Kabarumat.co – Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang kedua, memiliki potensi besar untuk menjadi penopang ketahanan pangan maritim dunia. Karunia alam yang melimpah ini merupakan anugerah dari Allah SWT yang patut dijaga, dikelola secara bijaksana, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai wujud rasa syukur. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nahl ayat 14:
“Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.”
Besarnya potensi sektor akuakultur dan perikanan tangkap telah lama menarik perhatian investor global, yang menggelontorkan investasi bernilai miliaran dolar ke industri ini. Sektor yang sebelumnya dipandang sebagai usaha tradisional kemudian memasuki babak baru seiring hadirnya gelombang digitalisasi maritim. Optimisme pun menguat ketika startup berbasis teknologi akuakultur (aquatech) muncul sebagai inovator yang diyakini mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan para petambak lokal.
Optimisme terhadap digitalisasi sektor perikanan mendadak memudar ketika dugaan praktik penipuan terencana mencuat dan menyeret eFishery, salah satu perusahaan teknologi akuakultur terbesar di Indonesia. Persoalan ini tidak lagi sebatas masalah tata kelola internal perusahaan, tetapi telah berkembang menjadi isu yang memengaruhi persepsi terhadap kredibilitas iklim investasi Indonesia di mata investor regional maupun global.
Sorotan semakin menguat setelah Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengungkapkan bahwa Retirement Fund Inc (KWAP), lembaga pengelola dana pensiun pegawai negeri Malaysia, menjadi salah satu pihak yang dirugikan akibat investasinya di eFishery. Dari pendanaan yang dikucurkan pada 2023, KWAP diperkirakan mengalami kerugian lebih dari Rp850 miliar. Sejumlah hasil investigasi internal dan proses hukum kemudian mengindikasikan adanya dugaan rekayasa laporan keuangan oleh manajemen lama perusahaan untuk menciptakan kesan pertumbuhan bisnis yang jauh lebih baik daripada kondisi sebenarnya, sehingga mampu menarik investasi dalam jumlah besar.
Dampak dari krisis kepercayaan tersebut tidak berhenti pada ranah korporasi atau pasar modal, tetapi turut merembet ke sektor riil. Munculnya kembali kasus eFishery terjadi beriringan dengan melemahnya industri perikanan nasional, baik di sektor hulu maupun hilir. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ekosistem bisnis perikanan Indonesia tengah menghadapi tekanan yang serius.
Pada awal 2025, misalnya, startup perikanan Aruna mengumumkan pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 40 persen dari total karyawannya sebagai bagian dari langkah restrukturisasi perusahaan. Di sisi lain, industri pengolahan hasil perikanan konvensional juga menghadapi tekanan berat. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah pabrik pengolahan ikan terpaksa mengurangi bahkan menghentikan operasional akibat terbatasnya pasokan bahan baku serta meningkatnya biaya produksi.
Di Jawa Timur, gelombang PHK terjadi di PT Bahari Biru Nusantara, Lamongan, dan kawasan industri perikanan Muncar, Banyuwangi. Pelemahan pasokan ikan serta ketidakpastian kebijakan ekspor disebut menjadi faktor yang memperburuk kondisi industri. Situasi serupa juga dialami PT Cilacap Samudera Fishing Industry (PT CSFI), yang harus merumahkan sekaligus memberhentikan sebagian pekerjanya karena tekanan ekonomi di sektor maritim.
Bahkan, tekanan tersebut turut dirasakan oleh badan usaha milik negara. PT Perikanan Indonesia (Perindo) melakukan langkah efisiensi melalui pemutusan hubungan kerja di sejumlah unit operasional, termasuk di Subang, Jawa Barat. Kebijakan tersebut memicu penolakan dari serikat pekerja yang menilai prosesnya kurang transparan. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi sektor perikanan nasional bukan hanya berkaitan dengan satu perusahaan atau satu model bisnis, melainkan mencerminkan tantangan struktural yang sedang membayangi keberlanjutan ekosistem perikanan Indonesia.
Menyoal Perikanan Berkelanjutan
Melemahnya kinerja perusahaan perikanan, baik konvensional maupun berbasis teknologi, menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi sektor ini bukan sekadar kasus individual, melainkan mencerminkan kerentanan sistemik dalam rantai pasok perikanan dari hulu hingga hilir. Kondisi tersebut menjadi indikator bahwa sistem perikanan Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan keberlanjutan.
Pandangan Anthony Charles dalam Sustainable Fishery Systems (2023) menegaskan bahwa keberlanjutan perikanan tidak dapat diukur semata-mata dari besarnya volume produksi atau nilai ekonomi yang dihasilkan. Sebaliknya, sistem perikanan yang berkelanjutan harus dibangun di atas empat pilar yang saling berkaitan, yakni keberlanjutan ekologi, keberlanjutan sosial-ekonomi, keberlanjutan komunitas, serta keberlanjutan kelembagaan dan tata kelola.
Dalam perspektif tersebut, tata kelola menjadi elemen yang sangat menentukan. Charles menekankan pentingnya kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan memiliki integritas finansial. Jika dikaitkan dengan kasus eFishery, dugaan manipulasi laporan keuangan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut belum terpenuhi. Praktik tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi investor, tetapi juga menggerus kepercayaan terhadap iklim investasi serta reputasi tata kelola bisnis maritim Indonesia di tingkat internasional.
Di sisi lain, inkonsistensi kebijakan pemerintah, khususnya terkait regulasi ekspor, turut memperlihatkan lemahnya aspek keberlanjutan kelembagaan. Ketidakpastian kebijakan menyulitkan pelaku usaha dalam menyusun strategi bisnis jangka panjang dan memperbesar risiko di sepanjang rantai pasok perikanan.
Dampak yang paling nyata justru dirasakan oleh masyarakat. Gelombang pemutusan hubungan kerja yang terjadi di berbagai startup maupun industri pengolahan perikanan menunjukkan bahwa kelompok pekerja menjadi pihak yang paling rentan ketika ekosistem bisnis mengalami guncangan. Selain kehilangan lapangan pekerjaan, para pelaku usaha kecil juga berisiko kehilangan akses terhadap pasar yang sebelumnya terhubung melalui platform digital. Fenomena ini mengindikasikan bahwa ekosistem bisnis perikanan nasional belum memiliki daya lenting (resilience) yang memadai untuk melindungi komunitas pesisir dari tekanan ekonomi.
Sejalan dengan itu, Charles menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi sektor perikanan seharusnya tidak hanya diukur dari keuntungan perusahaan, tetapi juga dari sejauh mana manfaat ekonomi didistribusikan secara adil serta mampu memperkuat ketahanan jangka panjang masyarakat pesisir, nelayan, dan pembudidaya skala kecil. Dengan demikian, pembangunan sektor perikanan harus berorientasi pada terciptanya komunitas yang berkelanjutan, bukan semata-mata pertumbuhan bisnis.
Aspek ekologis pun tidak dapat diabaikan. Praktik eksploitasi sumber daya perikanan yang mengabaikan daya dukung lingkungan, pengelolaan limbah pakan, maupun penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan berpotensi mempercepat degradasi ekosistem laut. Dampaknya tidak hanya berupa penurunan kualitas lingkungan, tetapi juga berujung pada menurunnya produktivitas perikanan dalam jangka panjang. Meskipun pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan berbagai instrumen untuk mendukung perikanan berkelanjutan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan sehingga ancaman terhadap keberlanjutan ekologi tetap tinggi.
Rangkaian persoalan tersebut—mulai dari dugaan penipuan investasi, melemahnya kepercayaan investor, inkonsistensi kebijakan, hingga gelombang PHK di industri perikanan—seharusnya menjadi peringatan bahwa sektor maritim Indonesia memerlukan pembenahan yang lebih mendasar. Status Indonesia sebagai salah satu produsen perikanan terbesar di dunia tidak akan memiliki makna strategis apabila fondasi bisnis yang menopangnya dibangun tanpa tata kelola yang baik, transparansi, dan perlindungan terhadap para pelaku usaha maupun pekerja.
Oleh karena itu, penguatan sistem perikanan berkelanjutan harus menjadi komitmen bersama antara pemerintah, pelaku usaha, investor, dan masyarakat. Reformasi tata kelola, kepastian regulasi, perlindungan terhadap komunitas pesisir, serta pengelolaan sumber daya yang berbasis keberlanjutan merupakan prasyarat agar kekayaan laut Indonesia benar-benar menjadi sumber kesejahteraan. Tanpa pembenahan yang menyeluruh, potensi kelautan yang melimpah justru berisiko terus melahirkan krisis kepercayaan, konflik ekonomi, dan kerugian sosial bagi masyarakat.