kabarumat.co – Sejarah Islam pada periode awal kerap digambarkan secara sederhana sebagai masa yang sepenuhnya rukun, seolah tidak ada perbedaan berarti di antara para sahabat. Namun, jika ditelusuri lebih mendalam melalui berbagai sumber klasik, baik dalam kajian sejarah maupun teologi, tampak jelas bahwa dinamika perbedaan pendapat di kalangan sahabat memang telah ada dan terus berkembang.
Perbedaan tersebut mulai tampak secara nyata segera setelah wafatnya Rasulullah saw. Dalam suasana duka yang masih menyelimuti, umat Islam dihadapkan pada persoalan mendasar yang tidak bisa dihindari, yakni siapa yang berhak melanjutkan kepemimpinan. Dari berbagai perbedaan yang kemudian muncul, isu kepemimpinan (imamah) menjadi salah satu persoalan paling penting, bahkan berpengaruh besar terhadap arah perkembangan peradaban Islam selanjutnya.
Perdebatan tentang imamah tidak hanya berkaitan dengan aspek politik praktis, tetapi juga menyentuh wilayah teologis yang mendalam. Isu ini berkaitan dengan otoritas, legitimasi, serta bagaimana memahami kesinambungan misi kenabian dalam kehidupan sosial umat. Dalam prosesnya, perbedaan yang pada awalnya bersifat ijtihadi lambat laun berkembang menjadi pandangan teologis yang saling berseberangan.
Sejarawan sekaligus teolog klasik, Muhammad bin Abdul Karim as-Syahrastani, menilai bahwa persoalan imamah merupakan salah satu faktor utama yang melatarbelakangi munculnya perpecahan dalam tubuh umat Islam. Ia bahkan menyatakan bahwa tidak ada konflik yang lebih sering memicu pertumpahan darah dalam sejarah Islam selain yang berkaitan dengan kepemimpinan. Pernyataan ini menunjukkan betapa luas dan dalamnya dampak perdebatan tersebut, mulai dari konflik politik hingga terbentuknya berbagai mazhab teologi.
Menariknya, perbedaan ini pada awalnya tidak dilandasi oleh keinginan untuk memecah-belah umat. Sebaliknya, ia lahir dari upaya sungguh-sungguh masing-masing kelompok dalam menjaga keberlangsungan umat sesuai dengan pemahaman mereka terhadap ajaran Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, perbedaan tersebut mengalami proses pelembagaan bahkan pensakralan, sehingga menjadi semakin sulit untuk dipertemukan dalam satu kesepahaman.
وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان
Artinya:
“Perbedaan paling besar di tengah umat adalah perbedaan mengenai imamah (kepemimpinan). Sebab, tidak pernah ada pedang yang dihunus atas dasar agama seperti halnya yang terjadi dalam persoalan imamah di setiap masa.”
(Muhammad bin Abdul Karim as-Syahrastani, Al-Milal wa an-Nihal, juz I, hlm. 22).
Dalam perjalanan sejarah peradaban Islam, salah satu momen awal yang kerap dipandang sebagai titik lahirnya perbedaan tafsir politik di kalangan umat adalah peristiwa yang berlangsung di Saqifah Bani Sa’idah. Tempat ini merupakan semacam balai pertemuan, mirip dengan Dar al-Nadwah bagi kaum Quraisy, yang digunakan untuk membahas berbagai persoalan penting, baik terkait urusan sosial maupun politik umat.
Di lokasi tersebut, para sahabat dari golongan Anshar mengadakan sebuah pertemuan tertutup guna merumuskan siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan umat setelah wafatnya Rasulullah saw. Langkah ini kemudian memicu respons dari para sahabat dari kalangan Muhajirin, yang turut berkepentingan dalam penentuan kepemimpinan tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, terjadi dialog intens yang memperlihatkan adanya perbedaan pandangan di kalangan sahabat terkait siapa yang berhak memimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah saw. Beberapa sahabat berpendapat bahwa kepemimpinan sebaiknya berada di tangan kaum Anshar sebagai tuan rumah Islam di Madinah, sementara kaum Muhajirin menekankan keutamaan Quraisy sebagai suku Nabi dan pusat legitimasi sosial Arab pada masa itu.
Imam Abu al-Hasan al-Asy’ari dalam Maqalatul Islamiyin menjelaskan bahwa perbedaan pertama di kalangan umat Muslim pasca wafatnya Nabi saw. muncul soal imamah. Kaum Anshar berkumpul di Saqifah Bani Sa’idah dan berniat menetapkan Sa‘d bin ‘Ubadah sebagai pemimpin. Berita ini sampai kepada Abu Bakar dan Umar, yang segera menemui kaum Anshar dan menegaskan bahwa kepemimpinan hanya seharusnya dipegang oleh Quraisy (Abu al-Hasan al-Asy’ari, Maqalatul Islamiyyin, hlm. 39-40).
Kitab Tarikh at-Thabari menggambarkan alur perdebatan antara Muhajirin dan Anshar. Ketika kaum Anshar hampir sepakat menunjuk Sa’ad bin Ubadah r.a., Abu Bakar r.a. bersama Umar bin Khattab r.a. dan Abu Ubaidah bin Jarah r.a. datang untuk menyampaikan bahwa imamah harus berasal dari Quraisy, merujuk pada hadis: الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ (Kepemimpinan itu dari Quraisy). Sementara itu, sebagian sahabat Anshar berpendapat kepemimpinan layak dipegang oleh mereka, karena mereka telah menyambut Nabi saw. dengan hormat, hidup harmonis bersama beliau, dan setia mendampingi perjuangan umat Islam (Muhammad bin Jarir at-Thabari, Tarikh at-Thabari, juz III, hlm. 218-219).
Secara epistemologis, perbedaan pandangan mengenai pengganti Nabi saw. muncul karena konsep imamah belum diatur secara tegas dalam nash eksplisit. Abul Mudzaffar al-Isfirayini dalam Al-Tabsirah fiddin menekankan bahwa perdebatan ini bersifat ijtihadi dan tidak menyentuh akidah, sehingga tidak menimbulkan kefasikan atau kekafiran. Syeikh Nuruddin al-Mulla al-Qari juga menegaskan dalam Syamul ‘Awaridh bahwa isu imamah termasuk ranah dzanniyah dan furu’ (parsialistik-interpretatif), sehingga lebih tepat dibahas dalam fiqih daripada akidah.
Dengan demikian, perbedaan interpretasi politik di kalangan sahabat adalah konsekuensi alami dari ijtihad dalam menghadapi situasi baru pasca wafatnya Nabi. Para ulama Ahlussunah menekankan sikap moderat: menghormati integritas sahabat meski terjadi perbedaan. Syeikh Ibnu Ruslan dalam Kitab Zubad menegaskan:
وما جَرَى بين الصِّحَابِ نَسْكُتُ # عنه وأجرَ الاجتِهَادِ نُثْبِتُ
Artinya: “Kita menahan diri untuk mengomentari apa yang terjadi di kalangan sahabat, namun menetapkan pahala bagi ijtihad mereka.”
Perbedaan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi penalaran, dialog, dan pencarian solusi terbaik dalam urusan umat, yang jika disikapi dengan ilmu dan etika, justru menjadi rahmat yang mengakomodasi keberagaman.