Kabarumat. co – “Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang berkeadilan dan memperoleh perlakuan setara di hadapan hukum.” Demikian prinsip yang ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan konstitusi tersebut menegaskan bahwa hak-hak warga negara bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan, melainkan kewajiban negara untuk menghormati, menjamin, dan melindunginya. Kehadiran pemerintah seharusnya menjadi instrumen untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak atas perlindungan, pelayanan, dan keadilan.
Prinsip tersebut juga ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengamanatkan kewajiban negara untuk menyelenggarakan pelayanan secara layak bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, pemerintah tidak semata-mata berkedudukan sebagai pemegang otoritas, tetapi juga sebagai pihak yang mengemban kepercayaan publik. Pemerintah dituntut untuk hadir, memberikan respons, dan mengambil tindakan ketika masyarakat menghadapi persoalan serta membutuhkan bantuan.
Jabatan dan kekuasaan tidak seharusnya dimaknai sebagai kewenangan tanpa batas untuk bertindak menurut kehendak sendiri. Setiap posisi yang diemban mengandung tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Begitu pula setiap keputusan dan kebijakan pemerintah selalu membawa konsekuensi terhadap kehidupan rakyat. Oleh sebab itu, sikap tidak peduli dan memilih bungkam ketika masyarakat sedang menghadapi kesulitan merupakan cerminan dari penyelenggaraan kekuasaan yang telah menyimpang dari tujuan semestinya.
Apabila pemerintah terus mengambil jarak dari berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, kepercayaan publik terhadap institusi kekuasaan berpotensi semakin terkikis. Hal ini karena esensi kekuasaan bukanlah untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompok yang sedang berkuasa, melainkan untuk memperjuangkan kesejahteraan dan kepentingan bersama. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang bersedia mendengarkan aspirasi dan kritik, bukan sosok yang hanya menuntut untuk didengar. Rakyat juga membutuhkan pemimpin yang mudah dijangkau dan hadir di tengah persoalan, bukan pejabat yang justru membangun sekat dengan orang-orang yang dipimpinnya.
Dalam khazanah pemikiran Islam, perilaku pemimpin yang sengaja membatasi diri dari masyarakat dan enggan menerima pengaduan rakyat dikenal dengan istilah ihtijab. Konsep ini merujuk pada tindakan penguasa yang menciptakan penghalang antara dirinya dan masyarakat, menghindari interaksi langsung, serta menutup ruang bagi rakyat untuk menyampaikan keluhan maupun aspirasi. Sikap semacam ini patut dikritisi karena seorang pemimpin semestinya tidak menjauh dari persoalan rakyat, melainkan menjadikan penderitaan dan kebutuhan masyarakat sebagai bagian utama dari tanggung jawab kepemimpinannya.
Dalam ajaran Islam, perilaku pemimpin yang sengaja menjauhkan diri dari persoalan masyarakat bukanlah sikap yang dapat dibenarkan. Rasulullah saw. secara tegas mengingatkan bahwa seorang pemimpin yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan umat, tetapi justru menutup akses bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan, kebutuhan, dan kemiskinan, akan mendapatkan balasan berupa tertutupnya pertolongan Allah atas berbagai kebutuhannya. Peringatan tersebut sebagaimana termaktub dalam hadis berikut:
مَا مِنْ إِمَامٍ أَوْ وَالٍ يَغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ إِلَّا أَغْلَقَ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ وَحَاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ
Artinya: “Tidaklah seorang pemimpin atau penguasa menutup pintunya bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan, berada dalam kesulitan, dan hidup dalam kemiskinan, melainkan Allah akan menutup pintu-pintu langit terhadap kesulitan, kebutuhan, dan kemiskinannya.” (HR. Imam Ahmad).
Pesan hadis tersebut tidak semestinya dipahami secara terbatas sebagai larangan bagi seorang penguasa untuk secara fisik menutup pintu istana atau tempat kerjanya dari masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara saat ini, tindakan menutup diri dapat mengambil bentuk yang lebih luas dan tidak selalu terlihat secara langsung. Misalnya, ketidakhadiran pemerintah ketika masyarakat menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi, pembatasan terhadap penyebaran kritik di media sosial, maupun kebijakan yang mempersulit masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan memperoleh akses kepada pemerintah. Fenomena tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penghalang antara penguasa dan rakyat dalam konteks modern.
Dengan demikian, sikap menutup pintu tidak hanya berkaitan dengan pembatasan pertemuan secara langsung, tetapi juga mencakup tertutupnya ruang komunikasi dan partisipasi publik. Ketika pemerintah enggan menerima kritik, tidak tanggap terhadap keresahan masyarakat, serta membiarkan berbagai keluhan warga tanpa penyelesaian, kondisi tersebut mencerminkan persoalan dalam pelaksanaan tanggung jawab kepemimpinan. Padahal, aspirasi dan pengaduan masyarakat seharusnya menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan serta memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Pesan serupa juga ditemukan dalam riwayat hadis yang dicatat oleh Imam Abu Dawud. Hadis tersebut mengisahkan pertemuan Abu Maryam Al-Azdi dengan Mu’awiyah. Dalam pertemuan itu, Abu Maryam menyampaikan sebuah pesan Rasulullah saw. mengenai tanggung jawab pemimpin agar tidak menghalangi masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan dan persoalan hidupnya. Berikut redaksi hadis tersebut:
حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا مَرْيَمَ الْأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: مَا أَنْعَمَنَا بِكَ يَا فُلَانُ، وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ، فَقُلْتُ: حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أُخْبِرُكَ بِهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ، احْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ». قَالَ: فَجَعَلَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ.
Artinya: Ibnu Abi Maryam menceritakan kepadaku bahwa Al-Qasim bin Mukhaimirah telah mengabarkan kepadanya, dari Abu Maryam Al-Azdi. Ia berkata, “Aku pernah menemui Mu’awiyah. Kemudian Mu’awiyah berkata, ‘Kedatanganmu merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi kami, wahai Fulan.’ Ungkapan tersebut merupakan salah satu kebiasaan orang Arab. Aku kemudian menjawab, ‘Ada sebuah hadis yang pernah aku dengar dan ingin aku sampaikan kepadamu. Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang oleh Allah diberi tanggung jawab untuk mengurus suatu urusan kaum Muslim, kemudian ia menghalangi diri dari kebutuhan, kesulitan, dan kemiskinan mereka, maka Allah akan menghalangi pertolongan-Nya dari kebutuhan, kesulitan, dan kemiskinannya.’ Setelah mendengar hadis tersebut, Mu’awiyah kemudian menunjuk seseorang untuk secara khusus mengurusi berbagai kebutuhan masyarakat.” (HR. Abu Dawud).
Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa yang diberi amanah oleh Allah untuk mengurusi sebagian urusan kaum Muslim, kemudian ia justru menghindarkan diri dari kebutuhan, kesulitan, dan kemiskinan mereka, maka Allah akan berpaling darinya ketika ia berada dalam kebutuhan, kesulitan, dan kemiskinan.” Abu Maryam melanjutkan, “Setelah mendengar hadis tersebut, Mu’awiyah kemudian menunjuk seseorang untuk secara khusus menangani berbagai kebutuhan masyarakat.” (HR. Abu Dawud).
Riwayat tersebut menceritakan peristiwa ketika Abu Maryam mendatangi Mu’awiyah yang saat itu memegang kekuasaan atas kaum Muslim. Dalam kesempatan tersebut, Abu Maryam menyampaikan sabda Rasulullah saw. tentang ancaman bagi pemimpin yang sengaja menjauhkan diri dari persoalan dan kebutuhan rakyatnya. Pesan tersebut tampaknya memberikan pengaruh langsung kepada Mu’awiyah. Sebagai tindak lanjut, ia kemudian menunjuk seorang petugas khusus yang bertanggung jawab menerima dan menangani berbagai keperluan masyarakat.
Hadis ini mengandung pesan mendasar bahwa orientasi kepemimpinan harus senantiasa diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan masyarakat. Tanggung jawab yang diberikan rakyat kepada seorang pemimpin pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Swt. Oleh karena itu, ketika seorang penguasa justru membatasi akses masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan pengaduannya, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap amanah kepemimpinan. Sebab, kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk melayani kepentingan publik justru berubah menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh hak-haknya.
Keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengetahui persoalan yang sedang dihadapi rakyat. Lebih dari itu, kehadiran langsung penguasa juga dapat menjadi instrumen pencegahan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan kriminal. Ketika masyarakat memiliki akses untuk menyampaikan pengaduan secara langsung kepada pemimpin, peluang bagi pihak-pihak yang bertindak sewenang-wenang untuk menyembunyikan perbuatannya menjadi semakin terbatas.
Gagasan mengenai pentingnya keterlibatan langsung penguasa dalam mendengarkan pengaduan masyarakat juga pernah dikemukakan oleh seorang pemikir tata negara Islam, Nizam al-Mulk. Dalam karyanya, Siyar al-Muluk atau Siyasatnama, ia menekankan bahwa seorang raja perlu menyediakan waktu dua hari dalam setiap pekan untuk menerima pengaduan dan menyelesaikan perkara kezaliman yang dialami rakyat. Ia menuliskan:
لَا بُدَّ لِلْمَلِكِ مِنَ الْجُلُوسِ لِلْمَظَالِمِ يَوْمَيْنِ فِي الْأُسْبُوعِ لِاسْتِلَالِ الْعَدْلِ مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْصَافِ الرَّعِيَّةِ وَالِاسْتِمَاعِ إِلَى مَطَالِبِهَا وَالْبَتِّ فِي أَهَمِّ الشَّكَاوَى الَّتِي تُعْرَضُ عَلَيْهِ وَإِصْدَارِ حُكْمِهِ فِيهَا، فَمَا إِنْ يَشِيعَ فِي الْمَمْلَكَةِ بِأَنَّ الْمَلِكَ يَسْتَدْعِي إِلَيْهِ الْمُتَظَلِّمِينَ وَطُلَّابَ الْعَدْلِ يَوْمَيْنِ أُسْبُوعِيًّا لِيَسْتَمِعَ إِلَى مَطَالِبِهِمْ وَتَظَلُّمَاتِهِمْ حَتَّى يَخَافَ الظَّالِمُونَ فَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ عَنِ النَّاسِ وَلَا يَجْرُؤَ أَحَدٌ عَلَى الظُّلْمِ وَالتَّمَادِي خَشْيَةَ الْعِقَابِ.
Artinya: “Seorang raja hendaknya menyediakan waktu dua hari dalam sepekan untuk menangani berbagai perkara kezaliman. Langkah ini bertujuan menegakkan keadilan terhadap para pelaku kezaliman, memberikan hak kepada rakyat, mendengarkan tuntutan mereka, serta menyelesaikan berbagai pengaduan penting yang disampaikan kepadanya dengan menetapkan keputusan atas persoalan tersebut.
Apabila telah tersebar kabar di seluruh negeri bahwa raja secara rutin menerima orang-orang yang mengalami ketidakadilan dan para pencari keadilan selama dua hari dalam sepekan untuk mendengarkan tuntutan serta pengaduan mereka, para pelaku kezaliman akan merasa gentar. Mereka akan mengurungkan niat untuk bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat. Tidak seorang pun akan berani melakukan kezaliman atau melampaui batas karena khawatir terhadap hukuman yang akan diterimanya.” (Nizam al-Mulk, Siyar al-Muluk, [Qatar: Dar al-Tsaqafah, 1987], hlm. 50).
Gagasan Nizam al-Mulk tersebut memang lahir dari tradisi pemerintahan masa lampau yang memiliki corak dan mekanisme berbeda dengan sistem administrasi negara modern. Namun, esensi pemikirannya tetap relevan untuk dipertimbangkan dalam tata kelola pemerintahan saat ini. Inti gagasannya bukan semata-mata mengenai kewajiban seorang raja untuk duduk bersama rakyat selama dua hari dalam sepekan, melainkan pentingnya menyediakan ruang komunikasi yang terbuka, mudah dijangkau, dan efektif bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan.
Dalam konteks pemerintahan modern, penerapan mekanisme pertemuan langsung secara rutin tentu perlu mempertimbangkan efektivitas birokrasi, mobilitas masyarakat, serta luasnya cakupan pelayanan publik. Karena itu, gagasan tersebut dapat diadaptasi melalui penyediaan sistem pengaduan digital yang terbuka, responsif, dan terintegrasi dengan berbagai instansi pemerintahan. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat menyampaikan keluhan mengenai pelayanan publik, persoalan hukum, penyalahgunaan wewenang, hingga berbagai persoalan sosial lainnya. Sementara itu, bagi wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses teknologi dan jaringan internet, pemerintah perlu menyediakan alternatif berupa forum pengaduan tatap muka yang diselenggarakan secara berkala dan mudah dijangkau masyarakat.
Dengan demikian, substansi pemikiran Nizam al-Mulk tetap dapat diterapkan tanpa harus menyalin seluruh mekanisme pemerintahan pada masa lampau. Yang terpenting adalah memastikan tidak ada sekat yang menghalangi masyarakat untuk memperoleh akses kepada pemerintah. Keterbukaan semacam ini sekaligus dapat mempersempit ruang gerak pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan karena masyarakat memiliki saluran untuk melaporkan tindakan yang merugikan mereka.
Urgensi keterbukaan penguasa terhadap rakyat sejatinya tidak berhenti pada persoalan kualitas pelayanan publik. Sikap pemerintah yang enggan mendengar, menghindari pengaduan, atau bahkan membatasi akses komunikasi masyarakat dapat menimbulkan persoalan yang jauh lebih besar, yakni terganggunya stabilitas sosial dan tata kelola kekuasaan. Ketika saluran pengaduan tidak berfungsi, masyarakat akan semakin sulit memperoleh perlindungan, sementara pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan penguasa berpotensi memanfaatkan keadaan tersebut untuk bertindak sewenang-wenang.
Gambaran mengenai bahaya kekuasaan yang menutup diri dari masyarakat juga dapat ditemukan dalam pemikiran Imam al-Auza’i. Ia menjelaskan bahwa penguasa yang menghalangi rakyat untuk menjangkau dirinya seolah-olah telah kehilangan keberadaannya secara fungsional. Kondisi tersebut membuka peluang bagi orang-orang di sekitar kekuasaan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap kehidupan, kehormatan, dan harta benda masyarakat. Pemikiran tersebut termuat dalam kutipan berikut:
إِذَا احْتَجَبَ السُّلْطَانُ فَكَأَنَّهُ قَدْ مَاتَ، لِأَنَّ الْحَجْبَ مَوْتٌ حُكْمِيٌّ، فَتَعْبَثُ بِطَانَتُهُ بِأَرْوَاحِ الْخَلَائِقِ وَحَرِيمِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، لِأَنَّ الظَّالِمَ قَدْ أَمِنَ أَنْ لَا يَصِلَ الْمَظْلُومُ إِلَى السُّلْطَانِ. وَمُعْظَمُ مَا رَأَيْنَا فِي أَعْمَارِنَا وَسَمِعْنَا مِنْ دُخُولِ الْمَفَاسِدِ عَلَى الْمُلُوكِ فِي حَجْبِهِمْ عَنْ مُبَاشَرَةِ الْأُمُورِ، وَلَا تَزَالُ الرَّعِيَّةُ ذَا سُلْطَانٍ وَاحِدٍ مَا وَصَلُوا إِلَى سُلْطَانِهِمْ، فَإِذَا احْتَجَبَ فَهُنَاكَ سَلَاطِينُ كَثِيرَةٌ.
Artinya: “Apabila seorang penguasa mengasingkan diri dari rakyatnya, kedudukannya seakan-akan telah mati. Sebab, tindakan menutup diri tersebut merupakan bentuk kematian secara fungsional. Akibatnya, orang-orang kepercayaannya dapat bertindak semena-mena terhadap nyawa, kehormatan, dan harta benda masyarakat. Hal ini terjadi karena para pelaku kezaliman merasa aman lantaran orang-orang yang menjadi korban tidak lagi memiliki kesempatan untuk menyampaikan pengaduan kepada penguasa.
Sebagian besar kerusakan yang kami saksikan sepanjang kehidupan kami maupun yang kami dengar menimpa para raja bersumber dari kebiasaan mereka menjauhkan diri dari penanganan langsung terhadap berbagai urusan rakyat. Masyarakat akan tetap merasa berada di bawah satu kekuasaan selama mereka masih dapat menjangkau pemimpinnya. Namun, ketika penguasa mulai menutup diri, pada saat itulah bermunculan banyak penguasa lain yang bertindak semena-mena.” (Abu Bakar al-Thurthusi, Siraj al-Muluk, [Mesir: Awail al-Mathbu’ah, 1876], hlm. 57).
Sekilas, sikap pemerintah yang enggan mendengarkan aspirasi masyarakat mungkin hanya terlihat sebagai persoalan komunikasi antara penguasa dan rakyat. Padahal, sebagaimana tergambar dalam pemikiran tersebut, dampaknya dapat menjalar hingga melemahkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Ketika masyarakat kehilangan akses untuk menyampaikan pengaduan kepada pemegang kekuasaan, mekanisme perlindungan terhadap korban kezaliman ikut terancam. Situasi ini semakin berbahaya apabila orang-orang yang berada di sekitar lingkaran kekuasaan justru memanfaatkan tertutupnya akses tersebut untuk bertindak di luar batas kewenangannya.
Dalam keadaan demikian, persoalannya bukan sekadar pemerintah yang tidak mendengar suara rakyat, melainkan melemahnya fungsi kekuasaan sebagai pelindung masyarakat. Ketika penguasa sulit dijangkau, pihak-pihak yang memiliki pengaruh di tingkat bawah dapat membangun kekuasaan informal dan bertindak seolah-olah memiliki kewenangan tanpa pengawasan. Kondisi inilah yang dalam pemikiran al-Thurthusi digambarkan melalui kemunculan banyak penguasa di tengah masyarakat. Artinya, ketika satu pemegang kekuasaan tidak lagi dapat dijangkau rakyat, ruang kekuasaan dapat diisi oleh berbagai pihak yang berpotensi bertindak sewenang-wenang.
Jika dibiarkan, keadaan tersebut dapat memperbesar ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan, memperlebar ketimpangan perlindungan hukum, dan memicu ketegangan sosial. Dalam jangka panjang, lemahnya kepercayaan publik dan tidak berfungsinya mekanisme pengawasan dapat menjadi ancaman bagi stabilitas serta keberlangsungan kehidupan bernegara. Masyarakat menjadi pihak yang paling rentan menanggung akibatnya karena merekalah yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari penyelenggara kekuasaan.
Oleh karena itu, pemerintah perlu menghindari segala bentuk kebijakan maupun praktik birokrasi yang justru mempersulit masyarakat untuk menjangkau pemimpinnya. Peringatan Rasulullah saw. mengenai penguasa yang menutup diri dari kebutuhan rakyat, pemikiran Nizam al-Mulk tentang pentingnya membuka ruang pengaduan, serta pandangan al-Thurthusi mengenai bahaya kekuasaan yang tidak dapat dijangkau masyarakat, memberikan satu pelajaran penting: kepemimpinan tidak boleh dibangun di atas jarak antara penguasa dan rakyat.
Kekuasaan bukanlah alasan untuk menjauh dari masyarakat. Sebaliknya, semakin besar amanah yang diemban, semakin besar pula tanggung jawab seorang pemimpin untuk mendengar, melindungi, dan menyelesaikan persoalan rakyatnya. Sebab, pemerintah yang kehilangan kemauan untuk mendengar pada akhirnya berisiko kehilangan kepercayaan dari mereka yang memberinya mandat kekuasaan.
Wallahu a’lam.