Kabarumat.co – Dalam pembahasan mengenai anak yang lahir di luar nikah, perhatian masyarakat kerap terfokus pada perbuatan orang tuanya. Padahal, anak tersebut sama sekali tidak memiliki andil dalam kesalahan yang terjadi. Ia hadir ke dunia tanpa pilihan dan tanpa keterlibatan dalam peristiwa yang mendahului kelahirannya. Meski demikian, dalam realitas sosial, justru anak sering kali ikut menanggung konsekuensi berupa stigma dan perlakuan diskriminatif. Dampaknya dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari gunjingan masyarakat, persoalan penentuan wali nikah, hingga perdebatan mengenai hak atas harta warisan.
Dalam konteks inilah fiqih Islam perlu dipahami secara utuh dan proporsional. Para ulama telah merumuskan berbagai ketentuan hukum yang bertujuan menjaga kehormatan, kedudukan sosial, dan hak-hak anak yang lahir di luar nikah, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Tulisan ini mengulas berbagai solusi fiqih tersebut sebagai ikhtiar untuk memastikan bahwa martabat dan hak-hak anak tetap terlindungi sesuai dengan tuntunan Islam.
Menjaga Martabat Anak Melalui Pengaturan Wali Nikah
Salah satu persoalan yang kerap mengemuka berkaitan dengan anak perempuan yang lahir di luar nikah adalah penentuan wali nikah ketika ia telah dewasa dan akan melangsungkan pernikahan. Permasalahan ini tidak semata-mata menyangkut keabsahan pelaksanaan akad nikah, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Penetapan wali tertentu berpotensi mengungkap latar belakang nasab sang anak di hadapan masyarakat, sehingga dapat memunculkan stigma yang merugikan kehormatan dan martabatnya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai wali nikah dalam kasus semacam ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi perlindungan terhadap kehormatan anak sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih Islam.
Dalam mazhab Syafi’i, anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Konsekuensinya, ayah biologis tidak berwenang menjadi wali nikah bagi anak perempuan tersebut. Hak perwalian beralih kepada wali hakim, yang dalam praktik di Indonesia dijalankan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Urusan Agama (KUA). Ketentuan ini didasarkan pada prinsip bahwa negara melalui hakim berwenang bertindak sebagai wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali nasab yang sah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari (w. 987 H) dalam Fathul Mu’in:
ثم بعد فقد عصبة النسب والولاء قاض أو نائبه لقوله ﷺ: «السلطان ولي من لا ولي لها» والمراد من له ولاية من الإمام والقضاة ونوابهم
Artinya, “Apabila tidak terdapat wali dari jalur ‘ashabah nasab maupun perwalian karena pemerdekaan, maka yang menjadi walinya adalah hakim atau wakilnya. Ketentuan ini didasarkan pada sabda Nabi ﷺ, ‘Penguasa adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali.’ Yang dimaksud dengan penguasa di sini ialah pihak yang memiliki kewenangan, seperti imam, hakim, dan para wakil mereka.” (Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz Al-Malibari, Fathul Mu’in bi Syarh Qurratul ‘Ain, Beirut: Dar Ibni Hazm, tanpa tahun, hlm. 469).
Dengan demikian, penunjukan wali hakim tidak dimaksudkan sebagai bentuk diskriminasi terhadap anak yang lahir di luar nikah, melainkan sebagai mekanisme hukum yang disediakan syariat untuk menjamin keabsahan akad nikah sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan martabatnya.
Menjaga Martabat Anak melalui Solusi dalam Persoalan Wali Nikah
Secara sosial, persoalan wali nikah bagi anak yang lahir di luar nikah memiliki kompleksitas tersendiri, meskipun secara hukum ketentuannya telah dijelaskan dengan cukup terang. Dalam pemahaman sebagian masyarakat awam, penggunaan wali hakim sering kali dianggap sebagai tanda adanya persoalan tertentu dalam latar belakang calon mempelai perempuan. Persepsi semacam ini dapat memunculkan stigma, padahal tujuan utama dari ketentuan tersebut adalah menjaga kehormatan anak yang sama sekali tidak memiliki keterlibatan dalam kesalahan orang tuanya.
Atas dasar pertimbangan sosial tersebut, berkembang di sebagian masyarakat Lombok Tengah sebuah praktik yang dikenal sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk menghindari munculnya stigma. Beberapa hari sebelum pelaksanaan akad nikah, ayah biologis diminta untuk melakukan perjalanan ke luar daerah dengan jarak minimal dua marhalah (sekitar 80 km atau lebih), misalnya menuju wilayah Sumbawa. Dengan kondisi tersebut, penggunaan wali hakim tidak lagi dipandang sebagai petunjuk mengenai asal-usul anak, melainkan dapat dipahami karena wali yang berhak sedang tidak berada di tempat.
Keadaan demikian memiliki dasar dalam kajian fiqih, sebab ketidakhadiran wali dalam jarak tertentu merupakan salah satu kondisi yang memungkinkan berpindahnya kewenangan perwalian kepada hakim. Syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Fathul Mu’in:
وعدم وليها الخاص بنسب أو ولاء أو غاب أي أقرب أوليائها مرحلتين وليس له وكيل حاضر في التزويج وتصدق المرأة في دعوى غيبة الولي وخلوها من النكاح والعدة وإن لم تقم بينة بذلك
Artinya, “Hakim menjadi wali ketika tidak terdapat wali khusus dari jalur nasab atau perwalian karena pemerdekaan, atau ketika wali terdekatnya bepergian sejauh dua marhalah dan tidak memiliki wakil yang hadir untuk menikahkan. Pengakuan seorang perempuan mengenai ketidakhadiran wali, keadaan tidak sedang menikah, dan tidak berada dalam masa idah dapat diterima meskipun tanpa adanya bukti.” (Zainuddin Ahmad bin Abdul Aziz Al-Malibari, Fathul Mu’in bi Syarh Qurratul ‘Ain, Beirut: Dar Ibni Hazm, tanpa tahun, hlm. 470).
Praktik tersebut tidak tepat jika dipandang sebagai bentuk rekayasa hukum atau manipulasi ketentuan agama. Sebaliknya, ia dapat dipahami sebagai bentuk kearifan lokal yang memanfaatkan ruang kebolehan dalam fiqih untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu menjaga kehormatan dan melindungi martabat anak yang tidak menanggung kesalahan atas perbuatan orang tuanya.
Menjamin Hak Anak melalui Solusi dalam Pembagian Harta
Persoalan lain yang juga penting dibahas adalah mengenai hak atas harta peninggalan. Dalam ketentuan fiqih, anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, sehingga hubungan kewarisan juga berlaku melalui jalur ibu. Sementara itu, hubungan waris dengan ayah biologis tidak berlaku karena tidak terdapat hubungan nasab yang sah antara keduanya.
Syekh Abdurrahman al-Jaziri (w. 1360 H) menjelaskan dalam al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah:
بخلاف الأم الزانية فإنها كسائر الأمهات في الحرمة على أبنائهن، لأن نسبه ثابت منها ويتوارثان
Artinya, “Berbeda dengan ibu yang melakukan perbuatan zina, ia tetap memiliki kedudukan seperti ibu-ibu lainnya dalam hal larangan menikah dengan anak-anaknya, karena nasab anak tersebut tetap berasal darinya dan keduanya dapat saling mewarisi.” (Abdurrahman bin Muhammad ‘Iwadh al-Jaziri, al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M, juz IV, hlm. 64).
Pernyataan al-Jaziri, khususnya pada bagian wa yatawaratsani atau “keduanya dapat saling mewarisi”, menunjukkan bahwa hubungan kewarisan tetap berlaku antara anak dan ibu kandungnya. Namun, hubungan tersebut tidak berlaku antara anak dan ayah biologisnya. Oleh sebab itu, ketika ayah biologis meninggal dunia, anak tersebut tidak memperoleh bagian warisan melalui jalur kewarisan.
Meski demikian, persoalan ini perlu diselesaikan dengan pendekatan yang bijaksana. Apabila tidak ada upaya lain, anak berpotensi kehilangan dukungan materi sekaligus menghadapi pertanyaan sosial dari lingkungan sekitar mengenai ketiadaan hak waris tersebut. Salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah pemberian harta (hibah) oleh ayah biologis kepada anaknya ketika masih hidup dan dalam keadaan sehat. Pemberian ini dilakukan sebelum harta tersebut menjadi objek warisan, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan fiqih mengenai pembagian waris.
Selain menjaga keberlangsungan kebutuhan anak, langkah tersebut juga dapat menjadi jalan untuk menjaga hubungan keluarga dan menghindari munculnya persoalan sosial yang berpotensi membuka kembali persoalan masa lalu. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak tetap dapat diwujudkan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam.