aktif pada tahap awal karena didukung bantuan pemerintah, tetapi kemudian tidak mampu bertahan akibat lemahnya manajemen, rendahnya partisipasi anggota, dan tidak adanya aktivitas ekonomi yang memadai. Oleh karena itu, pembentukan ribuan koperasi baru seharusnya didahului oleh pemetaan kebutuhan ekonomi lokal, potensi usaha desa, kapasitas sumber daya manusia, dan kesiapan pasar. Tanpa kajian tersebut, negara berisiko mengulangi kesalahan lama, yaitu membangun institusi yang secara administratif ada tetapi secara ekonomi tidak berfungsi. Akibatnya, anggaran yang besar hanya menghasilkan bangunan, papan nama, atau struktur organisasi yang tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat.
Aspek lain yang juga layak dikritisi adalah pembangunan batalyon baru TNI dalam jumlah besar. Pemerintah dan TNI berargumen bahwa pembangunan satuan baru diperlukan untuk memperkuat pertahanan negara, mendukung pembangunan wilayah, serta meningkatkan kehadiran negara di daerah strategis. Salah satu rencana yang diumumkan adalah pembentukan puluhan Batalyon Teritorial Pembangunan, termasuk untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam perspektif pertahanan, penguatan kapasitas militer memang merupakan kebutuhan negara. Namun, pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah ekspansi satuan militer dalam skala besar merupakan prioritas paling mendesak dibandingkan kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, atau peningkatan kualitas pelayanan publik.
Perencanaan anggaran yang baik selalu menuntut adanya penentuan prioritas. Negara dengan sumber daya fiskal terbatas harus memilih program yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Ketika pemerintah secara bersamaan membiayai program MBG yang membutuhkan ratusan triliun rupiah, membentuk jaringan KDMP secara nasional, serta membangun puluhan batalyon baru, muncul risiko terjadinya perebutan sumber daya antarprogram. Dalam situasi seperti itu, kualitas perencanaan menjadi sangat penting agar setiap program memiliki dasar kebutuhan yang kuat dan tidak sekadar menjadi proyek yang menyerap anggaran dalam jumlah besar.
Lebih jauh lagi, pemborosan publik tidak selalu muncul dalam bentuk korupsi atau penyalahgunaan dana. Pemborosan juga dapat terjadi ketika suatu program dirancang tanpa kajian yang memadai sehingga hasil yang diperoleh jauh lebih kecil dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Sebuah program dapat dijalankan sesuai prosedur dan tidak melanggar hukum, tetapi tetap menjadi pemborosan apabila manfaatnya tidak sebanding dengan sumber daya yang digunakan. Konsep inilah yang sering diabaikan dalam diskusi mengenai pengelolaan anggaran negara. Fokus publik sering kali hanya tertuju pada ada atau tidaknya korupsi, padahal kegagalan perencanaan juga dapat menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat.
Karena itu, setiap kebijakan yang menggunakan dana publik dalam jumlah besar seharusnya melalui proses kajian yang terbuka, melibatkan akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pengawas independen. Pemerintah perlu menjelaskan dasar kebutuhan program, target yang ingin dicapai, indikator keberhasilan, serta skema evaluasi yang digunakan. Transparansi semacam ini penting agar masyarakat dapat menilai apakah suatu program memang layak dibiayai atau justru berpotensi menjadi beban fiskal jangka panjang.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak ditentukan oleh seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, melainkan oleh seberapa tepat anggaran tersebut menjawab kebutuhan masyarakat. Program MBG, KDMP, maupun pembangunan batalyon baru dapat memberikan manfaat apabila dirancang secara matang dan dilaksanakan secara efektif. Namun tanpa perencanaan yang kuat, program-program tersebut berisiko menjadi contoh bagaimana anggaran negara yang besar justru menghasilkan pemborosan publik. Negara membutuhkan kebijakan yang berbasis kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar proyek ambisius yang mengesankan secara politik tetapi lemah dalam perencanaan dan pelaksanaan.