Ketika Penguasa Memecah Belah Rakyat: Jejak Politik Firaun Sepanjang Zaman

Ketika Penguasa Memecah Belah Rakyat: Jejak Politik Firaun Sepanjang Zaman
Ketika Penguasa Memecah Belah Rakyat: Jejak Politik Firaun Sepanjang Zaman

Kabarumat.co – Belakangan ini, dinamika kehidupan publik di Indonesia semakin diwarnai oleh berbagai bentuk pertentangan. Perbedaan dalam menentukan pilihan politik, memahami ajaran keagamaan, maupun menyikapi kebijakan pemerintah tidak jarang berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan. Kehadiran media sosial semakin mempercepat meluasnya perselisihan tersebut. Sebuah unggahan dapat memicu gelombang komentar, perbedaan pandangan berubah menjadi pertikaian, bahkan hubungan pertemanan dan kekeluargaan pun dapat retak hanya karena ketidaksamaan pendapat.

Situasi ini menghadirkan sebuah pertanyaan penting untuk direnungkan: apakah perpecahan yang terjadi di tengah masyarakat semata-mata muncul secara spontan akibat perbedaan, atau justru terdapat pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja menciptakan dan mempertahankan kondisi tersebut?

Pada dasarnya, keberagaman merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap individu tumbuh dalam lingkungan yang memiliki latar belakang suku, agama, ras, budaya, serta kondisi sosial yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perbedaan bukanlah sesuatu yang harus dipandang sebagai ancaman. Sebaliknya, keberagaman merupakan realitas kehidupan yang semestinya dikelola secara bijaksana agar menjadi kekuatan dalam membangun kehidupan bersama.

Masalah mulai muncul ketika perbedaan tidak lagi ditempatkan sebagai kenyataan yang harus dihormati, melainkan sengaja dieksploitasi untuk menciptakan permusuhan. Identitas kelompok dijadikan alat untuk membangun sekat sosial, sementara pertentangan terus dipelihara agar masyarakat terjebak dalam suasana saling curiga dan berhadap-hadapan. Dalam konteks ini, media sosial bahkan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pembentukan opini dan penyebaran narasi yang memecah belah, termasuk melalui aktivitas akun-akun pendengung atau buzzer yang secara berulang dan terkoordinasi mengamplifikasi pesan tertentu.

Dampaknya, energi sosial masyarakat justru terkuras untuk mempertentangkan perbedaan dan memperdebatkan siapa yang paling benar atau paling salah. Perhatian publik pun berpotensi teralihkan dari berbagai persoalan mendasar yang sesungguhnya membutuhkan penyelesaian, seperti melonjaknya harga kebutuhan pokok, terbatasnya kesempatan kerja, persoalan pendidikan, buruknya pelayanan publik, kesenjangan ekonomi, hingga kesejahteraan masyarakat.

Sesungguhnya, praktik mempertahankan kekuasaan dengan menciptakan perpecahan di tengah masyarakat bukanlah fenomena yang sepenuhnya baru. Jauh sebelum dinamika politik modern berkembang, Al-Qur’an telah memberikan gambaran tentang praktik tersebut melalui kisah Firaun, seorang penguasa tiran yang menjadikan politik pecah belah sebagai salah satu instrumen untuk mempertahankan dominasi dan kekuasaannya. Kisah ini bukan sekadar catatan sejarah, melainkan juga mengandung pelajaran penting tentang bagaimana kekuasaan dapat bekerja dengan memanfaatkan perbedaan dan melemahkan persatuan masyarakat.

Dalam Surat Al-Qashash ayat 4, Allah Swt. menggambarkan praktik kekuasaan zalim yang dijalankan oleh Firaun melalui firman-Nya:

اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَاۤىِٕفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَاۤءَهُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَاۤءَهُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ۝٤

Artinya: “Sesungguhnya Firaun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah-belah. Dia menindas segolongan dari mereka (Bani Israil). Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuannya. Sesungguhnya dia (Firaun) termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Ayat tersebut mengisahkan bagaimana Firaun menjalankan kekuasaannya dengan penuh kesewenang-wenangan. Penguasa yang hidup pada masa Nabi Musa a.s. ini tidak hanya melakukan penindasan terhadap Bani Israil, tetapi juga menerapkan kebijakan kejam berupa pembunuhan terhadap setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan mereka. Sementara itu, anak-anak perempuan dibiarkan hidup. Kebijakan tersebut menjadi salah satu bentuk kekerasan sistematis yang digunakan untuk melemahkan dan mengendalikan kelompok yang dianggap mengancam kekuasaannya.

Dalam konteks sosial saat itu, masyarakat Mesir terdiri atas beberapa kelompok, di antaranya suku Qibthi yang merupakan penduduk asli Mesir dan Bani Israil. Suku Qibthi memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan Firaun sehingga memperoleh kedudukan dan perlakuan istimewa. Sebaliknya, Bani Israil ditempatkan dalam posisi sosial yang lebih rendah. Mereka mengalami diskriminasi, penindasan, penyiksaan, bahkan pembunuhan terhadap anak-anak laki-laki mereka. Dengan demikian, masyarakat dibentuk ke dalam lapisan-lapisan sosial yang timpang, di mana satu kelompok memperoleh keistimewaan, sementara kelompok lainnya harus menanggung penderitaan.

Penafsiran Imam an-Nasafi terhadap frasa wa ja’ala ahlahā syiya’an (وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا) memberikan penjelasan penting mengenai strategi kekuasaan Firaun tersebut. Ia menerangkan:

وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا﴾ فرقًا يشيعونه على ما يريد ويطيعونه لا يملك أحد منهم أن يلوي عنقه أو فرقًا مختلفة يكرم طائفة ويهين أخرى فأكرم القبطي وأهان الإسرائيلي

Artinya: “Firaun menjadikan penduduk negeri itu ke dalam kelompok-kelompok yang mengikuti kehendak dan menaati dirinya, sehingga tidak seorang pun di antara mereka memiliki keberanian untuk menentangnya. Bisa pula bermakna bahwa ia membagi masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda perlakuannya; ada kelompok yang dimuliakan dan ada pula yang dihinakan. Kelompok yang dimuliakan adalah suku Qibthi, sedangkan kelompok yang direndahkan adalah Bani Israil.”

(Abdullah bin Ahmad an-Nasafi, Madarikut Tanzil wa Haqaiqut Takwil, [Beirut: Darul Kalim ath-Thayyib, 1998], juz II, hlm. 267).

Penjelasan an-Nasafi tersebut memperlihatkan bahwa tindakan Firaun tidak sekadar berupa penindasan fisik, tetapi juga mencakup pengaturan struktur sosial yang diskriminatif. Masyarakat ditempatkan dalam kelompok-kelompok dengan kedudukan dan hak yang berbeda. Ada kelompok yang diberi kehormatan dan keistimewaan, sementara kelompok lainnya sengaja dilemahkan dan direndahkan. Pola semacam ini membuat kekuasaan Firaun semakin kokoh karena masyarakat tidak berada dalam posisi sosial yang setara untuk membangun kekuatan bersama dalam menghadapi penguasa.

Sejalan dengan penafsiran tersebut, Syekh Musthafa Al-Maraghi juga mengemukakan pandangan menarik mengenai strategi Firaun dalam mempertahankan kekuasaannya. Menurutnya, salah satu siasat politik Firaun adalah mengondisikan masyarakat Mesir agar terpecah ke dalam berbagai kelompok dan golongan. Masing-masing kelompok kemudian ditempatkan pada posisi sosial tertentu sesuai dengan kepentingan dan rancangan kekuasaannya. Dengan cara demikian, Firaun dapat mengatur hubungan antarkelompok sekaligus mempertahankan dominasi politiknya di tengah masyarakat.

Setelah masyarakat berhasil dipetakan ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki kedudukan dan kepentingan berbeda, Firaun kemudian menjalankan strategi berikutnya. Ia tidak cukup hanya menciptakan sekat sosial, tetapi juga berupaya menumbuhkan rasa permusuhan dan kebencian di antara kelompok-kelompok tersebut. Akibatnya, masyarakat Mesir terjebak dalam pertentangan internal dan saling mencurigai satu sama lain. Perhatian mereka tersita oleh konflik antarkelompok, sementara keberadaan penguasa zalim yang sesungguhnya menjadi sumber persoalan justru luput dari perhatian.

Dalam konteks politik modern, Syekh Musthafa Al-Maraghi mengaitkan strategi Firaun tersebut dengan prinsip Divide et Impera, sebuah istilah yang dikenal dengan makna pecah belah, kemudian kuasai. Melalui strategi ini, masyarakat sengaja ditempatkan dalam situasi yang saling berhadapan sehingga sulit membangun kesepahaman dan kekuatan kolektif. Pola serupa, menurut Al-Maraghi, juga pernah digunakan oleh negara-negara besar dalam mengendalikan wilayah jajahannya.

Untuk menjelaskan hal tersebut, Al-Maraghi memberikan penafsiran terhadap firman Allah dalam Surat Al-Qashash ayat 4 sebagai berikut:

(وَجَعَلَ أَهْلَها شِيَعًا) أي وفرقهم فرقا مختلفة، وأحزابا متعددة، وأغرى بينهم العداوة والبغضاء، كيلا يتفقوا على أمر ولا يجمعوا على رأى، ويشتغل بعضهم بالكيد لبعض، وبذا يلين له قيادهم، ولا يصعب عليه خضوعهم واستسلامهم، وتلك هى سياسة الدول الكبرى فى العصر الحاضر، وذلك هو دستورها فى حكمها لمستعمراتها، وقد نقش حكامها فى صدورهم ذلك الدستور الذي ساروا عليه «فرّق تسد» وطالما أجدى عليهم فى سياسة تلك البلاد، التي يعمّها الجهل ويطغى على أهلها حب الظهور. ويرضون بالنّفاية والقشور

Artinya: “Firaun menjadikan penduduk negerinya terpecah ke dalam berbagai kelompok dan golongan. Ia menumbuhkan permusuhan serta kebencian di antara mereka agar tidak tercipta kesepakatan maupun kesatuan pandangan. Akibatnya, masing-masing kelompok justru disibukkan dengan upaya menjatuhkan kelompok lainnya. Keadaan tersebut membuat Firaun lebih mudah mengendalikan mereka, sehingga kepatuhan dan ketundukan rakyat dapat diperoleh tanpa kesulitan berarti. Pola semacam inilah yang diterapkan oleh negara-negara besar pada masa sekarang dalam mengelola wilayah jajahannya. Prinsip yang menjadi pedoman para penguasa tersebut adalah ‘pecah belah, kemudian kuasai’. Strategi ini kerap berhasil diterapkan, terutama di negeri-negeri yang masyarakatnya masih diliputi kebodohan, dikuasai ambisi untuk menonjolkan diri, serta mudah merasa puas dengan perkara-perkara kecil dan tidak substansial.”

(Ahmad bin Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, [Mesir: Musthafa al-Babil Halabi, 1365 H.], juz XX, hlm. 32–33).

Penjelasan Al-Maraghi tersebut memperlihatkan bahwa politik pecah belah bukan sekadar tindakan memisahkan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Lebih jauh, strategi ini bekerja dengan cara menanamkan permusuhan, memperbesar perbedaan, dan membuat setiap kelompok sibuk menghadapi kelompok lainnya. Ketika masyarakat kehilangan kemampuan untuk membangun persatuan, penguasa justru memperoleh keuntungan karena tidak lagi menghadapi kekuatan rakyat yang solid.

Lantas, siapa pihak yang paling dirugikan dari praktik semacam ini? Tidak lain adalah masyarakat itu sendiri. Ketika energi publik habis untuk mempertahankan ego kelompok dan mempertentangkan perbedaan, perhatian terhadap persoalan-persoalan mendasar menjadi semakin berkurang. Masyarakat lebih sibuk terlibat dalam perdebatan yang tidak produktif, saling mencela, dan berusaha menjatuhkan satu sama lain daripada mengidentifikasi akar persoalan yang sesungguhnya. Akibatnya, berbagai persoalan penting yang menyangkut kepentingan bersama justru tidak mendapatkan perhatian yang semestinya.

Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi juga memberikan penjelasan menarik mengenai motif di balik tindakan penguasa yang sengaja memecah belah masyarakat. Menurutnya, pembentukan berbagai kelompok dalam satu komunitas bukanlah tindakan tanpa tujuan. Ada kepentingan tertentu yang hendak dicapai, yakni menciptakan pertentangan internal agar setiap kelompok terus disibukkan dengan konflik masing-masing. Dengan demikian, masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk memusatkan perhatian pada persoalan yang dapat mengancam keberlangsungan kekuasaan.

Asy-Sya’rawi menjelaskan:

ولا شكَّ أن جَعْل الأمة الواحدة عدة طوائف له مَلْحظ عند الفاعل، فمن مصلحته أن يزرع الخلاف بين هذه الطوائف ويشغل بعضها ببعض، فلا تستقر بينهم الأمور، ولا يتفرغون للتفكير فيما يقلقه ويهزّ عرشه من تحته، فيظل هو مطلوبًا من الجميع.

Artinya: “Tidak diragukan lagi bahwa tindakan memecah satu umat menjadi beberapa kelompok tentu memiliki tujuan tertentu bagi pihak yang melakukannya. Salah satu kepentingannya adalah menanamkan perselisihan di antara kelompok-kelompok tersebut dan membuat mereka saling menyibukkan diri dengan konflik masing-masing. Akibatnya, kehidupan mereka tidak pernah berada dalam keadaan yang stabil dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk memikirkan sesuatu yang dapat mengusik serta mengguncang singgasana kekuasaannya. Dengan demikian, sang penguasa akan tetap menjadi sosok yang dibutuhkan oleh semua pihak.”

(Muhammad Mutawalli Asy-Sya’rawi, Tafsir Asy-Sya’rawi, [t.t.: Mathabi’ Akhbaril Yaum, 1997], juz XVII, hlm. 10872).

Pandangan Asy-Sya’rawi ini semakin memperjelas bagaimana konflik horizontal dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan kekuasaan. Ketika masyarakat terus-menerus terlibat dalam pertikaian internal, mereka kehilangan kesempatan untuk membangun kesadaran bersama dan mengawasi jalannya kekuasaan. Bahkan, penguasa yang seharusnya menjadi pihak yang dikritisi justru dapat tampil seolah-olah menjadi penengah atau sosok yang dibutuhkan oleh semua kelompok. Dengan kata lain, perpecahan masyarakat dapat menciptakan situasi yang menguntungkan bagi pihak yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan dominasi.

Karena itulah, Al-Qur’an memberikan peringatan keras agar umat Islam tidak terjebak dalam perselisihan yang berujung pada hilangnya kekuatan kolektif. Dalam Surat Al-Anfal ayat 46, Allah Swt. berfirman:

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۚ ۝٤٦

Artinya: “Taatilah Allah dan Rasul-Nya, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, serta bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”

Ayat tersebut mengandung pesan penting bahwa perselisihan yang tidak terkendali dapat berakibat pada melemahnya kekuatan suatu komunitas. Ketika perdebatan berubah menjadi permusuhan, energi yang seharusnya digunakan untuk memperjuangkan kepentingan bersama justru habis untuk menghadapi sesama anggota masyarakat. Pada titik inilah perpecahan tidak lagi sekadar persoalan hubungan sosial, tetapi juga dapat menjadi ancaman terhadap kemampuan suatu umat untuk mempertahankan martabat dan memperjuangkan keadilan.

Dengan demikian, kisah Firaun memberikan pelajaran bahwa masyarakat yang terfragmentasi ke dalam berbagai kubu akan lebih mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Perbedaan yang semestinya menjadi kekayaan sosial justru dapat berubah menjadi instrumen untuk melemahkan kekuatan bersama apabila terus-menerus dieksploitasi. Kondisi semacam ini tentu merugikan rakyat, tetapi dapat memberikan keuntungan bagi kelompok elite yang memperoleh manfaat dari keberlangsungan konflik.

Lebih jauh, politik pecah belah juga berpotensi mengalihkan perhatian masyarakat dari persoalan-persoalan yang jauh lebih mendasar. Ketika publik terus disibukkan dengan pertentangan identitas, perbedaan pilihan, dan perselisihan antarkelompok, berbagai persoalan mengenai keadilan, kesejahteraan, pendidikan, ekonomi, serta tanggung jawab penguasa berisiko kehilangan ruang pembahasan. Pada akhirnya, masyarakat terjebak dalam konflik yang menguras energi, sementara persoalan yang seharusnya diselesaikan justru tetap berlangsung.

Dari kisah Firaun kita belajar bahwa perpecahan rakyat dapat menjadi jalan bagi langgengnya kekuasaan yang zalim. Sebab, rakyat yang sibuk bertikai akan kesulitan membangun persatuan untuk memperjuangkan kepentingan bersama.