kabarumat.co – Sejak awal, Islam menekankan bahwa pernikahan sebaiknya diselenggarakan secara terbuka dan dihadiri oleh banyak orang. Hal ini karena inti pernikahan dalam Islam bukan hanya tentang akad antara dua individu, tetapi juga melibatkan hubungan yang lebih luas antara keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan.
Karena hubungan ini, syariat mendorong agar pernikahan dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat. Selain itu, melangsungkan akad secara terbuka menunjukkan kesiapan kedua mempelai untuk menanggung segala konsekuensi yang timbul dari pernikahan tersebut. Pernikahan yang terbuka juga bebas dari prasangka, terhindar dari fitnah, dan mendapatkan legitimasi sosial yang kuat. Sebaliknya, praktik menikah secara diam-diam atau nikah siri bertentangan dengan tujuan mulia ini.
Walaupun sah secara agama, nikah siri kehilangan fungsi sosialnya, berpotensi menimbulkan kebingungan mengenai status, dan dapat memunculkan masalah serius terkait hak, identitas, serta perlindungan bagi pasangan.
Di sisi lain, yang paling mengkhawatirkan adalah dampak negatif nikah siri terhadap masa depan anak. Anak yang lahir dari pernikahan semacam ini sering menghadapi berbagai kesulitan yang dapat menghambat perkembangan dan kesejahteraannya. Salah satu masalah utama adalah sulitnya memperoleh pengakuan hukum. Tanpa akta kelahiran, anak akan kesulitan mengakses layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, Syekh Zakaria al-Anshari (wafat 925 H) menekankan bahwa salah satu makna dari hadits yang memerintahkan untuk mengumumkan pernikahan adalah agar nasab anak diketahui oleh masyarakat luas, sehingga kejelasan nasabnya terjamin dan tidak menimbulkan keraguan di masa depan.
Dalam hadits tersebut dikatakan:
أعْلِنُوا النِّكَاحَ بَينَ النَّاس. وَفِيْهِ الْأَمْرُ بِإِظْهَارِ النِّكَاحِ وَهُوَ سُنَّةٌ لِيَشْتَهِرَ بَيْنَ النَّاسِ فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ عَدَمُ الرَّيْبَةِ وَاشْتِهَارِ نَسَبِ الْوَلَدِ إِذَا وُجِدَ
Artinya: “Umumkanlah pernikahan di tengah masyarakat. Hadits ini memerintahkan agar pernikahan ditampakkan dan dikenal oleh banyak orang, sehingga hilanglah keraguan dan nasab anak menjadi jelas jika kelak dikaruniakan.” (Fathul Allam bi Syarhil I’lam bi Ahaditsil Ahkam, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2000, tahqiq Syekh Adil Ahmad, hlm. 515).
Imam Abul Hasan al-Mawardi (wafat 450 H) menegaskan bahwa akad nikah berbeda dengan akad-akad muamalah lain yang hanya melibatkan dua pihak. Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menyangkut pihak ketiga, yaitu anak yang akan lahir. Karena itu, syariat mewajibkan adanya saksi dan menekankan keterbukaan dalam pernikahan untuk menjamin kejelasan nasab anak. Jika pernikahan dilakukan secara diam-diam tanpa pencatatan resmi, hak anak atas nasab yang jelas menjadi terancam. Al-Mawardi menekankan pentingnya saksi sebagai upaya menjaga nasab anak yang belum lahir agar tidak menimbulkan kesulitan bagi kedua orang tua.
Di Indonesia, prinsip menjaga nasab anak diwujudkan melalui tiga hal: kehadiran saksi, pelaksanaan akad secara terbuka, dan pencatatan nikah resmi. Pernikahan yang tercatat secara sah agama dan negara memastikan perlindungan hukum bagi anak, termasuk hak waris dan akses layanan publik. Meski anak dari pernikahan siri sah secara agama, tanpa dokumen resmi ia kesulitan membuktikan hubungan nasabnya, sehingga berpotensi kehilangan hak-hak formal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatat, agar anak dan orang tua memperoleh kepastian hukum. Tanpa pencatatan, anak dari nikah siri dianggap anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.
Pencatatan nikah bukan sekadar administratif, tetapi merupakan upaya konkret menjaga maqashid syariah, terutama hifdzun nasl (perlindungan keturunan). Islam menekankan perlindungan lima hal pokok (ad-dharuriyyat al-khams): agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta. Kejelasan nasab anak melindungi kehormatan dan memastikan hak-hak lain seperti waris dan pendidikan terpenuhi. Dokumen resmi memberikan nasab yang jelas, hak waris yang sah, dan martabat anak terlindungi dari stigma sosial.
Dengan demikian, nikah siri, meski sah secara agama, bertentangan dengan tujuan luhur syariat, khususnya dalam melindungi masa depan anak. Pencatatan nikah menjadi instrumen modern yang menjamin identitas, hak, dan martabat anak. Oleh karena itu, sebagai muslim yang bertanggung jawab, pernikahan tidak hanya soal ritual, tetapi juga komitmen sosial dan hukum. Menghindari nikah siri dan mencatatkan pernikahan secara resmi adalah bentuk nyata ketaatan dan tanggung jawab, sekaligus memastikan anak lahir dan tumbuh dengan hak dan masa depan yang terjamin sesuai syariat Islam.