Kabarumat.co – Setiap kali sejarah politik Islam dibicarakan secara terbuka, respons yang muncul sering kali terjebak pada dua kutub yang sama-sama problematis. Di satu sisi, ada mereka yang merasa berkewajiban menjaga citra masa lalu dengan menutupi atau mengecilkan berbagai sisi kelamnya. Di sisi lain, ada yang menjadikan setiap konflik dalam sejarah Islam sebagai bukti bahwa Islam atau peradaban Islam sejak awal telah gagal. Padahal, kedua sikap tersebut berangkat dari kesalahan yang sama: menjadikan sejarah sebagai instrumen pembenaran, bukan sebagai ruang pembelajaran.
Dalam sebuah tulisan di Facebook, Bambang Prasodjo menyatakan, “Yang membedakan dunia Islam bukanlah karena ia bebas dari kekerasan politik. Kekerasan itu ada dan tidak dapat disangkal. Yang membedakan adalah keberanian menatap masa lalu secara jujur agar menjadi pelajaran bagi masa depan.”
Saya sependapat bahwa kekerasan politik bukanlah ciri khas satu peradaban tertentu. Keberanian mengakui kenyataan sejarah tanpa menutup-nutupinya memang merupakan salah satu tanda kedewasaan intelektual. Namun, saya memiliki perbedaan pandangan ketika gagasan tersebut kemudian diperkuat dengan membandingkan sejarah Islam dengan berbagai peradaban lain untuk menunjukkan bahwa pihak lain jauh lebih brutal.
Menurut saya, ukuran kedewasaan dalam membaca sejarah bukanlah membuktikan bahwa peradaban lain memiliki catatan kekerasan yang lebih panjang. Kedewasaan justru tampak ketika kita mampu menerima fakta sejarah apa adanya tanpa merasa perlu mengurangi bobotnya dengan menunjuk kesalahan pihak lain.
Memang benar bahwa Kekaisaran Romawi dipenuhi intrik dan pembunuhan politik. Kekaisaran Bizantium mengenal praktik mutilasi terhadap lawan politik. Dinasti-dinasti di Tiongkok berkali-kali dilanda perang saudara yang menelan korban besar. Demikian pula kerajaan-kerajaan Eropa selama berabad-abad bergulat dengan perebutan takhta, konflik dinasti, dan pembunuhan antarkerabat demi kekuasaan. Semua itu adalah fakta sejarah yang tidak diperselisihkan.
Namun, keberadaan fakta-fakta tersebut tidak otomatis menjawab persoalan yang sedang dibahas. Ketika tragedi Karbala, konflik antara Ali dan Muawiyah, pembunuhan Utsman, atau berbagai pergolakan politik dalam sejarah Islam dijawab dengan mengatakan bahwa Romawi juga brutal atau Bizantium juga kejam, maka yang terjadi bukanlah penjelasan sejarah, melainkan pengalihan isu.
Dalam logika argumentasi, pola semacam ini dikenal sebagai whataboutism. Misalnya, ketika seseorang mengkritik korupsi di suatu negara lalu dijawab bahwa negara lain juga korup. Pernyataan itu mungkin benar, tetapi sama sekali tidak menyentuh inti persoalan yang sedang dibahas.
Hal yang sama berlaku dalam sejarah. Kekejaman Romawi tidak membuat tragedi Karbala lenyap dari catatan sejarah. Kebrutalan Bizantium tidak menghapus perang saudara yang pernah terjadi di dunia Islam. Demikian pula sejarah kolonialisme Eropa yang penuh kekerasan tidak serta-merta meniadakan konflik internal dalam pemerintahan Islam.
Fakta sejarah bukanlah neraca moral yang dapat diseimbangkan dengan menambahkan kesalahan pihak lain. Setiap peristiwa harus dipahami berdasarkan konteksnya sendiri, bukan dijadikan alat untuk saling menutupi.
Yang juga patut dikritisi ialah kecenderungan mengubah kajian sejarah menjadi pertarungan identitas antara “Islam” dan “non-Islam”. Cara pandang seperti ini terlalu menyederhanakan kenyataan.
Istilah “non-Muslim” sendiri mencakup pengalaman sejarah yang sangat beragam. Romawi Pagan tentu berbeda dengan Bizantium Kristen. Dinasti Tang di Tiongkok tidak dapat disamakan dengan kerajaan-kerajaan Eropa abad pertengahan. Persia Sassaniyah memiliki karakter yang berbeda sama sekali dengan Inggris modern. Menyatukan seluruh pengalaman sejarah tersebut ke dalam satu kategori besar hanya karena sama-sama bukan Islam, lalu menyimpulkan bahwa semuanya lebih brutal, jelas merupakan penyederhanaan yang sulit dipertanggungjawabkan secara akademik.
Sebaliknya, dunia Islam sendiri juga bukanlah entitas yang seragam. Dinamika politik pada masa Khulafaur Rasyidin berbeda dengan Dinasti Umayyah. Umayyah memiliki karakter yang berbeda dari Abbasiyah, sementara Abbasiyah pun tidak identik dengan Utsmaniyah. Masing-masing lahir dalam konteks sejarah yang berbeda, menghadapi tantangan yang berbeda, serta meninggalkan warisan yang juga berbeda.
Karena itu, sejarah tidak semestinya dibaca sebagai kompetisi antara dua blok besar yang saling berlomba membuktikan siapa yang paling suci atau siapa yang paling berdosa.
Tulisan tersebut juga menyoroti tradisi historiografi Islam yang dinilai memiliki keberanian mencatat penyimpangan para penguasa. Dalam hal ini saya pada dasarnya sependapat. Karya-karya seperti Tarikh al-Umam wa al-Muluk karya al-Thabari, Al-Bidayah wa al-Nihayah karya Ibn Katsir, maupun Siyar A’lam al-Nubala’ karya al-Dzahabi memang menunjukkan integritas intelektual yang patut diapresiasi. Berbagai konflik politik, penyalahgunaan kekuasaan, hingga pertikaian internal umat dicatat tanpa disembunyikan.
Tradisi ini merupakan salah satu kekayaan intelektual Islam yang sangat berharga.
Namun demikian, keberanian historiografis bukanlah milik eksklusif peradaban Islam. Dalam tradisi Yunani terdapat Thucydides, di Romawi ada Tacitus, di Tiongkok dikenal Sima Qian, sementara Eropa juga melahirkan banyak sejarawan yang tidak segan mencatat kegagalan maupun penyimpangan para penguasa. Sepanjang sejarah, selalu ada orang-orang yang memilih setia kepada fakta, sekalipun fakta itu tidak menyenangkan.
Karena itu, tidak perlu mengklaim bahwa hanya satu peradaban yang memiliki tradisi kejujuran sejarah. Yang lebih penting adalah bagaimana kita memanfaatkan warisan sejarah tersebut untuk membangun kebijaksanaan.
Justru di situlah saya melihat keindahan sejarah Islam. Keagungannya tidak terletak pada anggapan bahwa ia bebas dari konflik politik, melainkan pada kesediaan umatnya mengakui bahwa konflik itu memang pernah terjadi, mempelajarinya secara jujur, lalu mengambil pelajaran darinya.
Tidak ada alasan untuk malu karena sejarah Islam mengenal berbagai tragedi. Akan tetapi, tidak ada pula alasan untuk membela tragedi itu dengan menunjuk tragedi yang dilakukan peradaban lain.
Sejarah bukanlah arena perlombaan kebrutalan. Tidak ada penghargaan bagi peradaban yang paling sedikit melakukan kekerasan, sebagaimana tidak ada trofi bagi bangsa yang paling banyak menumpahkan darah. Menghitung kesalahan satu peradaban demi menutupi kesalahan peradaban lain tidak pernah menghasilkan manfaat intelektual.
Hakikat sejarah adalah menumbuhkan kebijaksanaan, bukan mempertajam fanatisme. Jika setelah mempelajari sejarah seseorang hanya menjadi pembela buta kelompoknya sendiri atau pembenci kelompok lain, maka ia telah kehilangan makna paling mendasar dari belajar sejarah.
Pada akhirnya, setiap peradaban memiliki pencapaiannya, tokoh-tokohnya, kegagalannya, sekaligus tragedinya. Yang membedakan sikap ilmiah dari sikap fanatik bukanlah kemampuan mempertahankan masa lalu, melainkan keberanian menerima masa lalu sebagaimana adanya. Wallāhu a‘lam biṣ-ṣawāb.