kabarumat. co – Keluhan terkait sulitnya memperoleh ISBN semakin mengemuka di kalangan penulis, penerbit, dan pegiat literasi. Menyikapi persoalan tersebut, Yona Primadesi—seorang penulis, praktisi literasi, akademisi, sekaligus pengelola penerbitan independen—menyampaikan surat terbuka kepada Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), serta sejumlah pihak terkait.
Dalam surat yang dipublikasikan secara terbuka itu, Yona menyoroti panjangnya antrean pengajuan ISBN, ketidakjelasan waktu penyelesaian proses, serta terbatasnya ketersediaan nomor ISBN. Menurutnya, berbagai kendala tersebut telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap ekosistem literasi nasional.
Yona menegaskan bahwa persoalan ISBN tidak semata-mata menyangkut aspek administratif, melainkan juga berpotensi menghambat proses produksi dan diseminasi pengetahuan. Ia menyebut keterlambatan penerbitan ISBN menyebabkan banyak buku tertunda terbit, penulis kehilangan momentum berkarya, penerbit kecil mengalami gangguan arus kas, hingga program-program literasi berbasis komunitas ikut terhambat.
“Buku-buku tertahan terbit, penulis kehilangan momentum, penerbit kecil kehilangan arus kas, dan program literasi komunitas tersendat,” tulis Yona dalam surat yang dimuat di situs duniakecilnaya.com pada Jumat (22/5/2026).
Yona menilai terdapat ironi di balik masifnya kampanye peningkatan literasi yang digaungkan berbagai pihak. Di saat semangat literasi terus didorong, akses terhadap ISBN sebagai identitas resmi sebuah buku justru kerap menghadapi berbagai hambatan. Menurutnya, persoalan tersebut memberikan dampak nyata bagi penerbit kecil, komunitas literasi, maupun para penulis yang bergantung pada kelancaran proses penerbitan karya.
Ia juga menyoroti kebijakan pemberian prioritas ISBN kepada anggota IKAPI. Menurut Yona, kebijakan itu layak ditinjau secara terbuka karena berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan dalam layanan bagi penerbit di luar keanggotaan organisasi tersebut. Padahal, banyak penerbit independen dan komunitas literasi berbasis akar rumput yang selama ini turut berkontribusi dalam memperkuat budaya baca, namun tetap harus menghadapi antrean panjang saat mengajukan ISBN.
Lebih lanjut, Yona menyinggung beredarnya informasi mengenai dugaan keterlambatan pembayaran iuran konsorsium ISBN internasional yang disebut-sebut menjadi salah satu faktor terbatasnya kuota ISBN di Indonesia. Apabila informasi tersebut terbukti benar, menurutnya hal itu menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola sistem pengetahuan nasional.
Melalui surat terbukanya, Yona menegaskan bahwa yang dibutuhkan masyarakat bukanlah perlakuan khusus, melainkan layanan dasar yang menjamin proses produksi, penerbitan, pengarsipan, dan akses terhadap pengetahuan dapat berlangsung secara lancar tanpa terhambat birokrasi yang berkepanjangan.Yona menilai terdapat ironi di balik masifnya kampanye peningkatan literasi yang digaungkan berbagai pihak. Di saat semangat literasi terus didorong, akses terhadap ISBN sebagai identitas resmi sebuah buku justru kerap menghadapi berbagai hambatan. Menurutnya, persoalan tersebut memberikan dampak nyata bagi penerbit kecil, komunitas literasi, maupun para penulis yang bergantung pada kelancaran proses penerbitan karya.
Ia juga menyoroti kebijakan pemberian prioritas ISBN kepada anggota IKAPI. Menurut Yona, kebijakan itu layak ditinjau secara terbuka karena berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan dalam layanan bagi penerbit di luar keanggotaan organisasi tersebut. Padahal, banyak penerbit independen dan komunitas literasi berbasis akar rumput yang selama ini turut berkontribusi dalam memperkuat budaya baca, namun tetap harus menghadapi antrean panjang saat mengajukan ISBN.
Lebih lanjut, Yona menyinggung beredarnya informasi mengenai dugaan keterlambatan pembayaran iuran konsorsium ISBN internasional yang disebut-sebut menjadi salah satu faktor terbatasnya kuota ISBN di Indonesia. Apabila informasi tersebut terbukti benar, menurutnya hal itu menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola sistem pengetahuan nasional.
Melalui surat terbukanya, Yona menegaskan bahwa yang dibutuhkan masyarakat bukanlah perlakuan khusus, melainkan layanan dasar yang menjamin proses produksi, penerbitan, pengarsipan, dan akses terhadap pengetahuan dapat berlangsung secara lancar tanpa terhambat birokrasi yang berkepanjangan.
Yona menegaskan bahwa literasi merupakan salah satu fondasi penting dalam pembangunan bangsa dan penguatan kebudayaan. Oleh karena itu, layanan ISBN yang berjalan lancar menjadi elemen krusial untuk menjaga keberlangsungan ekosistem perbukuan nasional. Menurutnya, persoalan yang tengah terjadi tidak sekadar menyangkut ketersediaan nomor ISBN, tetapi juga menyentuh kapasitas negara dalam mengelola dan menjamin akses terhadap pengetahuan.
“Yang sedang dipertaruhkan bukan hanya nomor ISBN, tetapi kemampuan dan kewibawaan negara dalam mengelola pengetahuan,” tulisnya.
Melalui surat terbuka tersebut, Yona berharap pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ISBN sebelum berkembang menjadi krisis yang menghambat pertumbuhan literasi dan produksi pengetahuan di Indonesia.
Di sisi lain, pendiri Penerbit Iniibubudi Kudus, Asa Jatmiko, mengaku belum menerima informasi resmi terkait persoalan yang ramai diperbincangkan tersebut. Namun, ia menyebut Perpustakaan Nasional dalam beberapa tahun terakhir memang mengakui adanya peningkatan signifikan jumlah permohonan ISBN yang membuat proses penerbitannya menjadi lebih ketat.
“Sepanjang yang dirasakan oleh Penerbit Iniibubudi, seleksi yang semakin ketat tersebut berdampak pada semakin lamanya proses penerbitan ISBN,” ujar Asa kepada NU Online, Rabu (3/6/2026).
Asa menjelaskan, sebelum pandemi Covid-19, proses pengajuan ISBN relatif cepat dan tidak banyak menemui kendala. Namun, meningkatnya jumlah buku yang diterbitkan pascapandemi, di tengah tingkat minat baca yang dinilai masih rendah, membuat Perpusnas menerapkan proses seleksi yang lebih ketat dalam penerbitan ISBN.
Asa mengatakan bahwa hingga kini Penerbit Iniibubudi belum mengalami kendala berarti dalam proses pengajuan ISBN. Menurutnya, selama kualitas buku dan persyaratan administratif dipenuhi dengan baik, proses pengajuan masih dapat berjalan sebagaimana mestinya.
“Hingga saat ini, dari pihak Penerbit Iniibubudi masih normal, baik dari segi kualitas buku maupun kelengkapan administrasi yang harus dikirimkan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam pengajuan ISBN, penerbit perlu memperhatikan sejumlah aspek penting, mulai dari mutu isi naskah, kualitas penyuntingan, konsistensi data bibliografis, hingga kelengkapan dokumen administrasi. Selain itu, penerbit juga harus melampirkan pernyataan keaslian karya serta surat permohonan resmi dari lembaga penerbit.
Menurut Asa, buku-buku bertema sastra dan kebudayaan sejauh ini masih relatif mudah memperoleh ISBN. Sebaliknya, untuk buku kumpulan tulisan hasil pelatihan, buku ajar, dan jenis publikasi serupa, Perpusnas memberikan opsi untuk menerbitkannya tanpa ISBN. Dengan demikian, karya-karya yang masih bersifat pembelajaran umumnya belum memperoleh nomor ISBN.
Lebih lanjut, Asa memandang kebijakan seleksi yang diterapkan Perpusnas sebagai dorongan bagi penerbit untuk lebih berhati-hati dalam menerbitkan buku. Ia menilai setiap penerbit perlu meningkatkan standar seleksi dan memastikan naskah yang diterbitkan telah dipersiapkan secara matang.
Menurutnya, upaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral penerbit dalam mendukung penguatan literasi sekaligus menghadirkan buku-buku yang berkualitas dan bernilai bagi masyarakat.