AMMAN–Yordania menolak dan mengutuk rencana otoritas Israel untuk menyetujui pembangunan 3.000 rumah di permukiman baru di wilayah Tepi Barat Palestina yang diduduki.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Yordania Haitham Abu Al-Fool, Ahad (24/10), memperingatkan agar tidak membangun permukiman baru di wilayah Palestina yang diduduki, menggambarkan langkah itu sebagai “pelanggaran hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan.”
Dia menekankan, kebijakan pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk pembangunan permukiman atau perluasan atau penyitaan properti atau pemindahan warga Palestina, adalah kebijakan ilegal yang merusak upaya untuk membangun ketenangan dan peluang solusi dua negara yang akan membawa perdamaian yang komprehensif dan adil.
Israel pada Ahad kemarin mengumumkan rencana untuk membangun lebih banyak tempat tinggal bagi pemukim Yahudi di Tepi Barat yang diduduki.
Pengumuman dari kementerian perumahan dan konstruksi di pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Naftali Bennett mengatakan tender telah diterbitkan untuk pembangunan 1.355 rumah di Tepi Barat, yang telah diduduki oleh Israel sejak Perang Enam Hari 1967.
Rumah-rumah baru itu menambah lebih dari 2.000 tempat tinggal yang menurut sumber pertahanan pada Agustus akan diizinkan dibangun bagi pemukim Israel Tepi Barat.
Menteri Perumahan Israel Zeev Elkin, anggota partai sayap kanan New Hope, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “memperkuat kehadiran Yahudi (di Tepi Barat) sangat penting bagi visi Zionis”.