kabarumat.com – Dalam kolom ‘Fokus dan Analisis’ di laman Muslimahnews.net, Arini Retnaningsih menyoroti tingginya angka perceraian di kalangan pasangan muda di Indonesia. Ia mengajukan sistem pemerintahan Islam, yaitu khilafah, sebagai solusi utama atas berbagai konflik dalam rumah tangga. Menurutnya, ideologi seperti kapitalisme, liberalisme, dan feminisme menjadi penyebab utama meningkatnya kasus perceraian di Indonesia.
Padahal, jika ditelaah lebih dalam, faktor penyebab perceraian sangat beragam, mulai dari tekanan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga perselingkuhan. Menawarkan khilafah sebagai jawaban tunggal atas masalah ini akan dianggap tidak masuk akal oleh banyak pihak, terutama oleh para aktivis yang justru memperjuangkan sistem tersebut. Meski begitu, penerapan sistem khilafah sebagai solusi atas masalah perceraian masih menyisakan banyak pertanyaan dan celah yang sulit diabaikan.
Dalam tulisannya, Arini menjelaskan bahwa sistem khilafah akan melindungi institusi pernikahan. Hal ini dikarenakan laki-laki diwajibkan untuk memberikan nafkah, dan negara dalam sistem khilafah disebut mampu menyediakan lapangan kerja bagi seluruh rakyat, sehingga alasan ekonomi sebagai pemicu perceraian dapat diatasi.
Ia mengutip aturan Islam yang mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Jika suami tidak menjalankan kewajibannya, pengadilan bisa memaksa atau bahkan menyita harta suami demi menafkahi keluarganya. Bila suami tidak mampu karena sakit atau cacat, kewajiban itu akan berpindah kepada wali dari pihak suami. Apabila para wali juga tidak mampu, maka negara wajib menanggungnya melalui baitulmal. Negara, dalam pandangan ini, bertanggung jawab menyediakan lapangan kerja yang cukup agar laki-laki bisa menunaikan kewajiban nafkah kepada keluarganya. Dengan adanya jaminan tersebut, Arini berpendapat bahwa perceraian karena alasan suami lalai dalam memberikan nafkah bisa diminimalisir.
Namun, dari penjabaran tersebut, tampak bahwa konsep khilafah yang diajukan masih bersifat utopis dan belum menyentuh kompleksitas kehidupan nyata. Indonesia sebagai negara dengan masyarakat yang sangat majemuk memiliki tantangan sosial yang jauh lebih beragam. Salah satu kelompok yang penting untuk diperhatikan adalah para ibu tunggal atau single mother. Menurut laporan Tempo.co tahun 2023, sekitar 12,73% kepala rumah tangga di Indonesia adalah perempuan. Pertanyaannya, bagaimana sistem khilafah merespons realitas ini?
Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa kewajiban bekerja tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dinilai sebagai amal baik yang mendapat balasan setimpal (QS. Ali Imran: 195). Oleh karena itu, kemampuan perempuan untuk bekerja dan mengembangkan diri adalah bentuk nyata dari rasa syukur atas karunia Allah SWT.
Perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, terutama karena menjadi orang tua tunggal, layak mendapatkan apresiasi. Mereka telah menunaikan tanggung jawab besar sebagai orang tua dengan berjuang memenuhi hak-hak dasar anak seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan.
Dalam konsep khilafah yang disampaikan Arini, peran dan perjuangan para single mother nyaris tak mendapat ruang. Tidak ada penjelasan yang cukup bagaimana mereka akan mendapatkan perlindungan dan akses terhadap pekerjaan jika negara hanya fokus pada laki-laki sebagai pencari nafkah. Padahal, mereka juga adalah bagian dari warga negara yang memiliki hak untuk dilindungi dan diberdayakan.
Khilafah, dalam wacana ini, lebih tampak sebagai konsep negara yang bersifat imajinatif dan belum berpijak pada realitas sosial yang dihadapi banyak perempuan. Sudah saatnya ajaran agama hadir menyentuh realitas kehidupan, bukan sekadar idealisme yang jauh dari kenyataan. Perjuangan para ibu tunggal sebagai pencari nafkah utama menunjukkan bahwa kehidupan seringkali tidak berjalan sesuai dengan teori yang ideal.
Oleh karena itu, sistem khilafah bukanlah jawaban atas semua persoalan, termasuk masalah keluarga dan perceraian. Aktivis khilafah masih terjebak dalam impian akan negara ideal yang belum tentu bisa diterapkan dalam konteks masyarakat Indonesia yang kompleks. Wallahu a’lam.