Kabarumat.co – Imam Al-Mawardi dalam karyanya Adab al-Dunya wa al-Din menjelaskan bahwa keteraturan kehidupan dunia dan terciptanya kemakmuran masyarakat ditopang oleh enam prinsip utama, yaitu keberlangsungan ajaran agama, kepemimpinan yang memiliki kewibawaan, penegakan keadilan secara menyeluruh, terjaminnya keamanan bagi masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, serta adanya harapan dan cita-cita yang luas. Keenam prinsip tersebut menunjukkan bahwa stabilitas suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera.
Pada hakikatnya, pembentukan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari tujuan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tujuan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah yang dirancang untuk menjawab kebutuhan sekaligus mengatasi persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, keberadaan pemerintah tidak semata-mata berfungsi sebagai pemegang kekuasaan, melainkan juga sebagai penyelenggara kepentingan publik yang berkewajiban memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
Pelaksanaan berbagai program pemerintahan tentu membutuhkan dukungan pembiayaan yang bersumber dari keuangan negara. Dalam konteks ini, anggaran negara memiliki fungsi strategis sebagai instrumen untuk memenuhi kepentingan publik, mulai dari penyediaan layanan pendidikan, pemenuhan kebutuhan pangan, pembangunan tempat tinggal, hingga pemenuhan berbagai kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan negara bukan sekadar persoalan administratif, melainkan juga menyangkut tanggung jawab moral dan politik pemerintah terhadap masyarakat. Setiap tahapan pengelolaan keuangan, baik yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran negara, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), terutama transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan keberpihakan terhadap kemaslahatan publik.
Persoalan mengenai mekanisme pengelolaan keuangan negara tersebut sesungguhnya telah mendapatkan perhatian dalam pemikiran Imam Al-Mawardi. Melalui pemikirannya tentang baitulmal, Al-Mawardi menjelaskan bahwa lembaga tersebut merupakan institusi yang memiliki fungsi penting dalam mengelola kekayaan negara, baik dari aspek penerimaan maupun pendistribusiannya. Harta yang menjadi hak kaum muslimin dan tidak dapat diidentifikasi kepemilikan individualnya dikategorikan sebagai bagian dari hak baitulmal. Selanjutnya, kekayaan tersebut dikelola dan disalurkan untuk membiayai berbagai kepentingan serta kemaslahatan masyarakat.
Hal ini sebagaimana dijelaskan Al-Mawardi dalam pembahasannya mengenai kedudukan dan fungsi baitulmal:
Artinya:
“Setiap harta yang menjadi hak kaum muslimin, tetapi pemiliknya tidak dapat ditentukan secara khusus di antara mereka, termasuk dalam kategori hak baitulmal. Ketika harta tersebut telah diterima atau dipungut, keberadaannya secara hukum menjadi bagian dari hak baitulmal, baik telah dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan maupun belum. Hal ini disebabkan karena baitulmal pada hakikatnya merupakan suatu institusi atau pos pengelolaan keuangan, bukan semata-mata tempat penyimpanan harta secara fisik.
Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh harta yang berada dalam penguasaan para petugas atau amil pemerintahan Islam, baik yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluarannya, tetap berada dalam lingkup tanggung jawab dan ketentuan hukum baitulmal. (Al-Mawardi, Ahkam al-Sulthaniyyah, [Kairo: Darul Hadits, 2006], hlm. 315).
Dapat dipahami bahwa pengelolaan keuangan negara merupakan tanggung jawab institusional pemerintah yang mencakup seluruh rangkaian aktivitas fiskal, mulai dari penghimpunan sumber pendapatan hingga pendistribusian anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada masa pemerintahan Islam klasik, penerimaan negara diperoleh melalui berbagai instrumen keuangan, seperti zakat, kharaj, jizyah, dan sumber pendapatan lainnya. Sementara itu, dalam sistem pemerintahan modern, sumber penerimaan negara berkembang melalui berbagai mekanisme, antara lain perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta aktivitas perdagangan internasional yang berkaitan dengan ekspor dan impor. Seluruh sumber pendapatan tersebut selanjutnya dikelola oleh pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan negara dan memenuhi kepentingan publik.
Setelah proses penghimpunan pendapatan negara dilakukan, tahap selanjutnya adalah mendistribusikan kekayaan tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Seluruh aktivitas penerimaan dan pengeluaran keuangan negara harus dicatat serta diawasi secara sistematis oleh pihak yang memiliki kewenangan, seperti pejabat pengelola keuangan negara. Pencatatan dan pengawasan tersebut diperlukan agar setiap transaksi fiskal dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pemikiran Imam Al-Mawardi yang menegaskan bahwa setiap harta yang masuk maupun keluar dari baitulmal tetap terikat dengan ketentuan hukum pengelolaan keuangan negara.
Dalam praktiknya, pengelolaan fiskal dapat dipahami melalui dua orientasi waktu, yaitu pengelolaan jangka pendek-menengah dan pengelolaan jangka panjang. Pengelolaan jangka pendek-menengah berkaitan dengan pemanfaatan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat aktual dan relatif segera. Pengeluaran tersebut dapat berupa pembiayaan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan pemerintahan lainnya yang harus direalisasikan dalam periode anggaran berjalan atau dalam waktu dekat. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap pos pengeluaran memiliki peruntukan yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, pengelolaan fiskal dalam jangka panjang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dalam menghadapi berbagai kemungkinan pada masa mendatang. Dalam konteks ini, pemerintah perlu menjaga ketersediaan cadangan keuangan yang memadai agar mampu membiayai kebutuhan yang muncul secara tidak terduga. Keberadaan cadangan fiskal menjadi semakin penting ketika negara menghadapi situasi darurat, seperti bencana alam, krisis ekonomi, maupun peristiwa lain yang membutuhkan pembiayaan segera. Dengan demikian, kesiapan keuangan negara merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.
Gagasan mengenai pentingnya kesiapan dana untuk menghadapi keadaan darurat juga dapat ditemukan dalam pemikiran Imam Haramain Al-Juwaini melalui karyanya Ghiyats al-Umam. Ia menjelaskan:
Artinya:
“Apabila terjadi suatu musibah atau krisis yang membutuhkan pembiayaan, sementara di dalam baitulmal tersedia sejumlah harta, maka kebutuhan untuk mengatasi keadaan tersebut dapat dipenuhi dari dana yang tersedia. Selanjutnya, apabila terdapat pemasukan harta baru ke dalam baitulmal, kekayaan tersebut dapat dipersiapkan untuk menghadapi berbagai peristiwa yang mungkin terjadi pada masa mendatang. Persoalan-persoalan semacam ini merupakan perkara yang kompleks dan sulit diselesaikan secara tepat, kecuali oleh orang yang memperoleh pertolongan Allah. Demikian pula, penerapan kebenaran secara terperinci dalam persoalan tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang yang memperoleh petunjuk dan ketepatan dalam mengambil keputusan.”
(Imam Haramain Al-Juwaini, Ghiyats al-Umam, [Qatar: Maktabah Imam Haramain, 1980], hlm. 277).
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa ketersediaan cadangan keuangan merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam mengelola fiskal negara. Pemerintah tidak seharusnya menghabiskan seluruh penerimaan negara hanya untuk memenuhi kebutuhan dalam periode berjalan, melainkan perlu mempertimbangkan keberlanjutan pembiayaan pada masa mendatang. Ketika terjadi keadaan mendesak, dana cadangan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Sebaliknya, dalam kondisi keuangan yang kembali stabil, pemerintah perlu mengupayakan penguatan kembali cadangan tersebut melalui pengelolaan penerimaan negara. Dengan demikian, keberadaan dana cadangan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penanganan krisis, tetapi juga sebagai bentuk antisipasi pemerintah terhadap ketidakpastian di masa depan.
Meskipun demikian, pengelolaan keuangan publik bukanlah persoalan yang sederhana. Selain membutuhkan kecermatan dalam menentukan prioritas penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan fiskal juga rentan terhadap penyalahgunaan apabila tidak disertai integritas para pejabat yang bertanggung jawab. Besarnya kewenangan dalam mengelola kekayaan negara dapat membuka peluang terjadinya praktik penyimpangan, terutama ketika mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai landasan dalam setiap aktivitas pengelolaan keuangan negara.
Pentingnya prinsip tata kelola yang baik, khususnya keadilan dalam penghimpunan pendapatan negara, dapat ditelusuri melalui praktik pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Dalam literatur keuangan publik Islam, Abu Yusuf menjelaskan bahwa keadilan dalam pemungutan kharaj memiliki hubungan erat dengan peningkatan penerimaan negara dan kemakmuran suatu wilayah. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam karyanya Al-Kharaj:
Artinya:
“Sesungguhnya penegakan keadilan, pemberian hak kepada orang-orang yang terzalimi, serta penghindaran terhadap segala bentuk ketidakadilan, selain mendatangkan pahala, juga dapat meningkatkan penerimaan kharaj dan mendorong kemakmuran pembangunan suatu negeri. Keberkahan akan senantiasa menyertai keadilan, sedangkan kezaliman justru menghilangkannya. Pungutan kharaj yang dilakukan dengan cara sewenang-wenang hanya akan mengakibatkan kemunduran dan kehancuran suatu wilayah. Perhatikanlah Khalifah Umar bin Khattab, yang melalui perlakuan adil terhadap masyarakat wajib kharaj, pemberian hak secara proporsional, serta penghapusan berbagai bentuk kezaliman, berhasil menghimpun penerimaan kharaj dari wilayah As-Sawad (Irak) sebesar seratus juta. Pada masa itu, satu dirham memiliki berat yang setara dengan satu mitsqal.”
(Abu Yusuf, Al-Kharaj, [Kairo: Maktabah Al-Azhariyah, t.t.], hlm. 125).
Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penghimpunan pendapatan negara tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya tarif atau luasnya objek pungutan, tetapi juga dipengaruhi oleh prinsip keadilan yang diterapkan dalam proses pemungutannya. Praktik pemerintahan Umar bin Khattab menunjukkan bahwa pemungutan kharaj harus disertai perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, penghindaran tindakan sewenang-wenang, serta penghapusan praktik yang merugikan para wajib pajak. Dengan pendekatan tersebut, penerimaan negara dapat ditingkatkan tanpa harus mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
Pengalaman tersebut memberikan pelajaran bahwa keadilan bukan hanya prinsip moral dalam penyelenggaraan pemerintahan, melainkan juga faktor yang berpengaruh terhadap keberlanjutan ekonomi dan optimalisasi penerimaan negara. Sebaliknya, praktik pemungutan yang didasarkan pada tekanan dan ketidakadilan berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekaligus menghambat kemakmuran suatu wilayah.
Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara dalam perspektif pemikiran ekonomi politik Islam tidak cukup hanya berorientasi pada besarnya penerimaan dan ketepatan pengeluaran. Pemerintah juga dituntut untuk menjalankan seluruh proses fiskal berdasarkan prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi penting bagi terwujudnya good governance dalam pengelolaan keuangan publik. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa potensi penerimaan negara dapat dioptimalkan, pengeluaran anggaran dapat diarahkan secara tepat, serta berbagai persoalan masyarakat dapat diselesaikan melalui kebijakan fiskal yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Wallahu a’lam.