kabarumat.com – Di tengah hiruk-pikuk demokrasi digital dewasa ini, ruang publik Indonesia justru semakin kehilangan tradisi percakapan yang sehat. Perdebatan politik tak lagi didominasi argumentasi yang jernih dan bernas, melainkan kerap berubah menjadi saling sindir, saling menyerang, dan dipenuhi prasangka. Media sosial yang semestinya menjadi wadah dialog antarwarga perlahan menjelma menjadi ruang kebisingan tanpa kedalaman. Tidak mengherankan jika warganet Indonesia kerap dikenal karena keras dan tajamnya komentar-komentar mereka.
Setelah Pemilu 2024, masyarakat memang tidak lagi terpolarisasi secara ekstrem sebagaimana pada Pilpres 2019. Namun, polarisasi itu sejatinya tidak benar-benar lenyap, melainkan hanya berganti rupa. Kini publik tidak lagi sibuk melontarkan label seperti “cebong”, “kampret”, atau “kadrun”, tetapi tetap terjebak dalam budaya politik yang bermasalah: pengidolaan berlebihan terhadap tokoh, pembelaan tanpa sikap kritis, dan ketidakmampuan menerima perbedaan pendapat.
Dalam kondisi demikian, demokrasi kita menghadapi persoalan serius berupa hilangnya nalar musyawarah. Kritik kerap dipandang sebagai kebencian, perbedaan dianggap ancaman, sedangkan dukungan politik berubah menjadi kultus individu.
Padahal, sebagaimana termaktub dalam Pancasila, demokrasi Indonesia tidak semata-mata berkaitan dengan pemilu dan perebutan kekuasaan. Demokrasi Indonesia dibangun di atas semangat permusyawaratan: kesediaan untuk saling mendengar, mempertimbangkan pandangan yang berbeda, dan mencari kebijaksanaan bersama.
Sayangnya, semangat tersebut semakin terpinggirkan oleh budaya politik digital yang serba cepat, emosional, dan dangkal. Algoritma media sosial lebih memberi ruang bagi kemarahan ketimbang kejernihan berpikir. Akibatnya, ruang publik dipenuhi potongan video, propaganda emosional, dan perang opini yang miskin substansi.
Belajar dari Nabi Ibrahim
Krisis nalar dalam demokrasi kita tentu harus segera diatasi jika bangsa ini ingin menatap masa depan yang lebih baik. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dan saat ini bertepatan dengan momentum Iduladha, maka kisah Nabi Ibrahim dapat menjadi pijakan penting untuk merefleksikan persoalan tersebut.
Setiap Iduladha tiba, umat Islam selalu mengenang kisah Nabi Ibrahim yang mendapat perintah dari Allah untuk mengorbankan putranya, Nabi Ismail—meskipun dalam sebagian riwayat disebut Nabi Ishaq. Di balik kisah itu tersimpan pelajaran berharga yang relevan bagi kehidupan demokrasi kita hari ini.
Ketika menerima perintah melalui mimpi untuk menyembelih putranya, Nabi Ibrahim tidak serta-merta mempercayainya begitu saja. Padahal beliau seorang nabi yang tentu mendapatkan wahyu dari Allah. Beliau tetap merenungkan dan memastikan terlebih dahulu kebenaran pesan tersebut. Momentum ini kemudian dikenal sebagai hari Tarwiyah, yang diperingati umat Islam pada 8 Dzulhijjah. Setelah mimpi yang sama datang kembali pada hari berikutnya, barulah Nabi Ibrahim meyakini bahwa pesan itu benar-benar berasal dari Allah. Hari itu kemudian dikenal sebagai hari Arafah, 9 Dzulhijjah.
Menariknya, meskipun telah yakin bahwa perintah tersebut berasal dari Allah, Nabi Ibrahim tetap tidak bertindak secara tergesa-gesa. Beliau justru mengajak Nabi Ismail berdialog dan bermusyawarah terlebih dahulu. Padahal Nabi Ismail masih belia dan perintah itu datang langsung dari Allah. Namun Nabi Ibrahim tetap menunjukkan kebijaksanaan dengan mendengarkan pendapat putranya sebelum mengambil keputusan.
Potongan kisah Nabi Ibrahim ini semestinya menjadi pelajaran penting bagi umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia dalam menghadapi krisis nalar demokrasi saat ini. Seperti Nabi Ibrahim, masyarakat seharusnya lebih bijak dalam menerima informasi. Setiap kabar yang datang perlu dipertimbangkan dengan matang, diuji kebenarannya, lalu dibicarakan secara baik-baik melalui musyawarah dan dialog yang sehat, sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim.