Flash Sale! to get a free eCookbook with our top 25 recipes.

LPBH PCNU Malang Selenggarakan Workshop Penanggulangan Kekerasan Seksual

LPBH PCNU Malang Selenggarakan Workshop Penanggulangan Kekerasan Seksual
Baca Artikel Ini

Malang – Pada hari Rabu, 23 November 2022, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) NU Kota Malang bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Berawijaya (PERSADA UB), ECPAT Indonesia, dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyelenggarakan Workshop Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Perempuan di lembaga Pendidikan Berbasisi Agama, bertempat di Aula lantai 3 Kantor PC NU Kota Malang.

Menurut Ketua Panitia penyelenggara M. Naufal Irfan T, wokrshop ini bertujuan untuk menjadi pengetahuan bagi tenaga pendidik sebagai langkah awal dalam mengurangi dan menghapus adanya kekerasan seksual dalam dunia instansi berbasis agama, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat akan instansi pendidikan berbasisi agama.

Kegiatan ini dibuka oleh KH. Dr. M. Isyroqun Najach Selaku Ketua PCNU Kota Malang yang memberikan sambutan dan membuka kegiatan pada kali ini, serta menyampaikan bahwa santri dan siswi adalah sebuah harta yang harus dilindungin, sehingga menjadi kewajiban untuk kita para tenaga pendidik mencari cara dalam menanggulangi kekerasan seksual dan mengarahkan santri dan siswi menuju hal yang positif.

Workshop Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Perempuan di Lembaga Pendidikan Berbasisi Agama ini mendatangkan beberapa pemateri yang ahli dibidangnya antara lain, dengan narasumber: Dr. Ahmad Sofian, S.H., M.Hum.

Koordinator Nasional ECPAT Indonesia membahas tentang konsep kekerasan seksual dan batasan- batasannya berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Zulkarnaen, SH., MH. PCNU Kota Malang membahas tentang motif kekerasan seksual pada lembaga pendidikan berbasis agama, dan berbagai upaya dalam menanggulanginya.

Dr. Fachrizal Afandi, S.Psi., S.H., M.H., PERSADA UB membahas tentang pengaturan Hukum di Indonesia dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.

Dr. Vinita Susanti, M.Si. Kriminolog UI membahas tentang mengenali dan meminimalisir dampak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan agama perspektif kriminologi.

Dr. Rena Yulia, S.H., M.H. Viktimolog UNTIRTA membahas tentang berbagai cara bagi lembaga pendidikan untuk melindungi korban anak dan perempuan yang mengalami kekerasan seksual, Ana Abdillah.

Direktur WCC Jombang membahas mengenai pengalaman dan studi kasus penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan sehingga dapat menjadi acuan dalam menangani kasus serupa.

Dalam diskusi dengan enam pemateri ini, menghadirkan delapan pertanyaan dengan lima orang penanya, adapun salah satu pertanyaan yang sangat releval adalah barang bukti apa yang diberikan untuk melaporkan kasus kekerasan seksual baik fisik ataupun non fisik?

Adapun para pemateri memberikan jawaban bahwa bukti yang harus disertakan ketika melaporkan kasus dengan korban kekerasan sesual dalam hal fisik bisa berupa kesaksian korban ataupun saksi ahli yang mana korban bisa melakukan konsultasi pada psikolog dan psikolog bisa memberikan keterang sebagai saksi ahli.

Selain daripada itu alat bukti lainnya tertera pada Pasal 24 dan 25 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), sedangkan untuk korban kekerasan seksual nonfisik bisa berupa bukti eletronik, keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti lain yang tertera pada Pasal 24 dan 25 UU TPKS.

Pada pukul kurang lebih 13.00 kegiatan Workshop Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Perempuan di Lembaga Pendidikan berbasisi Agama ditutup dengan penyerahan sertifikat dan kenanng-kenangan oleh pihak LBPHNU.