Kabarumat.co – Kebijakan negara tidak selalu lahir dari pertimbangan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dari balik tembok kekuasaan, sebuah aturan mungkin terlihat masuk akal, mendesak, bahkan dianggap penting demi kepentingan negara. Namun, bagi masyarakat yang harus merasakan dampaknya secara langsung, kebijakan tersebut justru bisa berubah menjadi beban berat yang menggerus kesejahteraan hidup mereka.
Dalam keadaan seperti ini, masyarakat sipil tidak seharusnya memilih diam dan membiarkan kekuasaan berjalan tanpa kritik. Ketika pemerintah bertindak melampaui batas keadilan dan mengambil hak-hak rakyat demi kepentingannya sendiri, menyampaikan keberatan bukan sekadar hak, melainkan juga tanggung jawab moral.
Prinsip keberanian itulah yang tercermin dalam sikap Syarifuddin an-Nawawi pada abad ke-13. Ia dikenal luas sebagai salah satu ulama besar dalam sejarah Islam. Berbagai karya intelektualnya, seperti Al-Majmu’, Riyadhus Shalihin, dan Syarah Shahih Muslim, hingga kini terus dipelajari dan menjadi rujukan umat Islam di berbagai belahan dunia. Akan tetapi, kebesaran An-Nawawi tidak hanya terletak pada kedalaman ilmu dan produktivitasnya dalam menulis. Ia juga dikenal sebagai ulama yang memiliki kepedulian besar terhadap persoalan sosial dan politik pada zamannya.
An-Nawawi hidup pada era Kesultanan Mamluk Bahri, ketika Sultan Az-Zahir Baibars berada di puncak kekuasaan. Masa tersebut merupakan periode penuh gejolak bagi dunia Islam. Ancaman datang dari berbagai penjuru. Dari kawasan timur, ekspansi bangsa Mongol terus membayangi wilayah-wilayah Islam. Sementara itu, di medan pertempuran lainnya, sisa-sisa kekuatan Tentara Salib masih menjadi ancaman yang belum sepenuhnya berakhir.
Menghadapi ancaman militer yang terus-menerus, negara membutuhkan pembiayaan perang dalam jumlah besar. Kebutuhan persenjataan, logistik, dan mobilisasi pasukan menuntut anggaran yang tidak sedikit. Dalam tekanan situasi tersebut, Sultan Baibars mengambil kebijakan kontroversial dengan memberlakukan pungutan tambahan secara berlebihan kepada rakyat. Pajak itu dimaksudkan untuk menutup kebutuhan biaya peperangan, tetapi pada saat yang sama berpotensi menambah penderitaan masyarakat yang harus menanggung beban kebijakan tersebut.
Menghadapi kebijakan tersebut, Imam Nawawi tidak tinggal diam. Ia secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap rencana pemungutan pajak tambahan yang dinilai memberatkan dan merugikan rakyat. Sikap kritis semacam ini bukanlah hal baru baginya. Dalam berbagai kesempatan, sang imam dikenal berani mengoreksi kebijakan penguasa yang menyimpang dari prinsip keadilan, baik melalui teguran secara langsung maupun lewat surat-surat yang ditujukan kepada pihak kerajaan.
Keberanian Imam Nawawi dalam menghadapi kekuasaan tiran juga dicatat oleh Ibnu Athar dalam kitab Tuhfatut Thalibin. Ia menggambarkan keteguhan sang imam dengan ungkapan:
كـَانَ مُوَاجِهًا لِلْمُلُوكِ وَالْجَبَابِرَةِ بِالْإِنْكَارِ، وَلَا تَأْخُذُهُ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، وَكَانَ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْمُوَاجَهَةِ؛ كَتَبَ الرَّسَائِلَ، وَتَوَصَّلَ إِلَى إِبْلَاغِهَا.
Artinya:
“Imam Nawawi senantiasa berani berhadapan langsung dengan para raja dan penguasa zalim untuk menyampaikan teguran dan penolakan terhadap kemungkaran. Ia tidak pernah gentar terhadap celaan siapa pun selama membela agama Allah. Jika tidak memungkinkan untuk menyampaikan teguran secara langsung, ia akan menulis surat dan mengupayakan berbagai cara agar pesan tersebut sampai kepada penguasa.”
(Ibnu Athar, Tuhfatut Thalibin, [Riyadh: Darus Shomi’i, 1993], hlm. 353).
Keberanian tersebut tampak nyata ketika Sultan Baibars berencana memberlakukan pungutan pajak tambahan untuk membiayai peperangan. Imam Nawawi mengambil langkah kolektif dengan menghimpun sejumlah ulama terkemuka dari berbagai mazhab. Di antara mereka terdapat Abu Muhammad Abdurrahman, tokoh penting kalangan ulama Hanbali; Abu Muhammad Abdussalam, ulama terkemuka dari mazhab Maliki; Abu Bakar Muhammad bin Ahmad; serta sejumlah ulama lainnya.
Mereka kemudian menyatukan sikap dan menyusun surat keberatan yang ditujukan kepada Sultan Baibars. Penolakan ini bukan sekadar ungkapan ketidaksetujuan pribadi, melainkan bentuk tanggung jawab keagamaan dan moral para ulama dalam mengingatkan penguasa agar tidak membebankan kebijakan negara secara sewenang-wenang kepada rakyat.
Menariknya, upaya menyampaikan keberatan tersebut tidak berhenti dalam satu kali surat. Setidaknya, terdapat tiga tahapan atau tiga kali pengiriman surat kepada Sultan Baibars. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Nawawi dan para ulama yang bersamanya tidak mudah menyerah dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih adil bagi masyarakat.
Kisah keberanian Imam Nawawi dalam menentang kebijakan pajak yang memberatkan rakyat ini direkam oleh muridnya sendiri, Ibnul Athar. Catatan tersebut termuat dalam kitab Tuhfatut Thalibin, khususnya pada halaman 98–112 (Ibnu Athar, Tuhfatut Thalibin, [Riyadh: Darus Shomi’i, 1993]).
Dalam catatan tersebut, tergambar rangkaian korespondensi antara Imam Nawawi bersama sejumlah ulama dan Sultan Baibars. Setidaknya terdapat tiga surat yang dikirimkan sebagai bentuk keberatan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat.
Surat Pertama: Mengingatkan Sultan agar Berempati kepada Rakyat
Pada surat pertama, Imam Nawawi mengingatkan Sultan Baibars agar mempertimbangkan penderitaan rakyat sebelum memberlakukan pungutan tambahan. Ia mengawali surat dengan basmalah dan hamdalah, kemudian memanjatkan doa agar Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada sang penguasa.
Setelah itu, Imam Nawawi memaparkan keadaan masyarakat Syam yang sedang menghadapi kesulitan hidup. Ia menjelaskan bahwa rakyat tengah dihimpit berbagai persoalan ekonomi dan bencana alam. Harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, curah hujan menurun, hasil pertanian merosot, dan banyak hewan ternak mati. Gambaran tersebut disampaikan agar Sultan memahami bahwa rakyat sedang berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk dibebani pungutan tambahan.
Dalam suratnya, Imam Nawawi menulis:
وَيُنْهَى إِلَى الْعُلُومِ الشَّرِيفَةِ أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ فِي هَذِهِ السَّنَةِ فِي ضِيقِ عَيْشٍ، وَضَعْفِ حَالٍ، بِسَبَبِ قِلَّةِ الْأَمْطَارِ، وَغَلَاءِ الْأَسْعَارِ، وَقِلَّةِ الْغَلَّاتِ وَالنَّبَاتِ، وَهَلَاكِ الْمَوَاشِي، وَغَيْرِ ذَلِكَ
Artinya:
“Kiranya perlu disampaikan kepada yang mulia bahwa penduduk Syam pada tahun ini sedang mengalami kesempitan hidup dan kondisi yang serba sulit. Hal itu disebabkan oleh minimnya curah hujan, melonjaknya harga-harga, berkurangnya hasil panen dan tanaman, banyaknya hewan ternak yang mati, serta berbagai persoalan lainnya.”
Setelah menguraikan penderitaan masyarakat, Imam Nawawi menutup suratnya dengan permohonan agar Sultan tidak menambah beban rakyat. Untuk memperkuat nasihatnya, ia menyertakan sejumlah ayat Al-Qur’an dan hadis yang relevan. Ia juga mengingatkan bahwa pemimpin yang memberikan kemudahan kepada rakyat merupakan sosok yang patut mendapatkan pujian.
Namun, tanggapan Sultan ternyata jauh dari harapan. Alih-alih menerima nasihat tersebut dengan lapang dada, Baibars justru meresponsnya dengan celaan dan cacian. Sikap itu membuat Imam Nawawi dan para ulama yang terlibat merasa kecewa. Akan tetapi, respons buruk sang penguasa tidak membuat mereka menghentikan perjuangan. Imam Nawawi kembali menyusun surat kedua dengan argumentasi yang lebih tegas.
Surat Kedua: Kas Negara Masih Mampu Membiayai Kebutuhan Militer
Surat kedua kembali dibuka dengan basmalah dan hamdalah. Kali ini, Imam Nawawi memusatkan pembahasannya pada persoalan pembiayaan pasukan militer yang akan diberangkatkan ke medan jihad.
Menurut Imam Nawawi dan para ulama yang bersamanya, kebutuhan dasar tentara beserta tunjangan yang telah ditetapkan semestinya dapat dipenuhi melalui kas negara atau Baitul Mal. Selama persediaan kekayaan negara masih tersedia, pemerintah tidak memiliki alasan yang dibenarkan untuk mengambil harta rakyat melalui pungutan tambahan.
Ia menjelaskan bahwa para prajurit telah memperoleh jatah nafkah dari Baitul Mal sebagai imbalan atas tugas mereka menjaga dan mempertahankan negara. Sementara itu, masyarakat umum memiliki peran penting dalam menopang kehidupan negara melalui aktivitas pertanian, perdagangan, kerajinan, dan berbagai pekerjaan produktif lainnya. Karena itu, membebani rakyat dengan pungutan tambahan ketika kas negara masih mencukupi merupakan tindakan yang tidak dibenarkan.
Argumentasi tersebut tertuang dalam pernyataannya:
فَإِذَا قَرَّرَ السُّلْطَانُ لَهُ أَجْنَادًا مَخْصُوصِينَ، وَلَهُمْ أَخْبَازٌ مَعْلُومَةٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ؛ تَفَرَّغَ بَاقِي الرَّعِيَّةِ لِمَصَالِحِهِمْ وَمَصَالِحِ السُّلْطَانِ وَالْأَجْنَادِ وَغَيْرِهِمْ؛ مِنَ الزِّرَاعَةِ، وَالصَّنَائِعِ، وَغَيْرِهِمْ، الَّذِي يَحْتَاجُ النَّاسُ كُلُّهُمْ إِلَيْهَا. فَجِهَادُ الْأَجْنَادِ مُقَابِلَ الْأَخْبَازِ الْمُقَرَّرَةِ لَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الرَّعِيَّةِ شَيْءٌ مَا دَامَ فِي بَيْتِ الْمَالِ شَيْءٌ؛ مِنْ نَقْدٍ، أَوْ مَتَاعٍ، أَوْ أَرْضٍ، أَوْ ضِيَاعٍ تُبَاعُ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ
Artinya:
“Apabila Sultan telah menetapkan sejumlah pasukan khusus untuk keperluan militer dan mereka telah mendapatkan jatah nafkah tertentu dari Baitul Mal, sebagaimana yang berlaku, maka masyarakat lainnya dapat berkonsentrasi menjalankan aktivitas yang bermanfaat bagi kehidupan mereka, Sultan, tentara, dan seluruh pihak yang berkepentingan. Aktivitas tersebut mencakup pertanian, industri, kerajinan, serta berbagai bidang pekerjaan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Dengan demikian, tugas jihad yang dijalankan para prajurit merupakan imbalan atas jatah nafkah yang telah ditetapkan bagi mereka. Oleh sebab itu, tidak halal mengambil sesuatu dari rakyat selama Baitul Mal masih memiliki kekayaan, baik berupa uang, barang berharga, tanah, lahan atau perkebunan yang dapat dijual, maupun bentuk kekayaan lainnya.”
Tidak berhenti pada persoalan pembiayaan militer, Imam Nawawi juga menyoroti tindakan Sultan yang justru memberikan ancaman kepada masyarakat setelah menerima surat nasihat sebelumnya. Menurutnya, rakyat biasa berada dalam posisi yang sangat lemah ketika harus berhadapan dengan penguasa yang memiliki kekuatan politik, ekonomi, dan militer. Mereka bahkan tidak mengetahui persoalan yang menjadi pokok perdebatan antara para ulama dan pemerintah.
Di tengah tekanan tersebut, Imam Nawawi menyampaikan sikap pribadinya dengan sangat tegas. Ia menegaskan bahwa ancaman apa pun tidak akan membuatnya mundur dari kewajiban memberikan nasihat kepada penguasa. Baginya, menyampaikan kebenaran merupakan tanggung jawab agama yang harus ditunaikan, sekalipun konsekuensinya tidak menyenangkan.
Ia menulis:
وَأَمَّا أَنَا فِي نَفْسِي؛ فَلَا يَضُرُّنِي التَّهْدِيدُ، وَلَا أَكْبَرُ مِنْهُ، وَلَا يَمْنَعُنِي ذَلِكَ مِنْ نَصِيحَةِ السُّلْطَانِ، فَإِنِّي أَعْتَقِدُ أَنَّ هَذَا وَاجِبٌ عَلَيَّ وَعَلَى غَيْرِي، وَمَا تَرَتَّبَ عَلَى الْوَاجِبِ؛ فَهُوَ خَيْرٌ وَزِيَادَةٌ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى؛ ﴿إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾، ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾، وَقَدِ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ – ﷺ – أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنَّا، وَأَنْ لَا نَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ.
Artinya:
“Adapun diriku sendiri, ancaman itu tidak akan membahayakanku dan tidak pula membuatku gentar. Ancaman tersebut tidak akan menghalangiku untuk tetap menasihati Sultan. Sebab, aku meyakini bahwa hal ini merupakan kewajiban yang harus aku tunaikan, sebagaimana juga menjadi kewajiban orang lain. Segala konsekuensi yang muncul karena menjalankan kewajiban tersebut merupakan kebaikan dan tambahan pahala di sisi Allah Ta’ala.
‘Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, sedangkan akhirat adalah negeri yang kekal.’
‘Dan aku menyerahkan segala urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat keadaan hamba-hamba-Nya.’
Rasulullah ﷺ juga telah memerintahkan kita untuk senantiasa menyampaikan kebenaran di mana pun berada dan tidak takut terhadap celaan siapa pun dalam membela agama Allah.”
Sikap ini memperlihatkan keteguhan prinsip Imam Nawawi. Baginya, kedudukan penguasa tidak boleh menjadi penghalang bagi seorang ulama untuk menyampaikan kritik. Bahkan ketika ancaman telah diarahkan kepadanya, ia tetap memilih berdiri di atas keyakinan bahwa membela kebenaran merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaannya.
Pada bagian penutup surat kedua, Imam Nawawi kembali menyampaikan harapan agar Sultan mempertahankan kebijakan-kebijakan yang membawa kemudahan bagi masyarakat. Ia juga mendoakan agar Baibars memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat serta meninggalkan nama baik melalui kebijakan yang bermanfaat bagi rakyatnya.
Surat Ketiga: Menentang Pembekuan dan Penyitaan Aset Rakyat
Persoalan tidak berhenti pada rencana pungutan pajak. Dalam perkembangan berikutnya, kebijakan pemerintah justru merambah pada tindakan pembekuan atau penyitaan aset milik masyarakat. Harta dan kepemilikan produktif warga menjadi sasaran kebijakan tersebut, sehingga menimbulkan kerugian yang semakin luas.
Melihat perkembangan ini, Imam Nawawi kembali menyampaikan keberatannya melalui surat ketiga. Kali ini, ia secara khusus menyoroti tindakan pemerintah yang membekukan harta masyarakat dan membebani mereka dengan tuntutan pembuktian kepemilikan. Menurutnya, tindakan semacam itu tidak memiliki dasar pembenaran dalam syariat.
Dalam surat tersebut, Imam Nawawi menulis:
وَلَقَدْ لَحِقَ الْمُسْلِمِينَ بِسَبَبِ هَذِهِ الْحَوْطَةِ عَلَى أَمْلَاكِهِمْ أَنْوَاعٌ مِنَ الضَّرَرِ، لَا يُمْكِنُ التَّعْبِيرُ عَنْهَا، وَطُلِبَ مِنْهُمْ إِثْبَاتٌ لَا يَلْزَمُهُمْ، فَهَذِهِ الْحَوْطَةُ لَا تَحِلُّ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، بَلْ مَنْ فِي يَدِهِ شَيْءٌ؛ فَهُوَ مُلْكُهُ، لَا يَحِلُّ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ، وَلَا يُكَلَّفُ بِإِثْبَاتِهِ. وَقَدِ اشْتُهِرَ مِنْ سِيرَةِ السُّلْطَانِ أَنَّهُ يُحِبُّ الْعَمَلَ بِالشَّرْعِ، وَيُوصِي نُوَّابَهُ بِهِ، فَهُوَ أَوْلَى مَنْ عَمِلَ بِهِ، وَالْمَسْؤُولُ إِطْلَاقُ النَّاسِ مِنْ هَذِهِ الْحَوْطَةِ، وَالْإِفْرَاجُ عَنْ جَمِيعِهِمْ، فَأَطْلِقْهُمْ أَطْلَقَكَ اللهُ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ؛ فَهُمْ ضَعَفَةٌ، وَفِيهِمُ الْأَيْتَامُ، وَالْأَرَامِلُ، وَالْمَسَاكِينُ، وَالضَّعَفَةُ، وَالصَّالِحُونَ، وَبِهِمْ نُنْصَرُ، وَنُغَاثُ، وَنُرْزَقُ، وَهُمْ سُكَّانُ الشَّامِ الْمُبَارَكِ، جِيرَانُ الْأَنْبِيَاءِ – صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ -، وَسُكَّانُ دِيَارِهِمْ، فَلَهُمْ حُرُمَاتٌ مِنْ جِهَاتٍ.
Artinya:
“Akibat tindakan pembekuan terhadap harta benda mereka, kaum muslimin telah mengalami berbagai bentuk penderitaan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Mereka bahkan dituntut untuk menunjukkan bukti kepemilikan yang sebenarnya tidak diwajibkan atas mereka. Pembekuan semacam ini tidak dibenarkan menurut para ulama kaum muslimin. Sebab, siapa pun yang menguasai suatu harta, maka harta tersebut merupakan miliknya. Tidak dibenarkan menggugat kepemilikan itu ataupun membebani pemiliknya dengan kewajiban untuk membuktikannya.
Telah dikenal luas bahwa Sultan memiliki kecintaan terhadap penerapan syariat dan selalu berpesan kepada para pejabatnya agar menjalankan hukum Allah. Karena itu, sudah semestinya Sultan menjadi orang pertama yang berkomitmen melaksanakannya.
Kami memohon agar masyarakat dibebaskan dari kebijakan pembekuan tersebut dan seluruh hak mereka dipulihkan. Bebaskanlah mereka, semoga Allah membebaskan Tuan dari segala kesulitan!
Mereka adalah golongan yang lemah. Di antara mereka terdapat anak-anak yatim, para janda, orang-orang miskin, kaum dhuafa, dan orang-orang saleh. Melalui keberadaan merekalah kita memperoleh pertolongan, turunnya hujan, dan limpahan rezeki. Mereka merupakan penduduk negeri Syam yang diberkahi, tanah tempat para nabi pernah tinggal. Oleh karena itu, mereka memiliki kehormatan dan kemuliaan yang harus dijaga dari berbagai sisi.”
Dalam surat ketiga ini, pendekatan Imam Nawawi semakin menonjolkan dimensi kemanusiaan. Ia tidak hanya mengemukakan argumentasi hukum mengenai kepemilikan harta, tetapi juga mengajak Sultan melihat penderitaan kelompok-kelompok rentan yang menjadi korban kebijakan tersebut. Anak yatim, janda, orang miskin, kaum lemah, dan masyarakat kecil disebut secara khusus untuk menegaskan bahwa kebijakan pemerintah semestinya melindungi mereka, bukan justru memperparah keadaan hidupnya.
Imam Nawawi juga menggunakan reputasi Sultan Baibars sebagai penguasa yang mengaku mencintai penerapan syariat. Secara tidak langsung, ia mengingatkan bahwa komitmen terhadap hukum agama tidak cukup hanya disampaikan melalui perintah kepada para pejabat. Sang Sultan sendiri harus menjadi teladan dalam menjalankannya.
Sebagaimana dua surat sebelumnya, Imam Nawawi memperkuat argumentasinya dengan ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis. Baginya, kebijakan negara tidak boleh dilepaskan dari prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pungutan yang memberatkan rakyat serta tindakan pembekuan harta tanpa dasar yang dibenarkan bukan hanya menimbulkan kerugian sosial, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang seharusnya menjadi pedoman pemerintahan.
Pelajaran dari Imam Nawawi untuk Kehidupan Bernegara
Dari rangkaian surat tersebut, terlihat bahwa Imam Nawawi tidak memandang kritik terhadap penguasa sebagai tindakan permusuhan. Sebaliknya, menasihati pemimpin agar tidak berlaku zalim merupakan bagian dari tanggung jawab seorang ulama. Kekuasaan harus diingatkan ketika mulai menjauh dari keadilan, terlebih ketika kebijakannya justru memperberat kehidupan masyarakat.
Dalam pandangan ini, membela rakyat bukan berarti menolak keberadaan negara atau mengabaikan kebutuhan pertahanan. Persoalannya terletak pada batas kewenangan pemerintah dalam mengambil harta masyarakat. Kebutuhan negara, termasuk pembiayaan perang, tidak serta-merta menjadi alasan untuk membebankan segala konsekuensinya kepada rakyat, terlebih ketika masih terdapat sumber daya negara yang dapat dimanfaatkan.
Kisah tersebut juga menghadirkan ruang refleksi bagi kehidupan Indonesia masa kini. Ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi, kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja, kenaikan harga kebutuhan hidup, serta berbagai bencana yang mengganggu kehidupan sehari-hari, pemerintah semestinya semakin peka dalam merumuskan kebijakan fiskal. Setiap kebijakan perpajakan, termasuk bea cukai dan pungutan atas berbagai komoditas, perlu mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta dampaknya terhadap kelompok ekonomi lemah.
Tidak semua kebijakan pajak otomatis dapat disamakan dengan praktik pemungutan yang dikritik Imam Nawawi pada masa Sultan Baibars. Konteks sejarah, sistem keuangan negara, dan dasar hukum keduanya tentu berbeda. Namun, prinsip moral yang dapat ditarik tetap relevan: negara tidak boleh mengabaikan penderitaan rakyat ketika merumuskan kebijakan yang menyangkut hajat hidup mereka.
Di sinilah keteladanan Imam Nawawi menjadi penting. Para ulama dan tokoh masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan kritik apabila suatu kebijakan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Kritik tersebut tentu harus dibangun di atas pengetahuan, argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta kepedulian terhadap kemaslahatan bersama. Keberanian berbicara benar tidak semestinya dikalahkan oleh tekanan ataupun ancaman kekuasaan.
Pada akhirnya, kisah Imam Nawawi mengajarkan bahwa kebesaran seorang ulama tidak hanya diukur dari banyaknya kitab yang ditulis, luasnya pengetahuan yang dikuasai, atau besarnya pengaruh keilmuannya. Kebesaran itu juga tampak dari keberpihakannya kepada nilai-nilai keadilan ketika masyarakat menghadapi ketidakberdayaan.
Imam Nawawi adalah ulama dengan warisan intelektual yang mendunia. Namun, ia tidak membiarkan kesibukan akademiknya menjauhkan diri dari penderitaan rakyat. Ketika kebijakan penguasa dianggap menyimpang, ia tampil memberikan nasihat, menyampaikan keberatan, dan mempertahankan prinsip yang diyakininya benar.
Sebab, syariat tidak semestinya dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan, melainkan menjadi pedoman agar kekuasaan berjalan dalam koridor keadilan dan kemaslahatan. Rakyat adalah pihak yang harus dilindungi, sedangkan pemerintah memikul tanggung jawab untuk mewujudkan perlindungan tersebut.
Itulah salah satu warisan penting dari keteladanan Imam Nawawi: ilmu tidak boleh berhenti di atas lembaran kitab, tetapi harus hadir membela manusia ketika keadilan mulai terancam.
Wallahu a’lam bish-shawab.































Kenali Kami Lebih Dekat
Assalamu Alaikum Akhi Ukhti!! Selamat datang di Kabar Umat
Kami hadir setiap saat untuk menyampaikan berita terpercaya serta wawasan keislaman, keindonesiaan dan kebudayaan hanya buat Akhi Ukhti. Bantu sukseskan Visi kami satukan umat kuatkan masyarakat dengan cara share konten kami kepada teman-teman terdekat Akhi Ukhti !