Kabarumat.co – Forum Jurnalis Lombok Timur (FJLT) bekerja sama dengan Polda NTB menggelar kegiatan sinergi dengan 50 kepala desa dan lurah di Lombok Timur untuk membahas upaya mitigasi paham ekstremisme. Acara ini berlangsung di Selong pada Sabtu (22/2/2025), dan menghadirkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Timur, Salmun Rahman, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Lombok Timur, H. Mustofa, sebagai narasumber.
Ketua FJLT, Rusliadi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya jurnalis untuk mencegah penyebaran paham ekstremisme di Lombok Timur. Ia menekankan pentingnya penyajian berita yang sesuai dengan kondisi lapangan dan fakta yang ada. “Kami ini pewarta, bukan pembawa petaka. Kami berharap kepala desa dapat memberikan fakta yang ada, sehingga apa yang disajikan jurnalis sesuai dengan kenyataan,” ujar Rusliadi.
Sementara itu, H. Mustofa mengapresiasi peran wartawan yang tergabung dalam FJLT dalam mengawal Pilkada Lombok Timur agar berlangsung aman dan tertib melalui pemberitaan yang berimbang. Ia menjelaskan bahwa mitigasi ekstremisme adalah upaya untuk mencegah intoleransi, radikalisme, dan terorisme, serta menolak ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Mustofa juga memaparkan ciri-ciri radikalisme yang perlu diwaspadai, seperti intoleransi terhadap perbedaan, fanatisme berlebihan, dan kecenderungan menggunakan kekerasan. Ia menegaskan bahwa radikalisme adalah tahap awal yang dapat memicu tindakan terorisme. “Radikalisme dan terorisme dapat merusak nilai agama dan Pancasila, menimbulkan perpecahan, dan meningkatkan intoleransi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mustofa mengungkapkan ciri-ciri radikalisme di masyarakat perdesaan, seperti pengajian tertutup, pengajar yang ekstrem, dan perkawinan yang eksklusif. Ia juga menyampaikan rasa syukurnya karena pondok pesantren yang terindikasi radikalisme di Lombok Timur telah kembali ke NKRI.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, kata Mustofa, telah melakukan berbagai upaya pencegahan, termasuk sosialisasi dan penyuluhan, terutama dalam pencegahan narkoba di kalangan siswa SMP. Selain itu, pemberdayaan UMKM juga dilakukan, termasuk bagi keluarga narapidana terorisme (napiter).
Untuk mendeteksi dini potensi ekstremisme di tingkat desa, Bakesbangpoldagri telah membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) hingga tingkat kecamatan. Mustofa berharap FKDM dapat terbentuk hingga tingkat desa dengan melibatkan anggota dari setiap dusun. “Jika terbentuk, kami dari Bakesbangpoldagri siap memfasilitasi pelatihan dengan narasumber yang kompeten,” katanya.
Senada dengan pernyataan Mustofa, Kepala Dinas PMD Lombok Timur, Salmun Rahman, menekankan pentingnya peran kepala desa dan lurah dalam menciptakan ketentraman masyarakat. Ia menyebutkan bahwa keamanan adalah kunci dari suksesnya pembangunan di desa dan kelurahan. “Tidak akan ada pembangunan yang baik dan berkualitas bila masyarakat kita resah,” tegas Salmun Rahman.
Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel antara kepala desa dan lurah, yang fokus pada upaya mitigasi dan pencegahan berkembangnya ekstremisme di masing-masing wilayah mereka.