kabarumat.co – Maria Ulfah Anshor, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), menekankan bahwa penanganan penyintas bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat harus menempatkan pemenuhan hak-hak perempuan sebagai prioritas.
Ia menyatakan bahwa selama ini respons bencana belum sepenuhnya memperhatikan sensitivitas gender dan kerap mengabaikan kebutuhan khusus perempuan, terutama dalam situasi darurat di lokasi pengungsian. Maria menyoroti tantangan serius yang dihadapi perempuan penyintas, termasuk ibu hamil dan mereka yang sedang dalam masa reproduksi, di mana pelayanan dari pihak negara masih jauh dari memadai.
“Di pengungsian, banyak perempuan yang sedang menjalani proses reproduksi, tetapi tidak tersedia air bersih maupun fasilitas kamar mandi yang layak,” ungkapnya di Ciganjur, Jakarta, Ahad (21/12/2025).
Maria menambahkan bahwa kondisi tersebut berdampak langsung pada keselamatan dan kesehatan perempuan, khususnya ibu hamil yang terpaksa melahirkan dalam situasi darurat. Ia menegaskan bahwa kebutuhan perempuan berbeda dengan kebutuhan laki-laki dan tidak bisa disamakan.
“Ada dua hal yang harus segera diperhatikan. Pertama, pemerintah, termasuk BNPB, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan kementerian terkait lainnya, harus menyediakan bantuan yang sesuai dengan kepentingan perempuan. Kebutuhan ini tidak bisa digantikan dan tidak bisa dipenuhi oleh laki-laki,” tegasnya.
Selain itu, Maria menyoroti kesulitan perempuan yang sedang menstruasi di pengungsian, di mana keterbatasan akses terhadap pembalut menjadi masalah serius yang sering terabaikan.
“Mereka kesulitan mendapatkan pembalut, dan ini menjadi persoalan bagi perempuan,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa isu sanitasi di pengungsian merupakan masalah penting yang harus segera diperbaiki. Terbatasnya jumlah toilet, kualitas air yang tidak layak, serta pembagian toilet yang sama antara laki-laki dan perempuan dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
“Waktu yang dibutuhkan perempuan untuk menggunakan toilet biasanya lebih lama dibanding laki-laki,” jelas Maria.
Ia menekankan bahwa di banyak lokasi pengungsian, jumlah perempuan sering kali lebih banyak daripada laki-laki, sehingga fasilitas sanitasi harus disesuaikan dengan komposisi dan kebutuhan mereka.
“Perlu diperiksa, berapa jumlah toilet untuk perempuan dan berapa banyak perempuan yang menggunakannya,” ujarnya.
Maria juga menyoroti tingginya risiko kekerasan seksual di pengungsian yang masih digabung tanpa pemisahan dan pengamanan memadai.
“Pengungsian yang masih digabung sangat rentan terhadap kekerasan seksual,” katanya.
Saat ini, Komnas Perempuan sedang melakukan pemantauan langsung di lapangan untuk mengumpulkan data dan temuan. Hasil pemantauan tersebut akan digunakan untuk kajian dan penyusunan rekomendasi kepada pemerintah, dengan fokus pada pemenuhan hak-hak perempuan.
“Kami terus memantau, mengkaji, dan memberikan masukan. Selanjutnya, rekomendasi akan disampaikan kepada pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif, untuk menghentikan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk dalam bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” pungkas Maria.