Kabarumat.co – Keberhasilan penanggulangan terorisme di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sering kali diukur melalui sejumlah indikator yang terlihat secara nyata, seperti banyaknya penangkapan pelaku teror oleh aparat keamanan, pembubaran organisasi teroris Jamaah Islamiyah (JI), serta capaian zero terrorist attack atau nihil serangan teror dalam kurun waktu tertentu. Berbagai capaian tersebut tentu patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa negara memiliki kapasitas yang semakin baik dalam mencegah dan menindak ancaman terorisme. Namun demikian, apabila keberhasilan kontra terorisme hanya diukur melalui indikator-indikator tersebut, maka terdapat risiko munculnya persepsi bahwa ancaman terorisme telah berakhir dan tidak lagi menjadi persoalan serius bagi masyarakat. Padahal, terorisme bukan hanya persoalan aksi kekerasan yang terlihat di permukaan, melainkan juga berkaitan dengan proses radikalisasi yang sering kali berlangsung secara perlahan, tersembunyi, dan sulit terdeteksi.
Penangkapan terduga teroris merupakan bagian penting dari strategi hard approach yang bertujuan memutus jaringan, mencegah serangan, dan menegakkan hukum. Namun, penangkapan pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan setelah seseorang telah terpapar atau bahkan terlibat dalam jaringan terorisme. Dengan kata lain, penangkapan adalah respons terhadap ancaman yang sudah muncul. Keberhasilan penegakan hukum memang dapat mengurangi kemampuan operasional kelompok teroris, tetapi tidak serta-merta menghilangkan faktor-faktor yang memungkinkan lahirnya generasi baru pelaku radikalisme dan terorisme. Selama ideologi kekerasan masih dapat menyebar, selama masih terdapat individu yang rentan terhadap propaganda ekstrem, maka ancaman tersebut tetap ada meskipun jumlah pelaku yang ditangkap terus meningkat.
Hal yang sama berlaku terhadap pembubaran Jamaah Islamiyah (JI) yang pada tahun 2024 menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah kontra terorisme Indonesia. Pembubaran organisasi tersebut menunjukkan keberhasilan pendekatan deradikalisasi, dialog, dan pembinaan yang dilakukan negara selama bertahun-tahun. Akan tetapi, pembubaran sebuah organisasi tidak serta-merta menghilangkan ideologi yang pernah menjadi landasan gerakannya. Sejarah menunjukkan bahwa paham ekstrem dapat berubah bentuk, berganti nama, atau muncul dalam jaringan yang lebih kecil dan tidak terstruktur. Dalam banyak kasus di berbagai negara, kelompok teror yang dibubarkan justru melahirkan simpatisan baru yang bergerak secara individu atau melalui komunitas tertutup yang lebih sulit dideteksi. Oleh karena itu, pembubaran organisasi harus dipandang sebagai langkah penting, tetapi bukan titik akhir dari upaya penanggulangan terorisme.
Demikian pula dengan capaian zero terrorist attack. Tidak adanya serangan teror dalam suatu periode memang menunjukkan bahwa sistem keamanan bekerja secara efektif. Namun, nihilnya serangan bukan berarti nihilnya ancaman. Banyak pakar keamanan berpendapat bahwa keberhasilan kontra terorisme tidak hanya diukur dari absennya aksi teror, tetapi juga dari kemampuan negara dan masyarakat dalam mencegah proses radikalisasi sejak dini. Ancaman terorisme saat ini semakin bergeser ke ruang digital, di mana propaganda, perekrutan, dan penyebaran ideologi ekstrem dapat dilakukan tanpa pertemuan fisik. Seseorang dapat terpapar paham radikal melalui media sosial, forum daring, atau aplikasi percakapan tanpa diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Dalam kondisi seperti ini, ketiadaan serangan justru harus menjadi momentum untuk meningkatkan kewaspadaan, bukan alasan untuk mengurangi perhatian terhadap ancaman yang masih berkembang secara laten.
Kritik terhadap pendekatan yang terlalu berfokus pada angka penangkapan dan statistik keamanan muncul karena indikator-indikator tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ketahanan masyarakat terhadap radikalisme. Ukuran keberhasilan yang lebih substansial adalah sejauh mana masyarakat memiliki kemampuan untuk menolak narasi kebencian, memahami tanda-tanda radikalisasi, dan berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungannya. Jika masyarakat masih mudah terprovokasi oleh ujaran kebencian, intoleransi, atau propaganda yang memecah belah, maka ancaman radikalisme sebenarnya masih berada di sekitar kita meskipun tidak diwujudkan dalam bentuk serangan fisik.
Dalam konteks inilah peran masyarakat menjadi sangat penting. Masyarakat merupakan lapisan pertama yang dapat mendeteksi perubahan perilaku seseorang sebelum aparat keamanan mengetahuinya. Orang tua dapat melihat perubahan sikap anak-anaknya, guru dapat mengamati perkembangan pemikiran peserta didik, tokoh agama dapat mengenali penyimpangan pemahaman keagamaan di lingkungan jamaahnya, dan warga sekitar dapat memperhatikan aktivitas yang tidak biasa di lingkungan tempat tinggalnya. Informasi yang berasal dari masyarakat sering kali menjadi pintu masuk bagi aparat keamanan untuk melakukan pencegahan lebih dini sebelum suatu ancaman berkembang menjadi tindakan teror.
Kewaspadaan masyarakat terhadap lingkungan juga harus dipahami dalam perspektif yang luas. Kewaspadaan bukan berarti mencurigai setiap orang atau menciptakan ketakutan di tengah masyarakat, melainkan membangun kepedulian sosial terhadap kondisi sekitar. Sikap saling mengenal antarwarga, komunikasi yang baik dalam lingkungan tempat tinggal, serta budaya gotong royong dapat menjadi benteng yang efektif terhadap masuknya pengaruh radikalisme. Individu yang merasa diterima, dihargai, dan memiliki keterikatan sosial yang kuat cenderung lebih sulit direkrut oleh kelompok ekstrem dibandingkan mereka yang merasa terisolasi atau terpinggirkan dari lingkungan sosialnya.
Selain itu, masyarakat juga perlu meningkatkan literasi digital sebagai bagian dari upaya kontra terorisme. Saat ini propaganda radikal tidak lagi disebarkan melalui pertemuan-pertemuan rahasia semata, tetapi juga melalui video, artikel, podcast, dan berbagai konten digital yang dikemas secara menarik. Generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan karena memiliki intensitas penggunaan internet yang tinggi. Oleh sebab itu, kemampuan untuk memverifikasi informasi, memahami konteks suatu narasi, dan mengenali ciri-ciri propaganda ekstrem menjadi keterampilan yang sangat penting dalam menghadapi ancaman radikalisme modern.
Keberhasilan kontra terorisme yang sesungguhnya bukan hanya ketika aparat berhasil menangkap pelaku atau ketika tidak terjadi serangan dalam kurun waktu tertentu. Keberhasilan yang lebih mendasar adalah ketika masyarakat memiliki ketahanan ideologis yang kuat, mampu menjaga toleransi di tengah keberagaman, serta aktif berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Dalam kondisi tersebut, kelompok radikal akan kesulitan memperoleh dukungan, merekrut anggota baru, maupun menyebarkan pengaruhnya.
Dengan demikian, penangkapan teroris, pembubaran Jamaah Islamiyah, dan capaian zero terrorist attack harus dipandang sebagai bagian dari keberhasilan kontra terorisme, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Ancaman terorisme pada hakikatnya berakar pada ideologi yang dapat berkembang di mana saja apabila tidak diantisipasi. Oleh karena itu, keberlanjutan keberhasilan Indonesia dalam menjaga keamanan nasional sangat bergantung pada peran aktif masyarakat dalam membangun kewaspadaan lingkungan, memperkuat solidaritas sosial, menanamkan nilai toleransi, dan menolak segala bentuk paham radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Ketika masyarakat menjadi bagian dari sistem pertahanan sosial terhadap radikalisme, maka kontra terorisme tidak lagi menjadi tugas aparat semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh warga negara.