Kabarumat.co – Dalam realitas kepemimpinan, terdapat ironi yang kerap kita temukan. Seseorang memperoleh jabatan karena diberi kepercayaan untuk mengelola dan memperjuangkan kepentingan orang banyak. Namun, setelah berada dalam posisi tersebut, tidak sedikit yang justru mulai menikmati berbagai privilese. Mereka ingin mendapatkan perlakuan istimewa, selalu didahulukan, memperoleh fasilitas khusus, serta dihormati secara berlebihan. Bahkan, ada yang merasa bahwa pekerjaan-pekerjaan tertentu tidak layak dilakukan oleh dirinya karena dianggap sebagai tanggung jawab bawahan. Akibatnya, jabatan yang semestinya menjadi amanah justru perlahan menjelma menjadi sumber kenyamanan dan kebanggaan status sosial.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekeliruan dalam memaknai esensi kepemimpinan. Jabatan tidak lagi dipahami sebagai tanggung jawab untuk mengabdi, melainkan dianggap sebagai kedudukan yang memberikan hak istimewa untuk dilayani. Padahal, Islam mengajarkan prinsip yang sebaliknya: semakin tinggi kedudukan dan semakin luas kewenangan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikulnya. Seorang pemimpin semestinya hadir untuk memberikan pelayanan, bukan menuntut pelayanan dari orang-orang yang dipimpinnya.
Prinsip tersebut tercermin dalam sebuah hadis Rasulullah saw. yang sangat relevan untuk direnungkan dalam konteks kepemimpinan:
سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا
Artinya: “Orang yang bertugas memberi minum suatu kaum adalah orang yang terakhir minum.” (HR. Muslim).
Hadis ini berkaitan dengan peristiwa perjalanan Rasulullah saw. bersama para sahabat. Ketika rombongan membutuhkan air, Rasulullah turut mengambil peran dengan menuangkan air untuk mereka. Dalam situasi tersebut, orang yang bertugas menyediakan minuman bagi orang lain justru menempatkan dirinya pada urutan terakhir untuk menikmati air. Pesan moral yang dapat dipetik ialah bahwa tanggung jawab melayani harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Keteladanan ini sekaligus mengajarkan bahwa kemuliaan seorang pemimpin tidak terletak pada seberapa banyak orang yang melayaninya, tetapi pada kesediaannya mendahulukan kepentingan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
Secara substansial, hadis tersebut mengandung ajaran tentang etika kepemimpinan dan pelayanan. Seseorang yang menerima tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang lain seharusnya tidak menempatkan kepentingan dirinya di atas kepentingan mereka. Justru, amanah yang diembannya menuntut kesediaan untuk mendahulukan kebutuhan dan kemaslahatan orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Sejalan dengan pemahaman tersebut, Syekh al-Mubarakfuri memberikan penjelasan terhadap hadis ini sebagai berikut:
وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ كُلَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا يَجِبُ عَلَيْهِ تَقْدِيمُ إِصْلَاحِهِمْ عَلَى مَا يَخُصُّ نَفْسَهُ
Artinya: “Di dalamnya terdapat isyarat bahwa setiap orang yang diberi amanah untuk mengurus urusan kaum Muslimin wajib mendahulukan kemaslahatan mereka daripada kepentingan pribadinya.” (Al-Mubarakfuri, Tuhfatul Ahwadzi, [Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.], juz VI, halaman 15).
Menulis
Al-Mubarakfuri juga menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan semestinya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat sekaligus mencegah berbagai bentuk kemudaratan yang dapat menimpa mereka. Gagasan ini memiliki kesesuaian dengan sebuah ungkapan yang cukup populer dalam tradisi Islam:
سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ
Artinya: “Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.”
Meskipun demikian, penting untuk diperhatikan bahwa ungkapan tersebut memiliki kelemahan dari segi kualitas sanad. Imam al-Munawi menerangkan bahwa sanad riwayat ini berstatus lemah dan terputus. Dengan demikian, kedudukannya tidak dapat disamakan dengan hadis sebelumnya yang tercantum dalam Shahih Muslim. (Al-Munawi, Faidhul Qadir, [Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1356 H], juz IV, halaman 122). Kendati demikian, sebagai sebuah ungkapan moral, kandungan maknanya tetap dapat digunakan untuk menggambarkan prinsip kepemimpinan yang berorientasi pada pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
Prinsip tersebut juga memperoleh landasan yang kuat dalam Al-Qur’an. Allah swt. berfirman:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS An-Nisa’: 58).
Ayat tersebut menegaskan bahwa amanah dan keadilan merupakan dua prinsip mendasar yang harus menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan. Kedudukan atau jabatan tidak boleh diperlakukan sebagai hak istimewa yang dapat dimanfaatkan semata-mata untuk memenuhi keinginan pribadi. Sebaliknya, jabatan merupakan tanggung jawab yang harus ditunaikan dengan menjaga hak serta kepentingan pihak lain. Oleh sebab itu, fasilitas yang menyertai suatu jabatan semestinya dipandang sebagai perangkat pendukung pelaksanaan tugas, bukan sebagai bentuk penghargaan pribadi yang boleh dinikmati tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
Dalam menjelaskan makna amanah, Syekh Mutawalli al-Sya’rawi menguraikan bahwa tanggung jawab yang melekat pada diri seseorang sesungguhnya memiliki hubungan dengan tanggung jawab orang lain. Ketika seseorang menjalankan amanahnya secara benar, hal itu turut mendorong pihak lain untuk melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawab mereka. Ia kemudian merumuskan pengertian amanah melalui ungkapan berikut:
الْأَمَانَةُ هِيَ أَدَاءُ حَقٍّ فِي ذِمَّتِكَ لِغَيْرِكَ
Artinya: “Amanah adalah menunaikan hak orang lain yang menjadi kewajiban dalam tanggunganmu.” (Mutawalli al-Sya’rawi, Tafsir asy-Sya’rawi, [t.tp.: Mathabi’ Akhbar al-Yaum, t.th.], juz IV, halaman 414).
Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa amanah tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab individual, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak orang lain. Setiap individu memiliki kewajiban yang harus ditunaikan terhadap pihak lain. Apabila masing-masing menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, kehidupan bersama akan tumbuh di atas fondasi kepercayaan, keadilan, dan sikap saling menghargai.
Dalam praktik kehidupan publik, persoalan amanah ini dapat dijumpai dalam berbagai bentuk. Tidak jarang terdapat pejabat yang lebih memberikan perhatian pada fasilitas, penghormatan, dan urusan protokoler daripada memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Ada pula pemegang jabatan yang justru memanfaatkan kewenangannya untuk mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu. Fenomena semacam ini menunjukkan bahwa problem kepemimpinan bukan semata-mata berkaitan dengan besarnya kekuasaan yang dimiliki, melainkan juga menyangkut orientasi dan cara seseorang menggunakan kekuasaan tersebut.
Mentalitas ingin dilayani pun tidak terbatas pada lingkungan pemerintahan dan birokrasi. Dalam dunia pendidikan, misalnya, jabatan sebagai kepala lembaga maupun kedudukan sebagai guru seharusnya tidak menjadi penghalang untuk membangun komunikasi yang terbuka dengan peserta didik dan tenaga kependidikan. Demikian pula dalam organisasi sosial maupun keagamaan, posisi sebagai ketua atau pengurus tidak semestinya melahirkan sikap merasa paling berkuasa sehingga mengabaikan pendapat dan aspirasi anggota.
Meski demikian, prinsip melayani tidak berarti seorang pemimpin harus kehilangan kewibawaan, mengabaikan aturan, atau selalu memenuhi setiap keinginan bawahannya. Pemimpin tetap memiliki tanggung jawab untuk menentukan kebijakan, mengambil keputusan, menegakkan ketentuan, serta memastikan seluruh tugas berjalan sebagaimana mestinya. Perbedaannya terletak pada tujuan yang mendasari setiap tindakan tersebut. Kewenangan harus digunakan untuk memperjuangkan kepentingan bersama, bukan untuk memelihara kenyamanan, privilese, dan kepentingan pribadi.
Keteladanan Pemimpin yang Tidak Gengsi Melayani
Rasulullah saw. telah memperlihatkan secara nyata bagaimana seorang pemimpin seharusnya bersikap. Meskipun memiliki kedudukan yang sangat mulia sebagai utusan Allah sekaligus pemimpin umat, beliau tidak pernah merasa gengsi untuk terlibat dalam pekerjaan rumah tangga. Keteladanan tersebut tergambar dalam riwayat Imam al-Bukhari ketika Aisyah ditanya mengenai kebiasaan Rasulullah selama berada di rumah. Ia menjawab:
كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ
Artinya: “Beliau biasa membantu pekerjaan keluarganya. Apabila waktu shalat tiba, beliau keluar untuk menunaikan shalat.” (Al-Bukhari, Al-Adab al-Mufrad, [Kairo: al-Mathba’ah al-Salafiyah, 1379 H], halaman 110).
Keteladanan serupa juga dapat ditemukan dalam kehidupan Sayyidina Abu Bakar sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Sa’d. Sebelum menjabat sebagai khalifah, Abu Bakar dikenal memiliki kebiasaan membantu para tetangganya dengan memerah susu kambing. Setelah beliau dibaiat menjadi khalifah, seorang perempuan muda yang tinggal di lingkungan tersebut sempat beranggapan bahwa kebiasaan itu tentu tidak akan berlanjut karena Abu Bakar kini telah menduduki jabatan sebagai pemimpin kaum Muslimin.
Namun, Abu Bakar justru memberikan jawaban yang menunjukkan keteguhan prinsipnya. Beliau berkata:
بَلَى لَعَمْرِي لَأَحْلُبَنَّهَا لَكُمْ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يُغَيِّرَنِي مَا دَخَلْتُ فِيهِ عَنْ خُلُقٍ كُنْتُ عَلَيْهِ
Artinya: “Tentu saja, demi hidupku, aku akan tetap memerah susunya untuk kalian. Aku berharap kedudukan yang kini aku emban tidak mengubah akhlakku selama ini.”
Abu Bakar kemudian benar-benar melanjutkan kebiasaannya tersebut. Bahkan, beliau tetap memperhatikan keinginan perempuan itu dengan menanyakan apakah susu yang diinginkannya berbusa atau tidak. Ibnu Sa’d mengakhiri kisah tersebut dengan menjelaskan bahwa Abu Bakar tetap memenuhi permintaan perempuan itu. (Ibnu Sa’d, Ath-Thabaqat al-Kubra, [Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990], juz III, halaman 138–139).
Dua kisah tersebut memberikan pelajaran penting bahwa kemuliaan seorang pemimpin tidak diukur dari banyaknya orang yang memberikan pelayanan kepadanya, tetapi dari kesediaannya untuk memberikan pelayanan kepada orang lain. Jabatan memang dapat menempatkan seseorang pada posisi sosial yang lebih tinggi, tetapi hal itu tidak otomatis menjadikannya lebih mulia daripada orang-orang yang dipimpinnya. Karena itu, berbagai fasilitas dan keistimewaan yang melekat pada jabatan tidak seharusnya melahirkan perasaan lebih tinggi atau lebih berhak untuk dihormati.
Pada hakikatnya, fasilitas jabatan merupakan sarana penunjang agar tanggung jawab kepemimpinan dapat dilaksanakan secara optimal dan kemaslahatan masyarakat dapat diwujudkan. Bukan sebaliknya, jabatan dijadikan alasan untuk menuntut perlakuan istimewa dari orang lain.
Dalam konteks inilah hadis tentang orang yang bertugas memberikan minum sebagai orang terakhir yang menikmati air menemukan relevansinya. Hadis tersebut mengingatkan bahwa esensi kepemimpinan bukanlah berlomba-lomba mendapatkan pelayanan dan mendahulukan kepentingan sendiri, melainkan memastikan bahwa hak dan kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya telah terpenuhi. Seorang pemimpin justru diuji melalui kesediaannya menempatkan kepentingan bersama di atas kenyamanan pribadinya. Dengan demikian, semakin besar amanah yang diterima, semakin besar pula kesediaan untuk mengabdi dan melayani.































Kenali Kami Lebih Dekat
Assalamu Alaikum Akhi Ukhti!! Selamat datang di Kabar Umat
Kami hadir setiap saat untuk menyampaikan berita terpercaya serta wawasan keislaman, keindonesiaan dan kebudayaan hanya buat Akhi Ukhti. Bantu sukseskan Visi kami satukan umat kuatkan masyarakat dengan cara share konten kami kepada teman-teman terdekat Akhi Ukhti !