Dalam sebuah obrolan ringan di salah satu kafe kemarin sore, seorang teman bertanya kepada saya: berapa ratus miliar APBN yang habis dalam proyek deradikalisasi pemerintah? Tentu saja ia tidak benar-benar bertanya pada saya, karena saya bukan orang kantoran—apalagi kantor pemerintah. Persoalan semacam itu mana mungkin saya tahu. Teman saya tadi bertanya demikian sebagai refleksi belaka, betapa mahalnya biaya kontra-terorisme dan apakah sebanding dengan hasilnya.
Pada saat yang sama, sebenarnya ia sedikit mengkritik saya, sebagai orang yang selalu menarasikan kontra-terorisme, mengapa setiap narasi saya selalu bak membela pemerintah. Ia bersikukuh, deradikalisasi yang menurutnya menghambur-hamburkan uang tidak lebih dari proyek pemerintah. Humas Polri, Densus 88, dan BNPT, yang semuanya polisi, menurutnya, keliling Indonesia untuk agenda deradikalisasi tetapi aksi teror masih belum benar-benar reda dari NKRI.
Saya lumayan terkejut dengan obrolan tersebut. Dan karena saya rasa penting, saya ingin menanggapinya melalui tulisan ini. Ada dua hal penting yang akan dibahas di sini. Pertama, benarkah deradikalisasi memakan biaya tinggi? Mengapa deradikalisasi mesti ditempuh? Kedua, seberapa korelatif antara deradikalisasi dan minimalisasi terorisme? Dua hal ini saya sarikan dari kritik-kritik teman tadi. Ini sangat menarik diulas, dan saya akan melakukannya.
Soft Approach Pemerintah
Pada tulisan sebelumnya, Habib Husein, Densus 88, dan Titik Terang Perdamaian, saya telah menyitir sedikit bahwa perdamaian tidaklah gratis. Harus ada upaya bersama, komitmen bersama, dan konsistensi untuk meraih perdamaian NKRI. Deradikalisasi, sebagai salah satu ikhtiar tersebut, membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Adalah disayangkan jika di antara kita ada yang memandangnya secara sinis dan menganggapnya penghamburan uang.
Pemerintah, dalam meminimalisir eskalasi terorisme, melibatkan banyak pihak dan instansi bukan tanpa alasan, melainkan menunjukkan kompleksitas terorisme itu sendiri. Hard approach sebenarnya bisa menyelesaikan persoalan teror, tetapi sifatnya hilir. Lihat saja misalnya AS dan negara-negara sekuler di Eropa, apakah cara keras mereka meredam aksi teror? Tidak. Justru kebencian pihak teroris kepada mereka berlipat dan sampai kapan pun, terorisme akan menghantui mereka.
Berdasarkan fakta tersebut, soft approach ditujukan tidak hanya untuk menyadarkan teroris, melainkan mensterilkan NKRI dari gangguan mereka. Berapa ratus napiter di Indonesia yang berhasil kembali ke pangkuan NKRI, bahkan membantu pemerintah untuk menyadarkan napiter lainnya yang masih belum sembuh dari penyakit takfirisme. Soft approach menjadi semacam upaya personal untuk kemaslahatan kolektif; NKRI adalah tujuannya bukan si teroris itu sendiri.
Tentu saja, karena deradikalisasi diotorisasi sejumlah pihak, seperti Densus 88 dan BNPT, soft approach di sini juga beragam. Densus 88 punya metodenya sendiri, BNPT juga demikian dalam mendekati napiter. Napiter pun juga punya respons yang berbeda kepada dua instansi tersebut, dan tingkat keberhasilannya juga tidak sama. Namun demikian, tujuannya tetap satu, deradikalisasi dengan soft-approach-nya hanya ingin menjaga NKRI dari gempuran terorisme.
Jadi, kembali pada pertanyaan di atas, benarkah deradikalisasi memakan biaya tinggi? Tentu saja, tetapi itu demi kemaslahatan negara. Mengapa deradikalisasi mesti ditempuh? Karena pengentasan terorisme tak cukup dihilir kecuali akan jadi masalah yang tak kunjung usai. Mempersoalkan biaya tinggi dalam deradikalisasi namanya tidak ada kerjaan. Para teroris mempertaruhkan nyawa mereka untuk menghancurkan NKRI, mengapa kita harus enggan mempertaruhkan materi?
Efektivitas Deradikalisasi
Pendekatan lunak dalam deradikalisasi selalu dipersoalkan ihwal korelasinya dengan fakta terorisme; apakah ia semakin turun, stagnan, atau malah naik. Protes teman saya, yang saya sebutkan di awal tadi, boleh jadi didasarkan pada pengamatannya bahwa terorisme masih menghantui Indonesia—padahal deradikalisasi sudah ekstra-masif. Untuk menjawab protes tersebut, memperlihatkan eksitensi deradikalisasi vis-à-vis terorisme menjadi niscaya.
Kita mesti sadar bahwa terorisme sangat kompleks. Para teroris melangkah jauh di depan kita dengan organisasi yang beragam, dengan laskar yang banyak, pendanaan yang super tinggi, dan militansi antarideologi yang tidak tanggung-tanggung. Apa yang dilakukan pemerintah hari ini sangat tertinggal, misalnya pendanaan teror yang baru terungkap, padahal para teroris melakukannya sejak dua dekade lalu. Konten website juga demikian, mereka sudah lebih dahulu menggelutinya.
Karena itu, dalam melihat deradikalisasi, kita tidak bisa hanya melihat fakta tentang pembiayaan yang relatif mahal, tetapi juga perlu melihat keberhasilan deradikalisasi itu sendiri. Artinya, biaya yang tinggi tadi mesti dihubungkan dengan punahnya eskalasi terorisme. Itu baru pengamatan yang adil. Bayangkan seandainya deradikalisasi itu tidak ada, dan kontra-terorisme satu-satunya menggunakan hard approach: betapa banyak teroris yang akan semakin benci NKRI dan suatu hari akan meneror lagi.
Setelah itu, banyak fasilitas negara yang juga akan hancur oleh teror-teror mereka, belum juga berapa jiwa yang akan mati sia-sia. Betapa mencekamnya Indonesia, sebagaiman di daerah para teroris berkuasa: Afghanistan dan Suriah misalnya. Efektivitas deradikalisasi mungkin sedikit yang mengamati secara serius karena terlalu fokus melihat pembiayaan yang tinggi tadi. Terorisme yang semakin ke sini semakin habis tidak ada yang menyadari bahwa itu semua bagian dari kesuksesan deradikalisasi.
Karena itu mulai sekarang, kita harus mengamati deradikalisasi secara adil. Kecurigaan yang berlebihan adalah paranoia belaka yang memandang pemerintah sebagai orang jahat yang mencari uang melalui deradikalisasi, dan pada saat yang sama memandang deradikalisasi tidak ada hasilnya. Orang seperti teman saya tadi tidak melihat bahwa ia bisa ngopi saja karena aman dari terorisme. NKRI, kalau tidak benar-benar dijaga, akan jadi sasaran empuk teroris. Jadi, mengapa masih ada yang sinis melihat deradikalisasi?
Wallahu A’lam bi ash-Shawab…