Kabarumat.co – Aktivis pemuda menilai aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda menunjukkan adanya keresahan masyarakat terhadap kondisi demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan. Menurut mereka, gelombang demonstrasi tersebut tidak semata-mata dilatarbelakangi oleh satu kebijakan tertentu, melainkan merupakan akumulasi kekecewaan publik terhadap berbagai persoalan, mulai dari ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, penegakan hukum, hingga keadilan sosial.
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, M. Nuril Anwar, menyampaikan bahwa demonstrasi merupakan salah satu bentuk saluran aspirasi masyarakat, terutama ketika suara mereka dinilai belum mendapat perhatian yang memadai atau kebijakan pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan publik. Ia menegaskan bahwa kebijakan tertentu bisa menjadi pemicu munculnya aksi, tetapi di baliknya terdapat kekecewaan masyarakat yang telah terakumulasi dalam waktu lama. Pernyataan tersebut disampaikan Nuril pada Rabu (28/10/2026).
Menurut Nuril, pemerintah memang mempunyai kewenangan dalam menetapkan arah dan prioritas pembangunan. Meski demikian, kewenangan tersebut perlu diimbangi dengan komitmen untuk menyerap aspirasi masyarakat, memberikan penjelasan mengenai pertimbangan di balik setiap keputusan, serta meninjau kembali kebijakan yang memunculkan berbagai persoalan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam menyampaikan atau menjelaskannya, tetapi juga sejauh mana kebijakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Nuril juga berpandangan bahwa beragam tuntutan yang disuarakan dalam aksi demonstrasi mencakup berbagai isu, seperti lingkungan hidup, alokasi anggaran, pendidikan, kesempatan kerja, pemberantasan korupsi, hingga perlindungan kebebasan sipil. Beragamnya tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang menjadi perhatian masyarakat tidak hanya berpusat pada satu bidang kebijakan, melainkan mencakup berbagai aspek kehidupan publik.
Selain itu, ia menyoroti adanya perbedaan perspektif antara pemerintah dan masyarakat dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Menurutnya, pemerintah cenderung berpatokan pada indikator makro, seperti pertumbuhan ekonomi, penyerapan anggaran, dan pembangunan infrastruktur, sebagai tolok ukur pencapaian pembangunan. Namun, indikator tersebut perlu dilihat bersama dengan sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat umumnya mengukur keberhasilan pembangunan berdasarkan kondisi yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut meliputi kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, kemudahan memperoleh pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan, kepastian keadilan hukum, serta jaminan kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Perbedaan sudut pandang ini dapat menimbulkan jarak antara capaian pembangunan yang disampaikan pemerintah dan kondisi kesejahteraan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Meski demikian, Nuril menekankan pentingnya mengkaji setiap tuntutan yang disampaikan demonstran secara menyeluruh. Ia memahami bahwa tidak seluruh aspirasi dapat direalisasikan dalam waktu singkat. Kendati demikian, pemerintah tetap berkewajiban memberikan respons yang jelas, serius, dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama terhadap tuntutan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Menurutnya, demonstrasi tidak berarti seluruh tuntutan harus segera dipenuhi, tetapi setiap aspirasi publik tetap layak mendapatkan perhatian dan penjelasan yang memadai.
Lebih lanjut, Nuril menilai bahwa demonstrasi dapat menjadi salah satu tolok ukur dalam melihat kualitas demokrasi suatu negara. Kualitas tersebut tidak hanya tercermin dari kemampuan negara menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, tetapi juga dari upaya menjaga ketertiban umum tanpa mengesampingkan hak-hak warga negara.
Nuril memahami bahwa kepolisian memiliki tugas untuk menjaga keamanan serta mencegah terjadinya kericuhan selama demonstrasi berlangsung. Namun, ia menegaskan bahwa langkah pengamanan tidak semestinya digunakan untuk membatasi atau menghalangi masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai.
Nuril menegaskan bahwa pengamanan aksi demonstrasi tidak seharusnya dijadikan alasan untuk membatasi hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara damai. Menurutnya, langkah yang diambil aparat perlu berlandaskan bukti konkret mengenai kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum atau gangguan keamanan, bukan sekadar asumsi bahwa seseorang akan terlibat dalam aksi demonstrasi.
Ia mengingatkan agar upaya menjaga situasi tetap kondusif tidak justru mempersempit ruang demokrasi. Menurut Nuril, keamanan dan kebebasan sipil merupakan dua aspek penting yang harus berjalan beriringan dalam negara demokratis.
Respons Pemerintah terhadap Aksi Demonstrasi
Sementara itu, pemerintah menyatakan tetap menghormati aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui demonstrasi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyampaikan bahwa kritik dan pengawasan dari masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Ia juga menilai masukan publik dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Syahganda menyampaikan bahwa pemerintah menghargai partisipasi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi melalui demonstrasi sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Pernyataan tersebut disampaikannya pada Rabu (28/10/2026), sebagaimana dikutip dari Antara.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah memahami perhatian mahasiswa terhadap lima isu utama, yaitu lingkungan hidup, perekonomian, pendidikan, reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut terus ditangani melalui pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.
Meski begitu, pemerintah menyadari bahwa langkah-langkah yang telah ditempuh belum sepenuhnya mampu menyelesaikan seluruh permasalahan yang dihadapi masyarakat. Oleh sebab itu, evaluasi secara berkala dan perbaikan berkelanjutan tetap diperlukan agar kebijakan yang dijalankan semakin sesuai dengan kebutuhan publik.