Kabarumat.co – Pembahasan mengenai i’jaz Al-Qur’an selama ini lebih banyak diarahkan pada aspek tantangan (at-tahaddi) yang ditujukan kepada pihak-pihak yang meragukan atau menentang kemukjizatannya. Akan tetapi, kajian terhadap i’jaz Al-Qur’an juga dapat dikembangkan melalui perspektif yang lebih spesifik, yaitu dengan menelaah landasan teologis dan bukti historis mengenai terjaganya Al-Qur’an dari berbagai bentuk perubahan, penyimpangan, maupun pemalsuan (tahrif). Dalam konteks ini, salah satu dasar normatif yang menjadi pijakan utama adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Hijr ayat 9:
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ
“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur’an dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya.”
Ayat tersebut menegaskan adanya jaminan ilahi atas pemeliharaan Al-Qur’an. Jaminan ini tidak hanya memiliki dimensi teologis sebagai bentuk penjagaan Allah SWT terhadap wahyu-Nya, tetapi juga membuka ruang kajian historis mengenai mekanisme transmisi, kodifikasi, dan pemeliharaan mushaf Al-Qur’an dari generasi ke generasi.
Epistemologi Kemukjizatan Al-Qur’an dan Urgensi Pemeliharaannya
Dalam perspektif tafsir, Al-Ṭabari menjelaskan bahwa lafaz laḥāfiẓūn dalam QS. Al-Hijr ayat 9 mengandung makna jaminan Allah SWT untuk menjaga Al-Qur’an dari berbagai bentuk penyimpangan, baik berupa penambahan unsur asing ke dalam teks maupun pengurangan terhadap kandungan substansialnya, termasuk aspek hukum dan ketentuan syariat (Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl al-Qur’ān, 7/493). Penafsiran tersebut selaras dengan pandangan Al-Baghawi yang menegaskan bahwa pemeliharaan ilahi mencakup perlindungan Al-Qur’an dari segala kemungkinan perubahan dan distorsi tekstual (Ma‘ālim at-Tanzīl, 4/370).
Sejalan dengan penjelasan tersebut, Muhammad bin Abdul Aziz al-A’waji mengemukakan bahwa keterpeliharaan Al-Qur’an dari kekurangan, ketidaksesuaian, dan kontradiksi internal merupakan salah satu bukti nyata kemukjizatannya (Al-Madkhal ilā ‘Ilm al-I‘jāz al-Qur’ān, hlm. 24). Dengan demikian, keotentikan Al-Qur’an tidak hanya dipahami sebagai konsekuensi dari janji Allah SWT untuk memelihara wahyu-Nya, tetapi juga dapat ditelaah melalui keberlangsungan teks Al-Qur’an yang terjaga sepanjang sejarah.
Pemeliharaan Al-Qur’an tersebut diwujudkan melalui mekanisme transmisi yang memiliki landasan metodologis kuat serta berlangsung secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada masa pewahyuan, proses penyampaian Al-Qur’an dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu penghafalan oleh para sahabat dan pencatatan wahyu yang dilaksanakan di bawah pengawasan langsung Nabi Muhammad SAW. Kedua metode ini menjadi fondasi awal bagi terpeliharanya keutuhan wahyu.
Upaya tersebut kemudian berlanjut pada masa kekhalifahan Abu Bakar ash-Shiddiq melalui proses penghimpunan ayat-ayat Al-Qur’an dalam satu kompilasi tertulis. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, dilakukan standardisasi mushaf guna menjaga keseragaman rujukan bacaan di tengah perkembangan wilayah Islam. Pada periode berikutnya, generasi tabi’in turut berperan dalam menjaga ketepatan periwayatan dan transmisi bacaan Al-Qur’an, khususnya dalam merespons perkembangan tradisi qira’at.
Berdasarkan rangkaian tersebut, secara epistemologis, sistem pemeliharaan Al-Qur’an dibangun di atas dua instrumen transmisi yang saling melengkapi, yaitu transmisi lisan (riwāyah bi al-ḥifẓ), melalui tradisi hafalan dan pengajaran secara langsung, serta transmisi tertulis (riwāyah bi al-kitābah), melalui pencatatan, penghimpunan, dan standardisasi mushaf. Sinergi kedua jalur ini membentuk sistem preservasi yang berkesinambungan sekaligus memperkuat validitas historis keotentikan Al-Qur’an. Oleh karena itu, Al-Qur’an yang dibaca dan dipelajari umat Islam hingga saat ini merupakan bagian dari kesinambungan transmisi wahyu yang telah diajarkan dan diwariskan sejak masa Nabi Muhammad SAW.
Metodologi Preservasi: Tradisi Lisan (Hifz)
Fahd bin Abdurrahman ar-Rumi menerangkan bahwa pemeliharaan Al-Qur’an melalui tradisi hafalan merupakan salah satu karakteristik istimewa yang membedakannya dari kitab-kitab samawi lainnya. Menurutnya, hafalan dalam konteks penjagaan Al-Qur’an dapat dikategorikan sebagai metode preservasi paling awal dalam sejarah transmisi wahyu.
Tradisi tersebut telah dimulai sejak awal proses turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad saw di Gua Hira. Setelah menerima wahyu pertama, Rasulullah saw kemudian menyampaikan dan membacakannya kepada Khadijah. Peristiwa ini menjadi bagian dari rangkaian awal penerimaan, penyampaian, dan pemeliharaan wahyu melalui tradisi lisan. Lebih jauh, ar-Rumi menegaskan bahwa metode preservasi melalui hafalan merupakan tradisi yang terus berlangsung dan tidak terputus. Hal ini dapat ditelusuri melalui kesinambungan generasi, mulai dari Rasulullah saw, para sahabat, tabiin, hingga generasi umat Islam sesudahnya yang turut menjaga Al-Qur’an melalui hafalan (Fahd bin Abdurrahman ar-Rumi, Dirasat fi Ulumil Qur’an, halaman 78).
Dalam konteks ini, sanad memiliki kedudukan penting dari sisi epistemologi keilmuan. Apabila hafalan berfungsi menjaga keutuhan materi bacaan Al-Qur’an, sanad berperan sebagai mekanisme untuk menelusuri asal-usul dan kesinambungan jalur transmisi bacaan tersebut. Keduanya saling berkaitan melalui proses talaqqi atau penerimaan bacaan secara langsung dari guru kepada murid. Dengan demikian, pemeliharaan Al-Qur’an tidak hanya bergantung pada daya ingat individu, tetapi juga melibatkan proses pembelajaran, pemeriksaan, dan pengakuan secara kolektif. Tradisi pengajaran yang telah berlangsung sejak masa Rasulullah inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi terbentuknya sistem sanad dalam perkembangan keilmuan Islam.
Di samping itu, keabsahan transmisi Al-Qur’an juga berkaitan erat dengan konsep mutawatir. Istilah ini merujuk pada pola periwayatan yang melibatkan banyak perawi pada setiap tingkatan generasi, sehingga menurut pertimbangan rasional, mereka tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kebohongan. Dalam disiplin ilmu qira’at, aspek kemutawatiran menjadi salah satu kriteria penting dalam penerimaan bacaan Al-Qur’an, di samping kesesuaiannya dengan kaidah bahasa Arab dan rasm Mushaf Utsmani (Al-Madkhal Ila Ilmil Qira’at, halaman 89).
Berdasarkan perspektif Ulumul Qur’an, keterkaitan antara hifz, sanad, dan mutawatir membentuk tiga unsur yang saling menguatkan dalam sistem preservasi Al-Qur’an. Hafalan berfungsi sebagai sarana pemeliharaan bacaan, sanad menjadi jalur transmisi sekaligus mekanisme penelusuran dan verifikasi, sedangkan mutawatir memberikan landasan kepastian melalui transmisi kolektif yang berkesinambungan. Perpaduan ketiganya memperlihatkan keistimewaan sistem penjagaan Al-Qur’an yang tidak hanya bertumpu pada dokumentasi tertulis, tetapi juga didukung oleh tradisi lisan yang terpelihara lintas generasi.
Metodologi Preservasi: Tradisi Penulisan (Tadwin)
Selain melalui hafalan, pemeliharaan Al-Qur’an juga berlangsung melalui tradisi penulisan dan kodifikasi. Secara historis, proses ini dapat dipetakan ke dalam tiga fase utama, yakni pada masa Rasulullah saw, masa Abu Bakar ash-Shiddiq, dan masa Utsman bin Affan.
Pertama, penulisan Al-Qur’an pada masa Rasulullah saw.
Sejak wahyu diturunkan, Rasulullah saw telah menginstruksikan sejumlah sahabat yang memiliki kemampuan menulis untuk mencatat ayat-ayat Al-Qur’an. Di antara mereka terdapat Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka’ab, dan beberapa sahabat lainnya. Pencatatan tersebut tidak dilakukan secara sembarangan, sebab Rasulullah saw juga memberikan arahan mengenai penempatan setiap ayat ke dalam surah yang telah ditentukan.
Pada periode ini, wahyu ditulis menggunakan berbagai media yang tersedia, seperti pelepah kurma, tulang, dan lembaran-lembaran tertentu. Meskipun belum dihimpun dalam satu mushaf yang utuh, seluruh proses pencatatan berada dalam pengawasan dan bimbingan Rasulullah saw. Dengan demikian, penulisan Al-Qur’an pada masa Nabi menjadi tahap awal dokumentasi tertulis yang berjalan beriringan dengan tradisi hafalan.
Kedua, kodifikasi Al-Qur’an pada masa Abu Bakar ash-Shiddiq.
Upaya penghimpunan Al-Qur’an dalam satu kumpulan tertulis secara lebih sistematis mulai dilakukan pada masa kekhalifahan Abu Bakar ash-Shiddiq. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya penghafal Al-Qur’an yang gugur dalam Perang Yamamah. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan pemeliharaan Al-Qur’an apabila tidak segera dilakukan langkah penghimpunan secara menyeluruh.
Atas pertimbangan tersebut, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar ayat-ayat Al-Qur’an yang sebelumnya tersebar dalam berbagai media penulisan dihimpun menjadi satu kesatuan. Setelah melalui pertimbangan, Abu Bakar akhirnya menyetujui usulan tersebut dan menugaskan Zaid bin Tsabit untuk memimpin proses kodifikasi.
Dalam pelaksanaannya, penghimpunan Al-Qur’an dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan verifikasi yang ketat. Setiap ayat tidak hanya diperiksa berdasarkan catatan tertulis yang berasal dari masa Rasulullah saw, tetapi juga melalui konfirmasi hafalan dan kesaksian. Prosedur ini dimaksudkan agar teks yang dihimpun benar-benar memiliki dasar transmisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kodifikasi pada masa Abu Bakar merupakan langkah strategis untuk mengintegrasikan bukti tertulis dan hafalan dalam satu himpunan Al-Qur’an.
Ketiga, standardisasi Mushaf pada masa Utsman bin Affan.
Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, persoalan baru muncul seiring dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam. Perluasan teritorial tersebut diikuti oleh meningkatnya jumlah penduduk Muslim, termasuk masyarakat yang baru memeluk Islam dari berbagai latar belakang bahasa dan budaya. Kondisi ini turut memengaruhi pola penyebaran dan pengajaran bacaan Al-Qur’an di berbagai daerah.
Seiring berkembangnya pusat-pusat pembelajaran Al-Qur’an di wilayah yang berbeda, muncul perselisihan mengenai variasi bacaan. Bahkan, dalam sejumlah kasus, perbedaan tersebut berkembang menjadi pertentangan yang cukup serius hingga sebagian kelompok saling menyalahkan dan menganggap bacaan kelompok lain tidak benar.
Situasi ini tidak terlepas dari penyebaran transmisi keilmuan Al-Qur’an yang semakin luas dan tersebar di berbagai wilayah administratif Islam. Para sahabat yang menetap di daerah-daerah tersebut memiliki peran penting dalam mengajarkan Al-Qur’an kepada masyarakat setempat. Ubay bin Ka’ab, misalnya, dikenal memiliki peran dalam pengajaran Al-Qur’an di kawasan Syam.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Utsman bin Affan mengambil kebijakan standardisasi mushaf. Beliau membentuk tim yang bertugas menyalin mushaf berdasarkan himpunan Al-Qur’an yang telah dikumpulkan pada masa Abu Bakar. Salinan tersebut kemudian dijadikan standar rujukan bersama yang dikenal dengan istilah Mushaf al-Imam. Selanjutnya, mushaf-mushaf lain yang berpotensi menimbulkan perbedaan dan perselisihan diperintahkan untuk disisihkan atau dimusnahkan.
Kebijakan standardisasi ini menjadi langkah penting dalam menjaga kesatuan rujukan tekstual Al-Qur’an di tengah meluasnya wilayah Islam. Melalui kebijakan tersebut, perselisihan bacaan dapat dikendalikan dan umat Islam memiliki acuan mushaf yang seragam dalam penulisan teks Al-Qur’an (Al-Zarqani, Manahilul Irfan, juz I, halaman 202–212).
Langkah yang ditempuh para sahabat tersebut memperlihatkan kesungguhan mereka dalam menjaga kemurnian Al-Qur’an. Upaya penghimpunan dan standardisasi mushaf bukan sekadar tindakan administratif, melainkan bagian dari ikhtiar untuk memastikan bahwa teks Al-Qur’an tetap terpelihara dari perubahan, penyimpangan, maupun pemalsuan (tahrif).
Integrasi Tradisi Hafalan dan Penulisan dalam Preservasi Al-Qur’an
Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemeliharaan Al-Qur’an berlangsung melalui dua jalur utama yang saling melengkapi, yaitu tradisi lisan melalui hafalan (hifz) dan tradisi tertulis melalui pencatatan serta kodifikasi (tadwin). Keduanya bukanlah metode yang berjalan secara terpisah, melainkan membentuk sistem preservasi yang saling menguatkan sejak masa Rasulullah saw hingga generasi-generasi sesudahnya.
Tradisi hafalan memastikan keberlangsungan bacaan Al-Qur’an melalui proses pembelajaran dan transmisi antargenerasi. Sementara itu, dokumentasi tertulis menyediakan rujukan tekstual yang dapat diperiksa dan dijadikan pedoman bersama. Kehadiran sanad dan mekanisme verifikasi semakin memperkuat kesinambungan serta keabsahan transmisi tersebut.
Dengan demikian, sejarah pemeliharaan Al-Qur’an memperlihatkan adanya sistem penjagaan yang melibatkan dimensi personal, kolektif, dan dokumenter secara bersamaan. Integrasi antara hafalan, transmisi sanad, dan kodifikasi tertulis menjadi bagian penting dari tradisi keilmuan Islam dalam mempertahankan autentisitas Al-Qur’an.
Pada akhirnya, keberlangsungan teks Al-Qur’an yang terpelihara melalui berbagai generasi tidak hanya menunjukkan kuatnya tradisi intelektual umat Islam, tetapi juga dipahami sebagai manifestasi dari janji Allah Swt untuk menjaga kitab suci-Nya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
Artinya: “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur’an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (QS. Al-Hijr: 9).