Kabarumat.co – Setiap kali data baru muncul yang menunjukkan semakin sedikit orang yang ingin menikah atau semakin bertambahnya usia saat menikah, reaksi masyarakat cenderung seragam. Terjadi kepanikan massal yang disertai doa dan berbagai kampanye. Ada yang berpendapat bahwa generasi muda saat ini terlalu pilih-pilih, terlalu manja, sangat mencintai kebebasan, kurang religius, terlalu fokus pada karier, individualistis, terlalu sering menonton drama Korea, atau—yang paling sering saya dengar—terlalu takut untuk membangun hubungan.
Memang benar bahwa angka pernikahan di Indonesia terus menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2024 menjadi periode dengan angka pernikahan terendah dalam sepuluh tahun terakhir, yaitu sebanyak 1,48 juta pernikahan. Pada tahun 2023, angka tersebut mencapai 1,577 juta, dan pada 2022 sebanyak 1,705 juta. Tren penurunan ini bukan hanya masalah yang dialami anak muda Indonesia, melainkan fenomena yang terjadi secara global.
Mayoritas negara di Amerika, Eropa, Asia, dan Afrika juga mengalami penurunan angka pernikahan, terutama sejak dekade 1970-an. Sejak saat itu, generasi muda di berbagai benua menghadapi dilema serupa. Pernikahan dianggap mahal, rumit, dan bukan lagi jaminan masa depan yang stabil (Lee & Payne, 2010).
Menikah bukan lagi sebuah keputusan yang penuh cinta, indah, dan membahagiakan seperti mawar Damaskus di musim semi setelah pasangan mendaftar di Kantor Urusan Agama. Kini, pernikahan menjadi sebuah perhitungan yang serius.
Hal ini tidak mengherankan mengingat harga rumah yang terus meningkat, cicilan kendaraan yang belum lunas, gaji yang stagnan, beban utang, serta kewajiban membalas jasa kepada keluarga (fenomena generasi sandwich). Selain itu, sulitnya menemukan teladan pernikahan yang harmonis, sementara negara sering kali hanya berperan sebagai pengamat atau pemberi komentar tanpa tindakan nyata—mirip tetangga yang suka mengkritik.
Alasan Menikah
Secara positif, ketika generasi saat ini memilih untuk belum menikah, bukan berarti mereka “belum dewasa.” Justru sebaliknya, mereka cukup matang untuk menyadari bahwa menikah bukan pelarian dari masalah, melainkan bisa menimbulkan masalah baru. Selain itu, mereka juga cenderung menunggu waktu yang tepat untuk menikah—karena tren penurunan angka pernikahan selalu diiringi dengan kenaikan rata-rata usia saat menikah.
Misalnya, Pugliese (2024) menambahkan perspektif menarik dalam diskusi ini. Dalam studi lintas negara OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development, yang terdiri dari 38 negara) antara tahun 1980 sampai 2014, hasil riset menunjukkan bahwa penurunan angka pernikahan turut menyebabkan penurunan tabungan rumah tangga.
Ini berarti keputusan untuk tidak menikah bukan hanya berdampak pada perubahan sosial, tetapi juga berpengaruh pada kondisi ekonomi makro. Menikah ternyata memberikan struktur dan dorongan untuk menabung. Jika seseorang tidak menikah, dorongan tersebut melemah. Jadi, jika tabungan nasional menurun, jangan hanya menyalahkan budaya konsumtif—angka pernikahan yang menurun juga berperan. Fenomena ini sudah terjadi di Indonesia.
Penjelasan yang hanya mengandalkan “nilai-nilai keluarga yang memudar” sulit dijadikan satu-satunya cara memahami penurunan angka pernikahan. Dalam banyak kasus, budaya justru merupakan respons terhadap kondisi ekonomi dan demografi yang ada.
Artinya, bukan karena generasi muda sekarang sangat individualis lalu menolak menikah, melainkan mereka menolak menikah terlebih dahulu, dan kemudian budaya individualis terbentuk. Ini menunjukkan bahwa kita tidak perlu buru-buru menghakimi anak muda yang enggan menikah. Karena penghakiman semacam itu justru menghalangi kita untuk melihat akar masalah secara menyeluruh. Jika biaya hidup tinggi, masa depan tidak pasti, dan pekerjaan tidak stabil, siapa yang masih semangat untuk melakukan foto pre-wedding sebagai hiasan undangan?
Penurunan Pernikahan Lebih dari Sekadar Statistik
Ibarat sebuah konser yang memerlukan dana besar, persiapan panjang, dan rumit, namun tidak ada jaminan berapa penonton yang akan hadir membeli tiket. Tidak heran jika banyak yang memilih tampil sendiri daripada membentuk duo, karena cara ini lebih hemat biaya. Apalagi, menjadi solois juga berarti tak perlu berurusan dengan mertua. Faktanya, masalah dengan mertua adalah salah satu faktor perceraian yang sering tidak terbuka saat proses hukum.
Setelah tren penurunan angka pernikahan ini, Indonesia akan menghadapi konsekuensi lanjutan seperti penurunan angka kelahiran (yang berpengaruh pada keseimbangan populasi), peningkatan angka perceraian (yang berdampak buruk pada kesejahteraan anak), penurunan ekonomi (karena pernikahan dan keluarga berperan penting dalam kegiatan sosial), serta perubahan norma sosial termasuk pandangan terhadap hubungan pra-nikah.
Oleh karena itu, kita harus memandang penurunan angka pernikahan bukan sekadar sebagai data statistik kependudukan semata. Keengganan generasi kita untuk menikah adalah sebuah seruan bersama bahwa sistem ekonomi, sosial, dan politik saat ini kurang mendukung komitmen jangka panjang.
Jika pemerintah ingin menaikkan angka pernikahan, bukan dengan memberikan diskon massal untuk nikah atau mengadakan webinar bertema “Menikah Itu Ibadah” (yang sudah diketahui bahkan oleh anak SMP). Namun, yang lebih penting adalah membuat kebijakan nyata—seperti menyediakan hunian yang terjangkau, akses kesehatan yang baik, fasilitas umum berkualitas, perlindungan kerja, serta pendidikan yang terjangkau.