kabarumat.co – Bayangkan sebuah buku resep lama, usianya mungkin bahkan melampaui usia orang tua kita. Biasanya, buku semacam ini disimpan sebagai pusaka keluarga: halamannya ternodai cipratan minyak, warnanya menguning dimakan waktu, dan isinya menyimpan rasa yang mengingatkan kita pada masakan nenek. Buku itu kita pandang sebagai milik pribadi, penghubung intim dengan kenangan masa kecil.
Sekarang, bayangkan sesuatu yang berbeda: sebuah buku resep yang tidak merekam tradisi satu keluarga, melainkan cita rasa sebuah bangsa. Di dalamnya bukan hanya tercantum ukuran bumbu, tetapi juga terselip gagasan politik dan upaya mempertahankan kemerdekaan. Inilah Mustika Rasa—buku resep legendaris Indonesia yang lahir dari gagasan Presiden Soekarno di tengah gejolak politik awal 1960-an.
Ketika para pemimpin dunia sibuk memikirkan peta geopolitik, Soekarno justru menaruh perhatian pada ruang paling mendasar dalam kehidupan rakyat: dapur. Ia mengajukan pertanyaan mendasar—mengapa negara kepulauan yang begitu kaya harus bergantung pada satu jenis pangan pokok saja? Dari kegelisahan inilah Mustika Rasa dirancang, sebagai ikhtiar menemukan kembali kekuatan bangsa melalui bahan pangan yang tumbuh di tanah sendiri.
“Masa iya buku resep ada hubungannya dengan urusan negara?” Pertanyaan semacam itu wajar muncul. Justru di situlah keistimewaan Mustika Rasa. Buku ini bukan sekadar proyek kuliner presiden, melainkan respons serius terhadap ancaman besar yang membayangi kehidupan bangsa: ketergantungan pangan. Siapa sangka, kumpulan resep rumahan menyimpan jawaban atas persoalan struktural negara?
Tirani Nasi: Ancaman di Balik Meja Makan
Untuk memahami konteksnya, kita perlu kembali ke Indonesia awal 1960-an. Saat itu, negeri ini masih muda dan berjuang melepaskan diri dari ketergantungan ekonomi. Salah satu titik terlemah terletak pada pangan. Ketergantungan berlebihan pada beras membuat Indonesia berada dalam posisi rentan. Soekarno menyebut kondisi ini sebagai “tirani nasi”.
Ia membayangkan skenario terburuk: gagal panen akibat bencana alam atau tekanan politik dari negara pengekspor beras bisa mengguncang stabilitas nasional. Kekhawatiran ini semakin nyata ketika FAO memperingatkan potensi krisis pangan global, di mana bantuan pangan kerap disertai kepentingan politik.
Bagi Soekarno, persoalan ini melampaui urusan kenyang. Ini menyangkut harga diri bangsa. Ketergantungan pada satu pangan pokok membuat kita lupa bahwa Indonesia sesungguhnya kaya akan sumber makanan: jagung, sagu, dan beragam umbi yang tumbuh subur di berbagai daerah. Solusinya tidak cukup lewat pidato, tetapi harus hadir dalam praktik nyata yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Mustika Rasa menjadi medium untuk menerjemahkan semangat Berdikari—berdiri di atas kaki sendiri—ke dalam bahasa yang paling akrab bagi rakyat: makanan.
Merangkai Identitas Lewat Dapur Nusantara
Gagasan ini tidak berhenti sebagai wacana. Pada 1960, Menteri Pertanian menugaskan Lembaga Teknologi Makanan untuk menyusun buku resep terlengkap di Indonesia. Proses pengumpulannya menyerupai penelitian etnografi. Ketika survei tertulis tidak membuahkan hasil memadai, para peneliti muda turun langsung ke lapangan.
Mereka mendatangi desa-desa, berbincang dengan para ibu yang menjaga resep turun-temurun, dan mencatat proses memasak langsung dari dapur rakyat. Ribuan resep berhasil dikumpulkan—mulai dari makanan pokok hingga kudapan tradisional yang nyaris terlupakan. Seluruhnya kemudian ditelaah oleh ahli gizi. Kesungguhan ini menunjukkan betapa seriusnya negara kala itu menjadikan pangan lokal sebagai fondasi kebanggaan nasional.
Ketika Arah Kebijakan Berubah
Namun, perjalanan sejarah tidak selalu berjalan lurus. Proyek Mustika Rasa berlangsung di tengah ketegangan politik yang memuncak pada 1965. Peristiwa besar tersebut menandai berakhirnya Orde Lama. Buku Mustika Rasa memang terbit pada 1967, tetapi Indonesia telah memasuki era Orde Baru dengan arah kebijakan yang berbeda.
Fokus pemerintah bergeser menuju swasembada beras sebagai simbol stabilitas nasional. Keberagaman pangan yang dulu digaungkan Soekarno perlahan tersisih. Konsumsi jagung dan sagu mulai dipersepsikan sebagai tanda keterbelakangan. Di saat yang sama, gandum impor masuk dengan harga murah, memicu pertumbuhan industri mi instan dan mengubah pola makan masyarakat.
Di sinilah tampak jelas bahwa makanan tidak pernah netral. Ia mencerminkan relasi kuasa. Pada masa Soekarno, negara berupaya mengarahkan pola pangan demi kemandirian. Di era berikutnya, mekanisme pasar dan stabilitas jangka pendek menjadi penentu. Pangan lokal bukan kalah mutu, tetapi tersingkir oleh sistem ekonomi baru. Akibatnya, pola makan semakin seragam dan ketergantungan pada beras serta gandum justru semakin menguat—sebuah ironi dari cita-cita Mustika Rasa.
Menghidupkan Kembali Ingatan yang Terlupakan
Kisah Mustika Rasa menyimpan pelajaran penting. Buku ini bukan sekadar kumpulan resep, melainkan peta jalan yang menunjukkan bahwa Indonesia pernah bermimpi besar tentang kedaulatan pangan berbasis kekayaan lokal. Sayangnya, mimpi itu terhenti oleh perubahan politik dan arus globalisasi.
Kini, ketika masakan Indonesia dipromosikan ke dunia, kita perlu bertanya dengan jujur: seberapa jauh kita sendiri mengenal dan menghargai dapur kita? Menghidupkan kembali semangat Mustika Rasa bukanlah romantisme masa lalu, melainkan langkah strategis menuju ketahanan pangan masa depan.
Upaya ini bisa dimulai dari hal sederhana—memasak dengan jagung atau umbi, memilih hasil panen petani lokal, atau mendukung usaha kuliner berbasis pangan daerah. Tindakan kecil ini adalah bentuk perlawanan terhadap “tirani” modern berupa ketergantungan pada produk impor.
Negara pun memiliki peran penting, misalnya dengan mengarsipkan dan mengampanyekan kembali resep-resep Mustika Rasa. Warisan pemikiran ini terlalu bernilai untuk dibiarkan hilang. Karena pada akhirnya, bangsa yang mampu memberi makan dirinya sendiri dari tanahnya sendiri adalah bangsa yang benar-benar merdeka. Dan kemerdekaan sejati, selalu berawal dari dapur.