kabarumat.co – Wacana pemberangkatan jamaah umrah melalui asrama haji terus menjadi perbincangan publik. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menilai kebijakan tersebut pada prinsipnya bisa diterapkan bagi jamaah yang berangkat melalui biro perjalanan resmi. Namun, penerapannya dinilai kurang tepat jika diberlakukan kepada jamaah umrah yang berangkat secara mandiri.
Marwan menuturkan bahwa karakter jamaah umrah asal Indonesia tidak sama dengan wisatawan pada umumnya. Ia menyebut sebagian besar jamaah masih memerlukan pendampingan sejak keberangkatan hingga kembali ke Tanah Air, terutama karena faktor usia dan keterbatasan mobilitas.
“Dalam hal jamaah, jamaah umrah kita ini kan sebagian besar memang harus diurusi. Kenapa diurusi? Satu, karena usia. Kemudian kemampuan bergerak dari satu tempat ke tempat lain,” ujar Marwan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2/2026).
Ia menekankan bahwa asrama haji sejak awal dirancang sebagai pusat pelayanan sekaligus pengawasan bagi jamaah yang membutuhkan pendampingan. Oleh karena itu, ia menilai tidak ada urgensi untuk mewajibkan jamaah umrah mandiri—yang dinilai mampu mengatur perjalanannya sendiri—untuk mengikuti mekanisme tersebut.
“Jamaah kita memang perlu diurus. Tetapi ketika ada pasal yang membuka ruang umrah mandiri, itu artinya untuk orang-orang yang tidak perlu diurus. Kalau mereka tidak membutuhkan pendampingan, untuk apa harus ke asrama haji? Untuk berangkat ke Saudi saja mereka bisa mengatur sendiri tanpa bantuan siapa pun,” ujarnya.
Marwan menilai, skema yang mewajibkan jamaah umrah mandiri masuk asrama haji akan sulit diterapkan secara teknis dan berpotensi tidak efektif. Ia mempertanyakan bagaimana mekanisme penerapan kebijakan tersebut terhadap jamaah yang sejak awal memilih jalur mandiri.
“Kalau memang ada umrah mandiri, lalu bagaimana caranya memaksa mereka masuk ke asrama haji? Rasanya itu tidak realistis. Tetapi untuk jamaah umrah yang memang masih perlu diurus, tidak masalah jika melalui asrama haji,” katanya.
Di sisi lain, Marwan menekankan bahwa asrama haji tetap memiliki peran penting sebagai sarana perlindungan bagi jamaah, terutama untuk meminimalkan risiko penipuan oleh biro perjalanan umrah. Menurutnya, melalui asrama haji, negara dapat memastikan identitas pihak pemberangkat dan kepastian kepulangan jamaah.
“Ini penting untuk dipastikan. Sampai sekarang masih ada penipuan, masih ada jamaah umrah yang ditelantarkan. Kalau lewat asrama haji, bisa dipastikan siapa yang memberangkatkan dan apakah kepulangannya sudah diatur atau belum,” ujarnya.
Marwan menegaskan bahwa pemanfaatan asrama haji sebagai bagian dari layanan umrah sah sepanjang bertujuan melindungi jamaah dan tidak merugikan mereka. “Sah saja,” katanya. Ia menekankan bahwa aspek perlindungan menjadi alasan utama dukungannya terhadap pemanfaatan asrama haji, mengingat praktik penipuan umrah masih sering terjadi. “Masih banyak jamaah yang tertipu. Kalau melalui asrama haji, semuanya bisa dipastikan,” tambahnya.
Mengenai kewenangan pengaturan, Marwan menegaskan DPR tidak memiliki kapasitas untuk mengatur operasional secara teknis. Ia menyerahkan kewenangan tersebut kepada Kementerian Haji dan Umrah, dengan catatan kebijakan tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain selain perlindungan jamaah. “Lebih baik jamaah dari travel berangkat via asrama haji. Tapi apakah bisa diatur di Komisi VIII? Tidak mungkin. Kalau di Kementerian, silakan. Asalkan jangan dijadikan alat,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan rencana pengembangan layanan pemberangkatan umrah melalui asrama haji dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Ia menjelaskan skema ini bersifat opsional dan dirancang sebagai pelayanan terpadu atau One Stop Services, dengan tujuan memperkuat pengawasan dan perlindungan bagi jamaah umrah.