Politik identitas disinyalir masih akan menjadi ancaman pada Pemilihan Umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Oleh karena itu, politik identitas dinilai perlu mendapat perhatian serius dari seluruh stakeholder terkait kepemiluan.
Seperti disampaikan Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Kalbar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) Syafaruddin Daeng Usman, politik identitas perlu dicermati secara serius untuk Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.
“Belum ada satu negara pun di dunia yang bisa mengalahkan politik identitas,” ungkapnya, Senin (9/1).
Untuk meminimalisir politik indentitas, sambungnya, pemilu yang akan datang harus didorong oleh semua pemegang kepentingan menjadi kontestasi yang penuh dengan adu gagasan. Kontestasi pertarungan gagasan (debat) tersebut bertujuan untuk memuliakan kehidupan bersama.
“Dengan cacatan apa yang disampaikan mengandung kebenaran yang harus diakui oleh para kontestan. Tidak boleh ngotot, apalagi saling menjatuhkan dalam debat tersebut karena bertujuan untuk adu gagasan. Kontestan juga harus mengakui ada kebenaran di setiap gagasan yang disampaikan,” ujarnya.
Syafaruddin juga mengajak pemegang kepentingan untuk meningkatkan kualitas dan nilai pemilu di tanah air. Antara lain dengan meningkatkan kepekaan calon-calon legislatif terhadap persoalan yang ada dalam masyarakat.
“Kalau tidak demikian, demokrasi akan hanya jadi cangkang dan prosedural saja,” katanya.
Tak hanya itu, dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang, diharapkan para penyelenggara pemilu dapat berkomitmen melaksanakannya dengan baik agar demokrasi tetap hidup dan semakin berkualitas. Sekaligus bisa melahirkan pemerintahan yang memiliki legitimasi yang kuat.
“Kampanye yang dilakukan secara langsung maupun melalui media massa dan media sosial seringkali diwarnai oleh politik identitas. Hal tersebut selain berdampak buruk terhadap proses konsolidasi demokras, juga berakibat pada polarisasi yang mengganggu integrasi bangsa Indonesia”, tambahnya.
Menurutnya, untuk mencegah terjadinya Politik Indentitas dan polarisasi pada Pemilu 2024 mendatang maka pemangku kebijakan perlu melakukan pemetaan dan menentukan langkah-langkah strategis untuk mereduksi praktik politik identitas tersebut.
“Politik identitas berpotensi pada memecah belah bangsa dan menghambat perkembangan demokrasi”, pungkasnya.