Kabarumat.co – Jika kita sejenak menengok kembali perjalanan sejarah, kita akan menemukan bahwa hubungan antara masyarakat pribumi dan Tionghoa di Nusantara memiliki perjalanan yang panjang, kompleks, dan tidak selalu mudah.
Ketika VOC membangun Batavia setelah menaklukkan Jayakarta pada 1619, Jan Pieterszoon Coen membutuhkan tenaga kerja, aktivitas perdagangan, sekaligus tata kelola masyarakat untuk mengembangkan kota tersebut. Dalam proses itulah masyarakat Tionghoa mengambil peran penting dalam pertumbuhan Batavia.
Pada tahun yang sama, Coen mengangkat Souw Beng Kong sebagai kapitan komunitas Tionghoa di Batavia. Kapitan tersebut berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah kolonial dan masyarakat Tionghoa.
Dalam perkembangan selanjutnya, sebagian orang Tionghoa memang mendapatkan posisi tertentu dalam struktur ekonomi dan administrasi kolonial. Ada yang menjadi pedagang, perantara, pemungut pajak, pengelola usaha, hingga pemimpin komunitas. Namun, sejarah juga harus dilihat dengan jujur dan tidak disederhanakan: tidak semua orang Tionghoa merupakan bagian dari kekuasaan kolonial.
Banyak di antara mereka hanyalah masyarakat biasa yang datang, hidup, bekerja, dan mencari penghidupan di tanah Nusantara. Bahkan dalam berbagai periode, hubungan masyarakat Tionghoa dengan kekuasaan kolonial sendiri tidak selalu berjalan harmonis.
Karena itu, persoalannya tidak cukup dijelaskan hanya dengan pertanyaan tentang siapa yang menjadi kaki tangan siapa. Persoalan yang jauh lebih panjang adalah warisan struktur sosial yang ditinggalkan kolonialisme.
Sistem kolonial membentuk masyarakat berdasarkan kategori ras, kelas, dan kedudukan. Dalam struktur tersebut, masyarakat pribumi kerap ditempatkan dalam posisi yang dirugikan, sementara sebagian kelompok Tionghoa memperoleh ruang tertentu dalam bidang ekonomi maupun administrasi. Struktur semacam inilah yang kemudian membuat hubungan sosial antara pribumi dan Tionghoa menjadi rumit dan meninggalkan berbagai prasangka.
Luka sejarah tidak selalu hilang ketika penjajahan berakhir. Kadang-kadang ia berubah menjadi ingatan.
Ingatan itu dapat diwariskan dari orang tua kepada anak, dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Akibatnya, seseorang yang lahir puluhan bahkan ratusan tahun setelah kolonialisme berakhir bisa saja membawa perasaan terhadap suatu kelompok yang sesungguhnya tidak pernah ia kenal secara pribadi.
Di titik inilah kebesaran Abdurrahman Wahid—Gus Dur—menjadi penting untuk direnungkan.
Gus Dur tidak memilih membalas sejarah dengan sejarah. Ia justru berusaha memutus mata rantai luka tersebut melalui kesetaraan.
Pada 17 Januari 2000, ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Gus Dur menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Dengan keputusan itu, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa tidak lagi dibatasi oleh ketentuan izin khusus seperti sebelumnya.
Di situlah keberanian Gus Dur terlihat.
Ia tidak berkata, “Karena pada masa lalu sebagian orang dari kelompok kalian pernah berada dalam struktur kolonial, maka sekarang kalian harus menanggung kesalahan sejarah tersebut.”
Tidak.
Gus Dur justru membawa pesan yang jauh lebih sederhana sekaligus mendasar: kita semua adalah warga negara Indonesia.
Perbedaan tidak harus dihapus agar persatuan dapat tercipta. Agama boleh berbeda. Budaya boleh berbeda. Bahasa dan tradisi boleh berbeda. Namun perbedaan itu tidak boleh menjadi alasan untuk merendahkan satu sama lain.
Sebab tanah air kita tetap satu: Indonesia.
Karena itu, jasa Gus Dur tidak semata-mata terletak pada lahirnya sebuah kebijakan bagi masyarakat Tionghoa. Lebih jauh dari itu, ia sedang berusaha menyembuhkan ingatan sejarah bangsa.
Seolah-olah Gus Dur sedang mengingatkan masyarakat pribumi: jangan wariskan kebencian yang tidak lahir dari pengalamanmu sendiri.
Dan kepada masyarakat Tionghoa-Indonesia, pesannya seakan demikian: negeri ini adalah rumahmu. Maka jadilah bagian dari rumah ini.
Di situlah makna kepercayaan menjadi penting. Ketika seseorang diberi kepercayaan, cara terbaik untuk membalasnya bukan sekadar dengan ucapan terima kasih, melainkan dengan menjaga kepercayaan tersebut melalui tindakan.
Karena itu, perjuangan yang pernah dimulai Gus Dur seharusnya tidak berhenti pada dirinya.
Bola itu telah dilemparkan. Generasi Tionghoa-Indonesia hari ini memiliki kesempatan untuk menjawabnya melalui pengabdian kepada Indonesia.
Bukan dengan menunjukkan bahwa mereka lebih kaya. Bukan dengan membuktikan bahwa mereka lebih kuat. Bukan pula dengan memanfaatkan kelemahan bangsa demi keuntungan pribadi.
Melainkan dengan menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari bangsa Indonesia yang ikut menjaga Indonesia.
Sejarah Indonesia telah memperlihatkan banyak warga Tionghoa yang mengabdikan ilmu, pikiran, tenaga, dan hartanya bagi kepentingan bangsa. Kwik Kian Gie, misalnya, pernah mengemban tanggung jawab dalam pemerintahan. Di luar itu, terdapat begitu banyak warga Tionghoa-Indonesia yang mengabdi sebagai guru, dokter, pengusaha, pekerja sosial, akademisi, birokrat, profesional, dan dalam berbagai bidang lainnya.
Pengabdian semacam itulah salah satu bentuk terbaik untuk meneruskan semangat Gus Dur.
Bukan sekadar menjadi “orang Tionghoa yang berhasil”, tetapi menjadi orang Indonesia yang bermanfaat.
Sebab ketika seorang warga Tionghoa melakukan kebaikan, ia memang tidak sedang mewakili seluruh etnisnya. Namun kebaikannya dapat menjadi teladan yang ikut memperindah wajah komunitasnya.
Sebaliknya, ketika seseorang melakukan kesalahan, kesalahan itu harus tetap dilekatkan kepada pelakunya, bukan kepada seluruh kelompok etnisnya.
Kejahatan adalah tanggung jawab pelaku, bukan kesalahan etnisnya. Begitu pula kebaikan: kebaikan seseorang tidak otomatis menjadi milik seluruh kelompoknya, tetapi dapat menjadi teladan bagi banyak orang.
Karena itu, kita membutuhkan sebuah kesepakatan moral yang baru.
Masyarakat pribumi tidak perlu selamanya hidup dengan luka kolonial. Tionghoa-Indonesia juga tidak perlu terus hidup di bawah bayang-bayang tuduhan sejarah.
Keduanya harus bertemu dalam identitas yang lebih besar: Indonesia.
Gus Dur telah membuka pintunya. Sekarang tugas kita adalah memastikan pintu itu tidak kembali tertutup oleh prasangka.
Kepada saudara-saudaraku Tionghoa-Indonesia, mungkin salah satu cara paling indah untuk berterima kasih kepada Gus Dur adalah dengan menjadi bagian dari Indonesia yang membuat rakyat semakin mencintai Indonesia.
Bangunlah usaha, tetapi jangan hanya membangun kekayaan pribadi. Milikilah ilmu, tetapi gunakan pula untuk mencerdaskan bangsa. Jika memiliki kekuasaan, jangan menyalahgunakannya. Jika memiliki modal, jangan biarkan modal menghilangkan rasa keadilan.
Dan ketika kepentingan bangsa harus diperjuangkan, berdirilah bersama seluruh anak bangsa. Bukan sebagai “orang Tionghoa yang sedang membantu pribumi”, melainkan sebagai sesama orang Indonesia yang sedang menjaga rumah bersama.
Begitu pula kepada saudara-saudaraku pribumi: jangan lagi melihat saudara Tionghoa dengan kacamata kolonial.
Mereka bukan Belanda. Mereka bukan VOC.
Mereka adalah warga Indonesia yang lahir, tumbuh, bekerja, berkeluarga, beribadah, dan ikut membangun negeri ini.
Mungkin inilah salah satu warisan Gus Dur yang paling dalam. Ia tidak sekadar membela sebuah kelompok. Ia sedang mengajarkan bangsa ini untuk memiliki keberanian berdamai dengan masa lalunya.
Sebab bangsa yang besar bukanlah bangsa yang melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu belajar dari sejarah tanpa menjadi tawanan sejarah.
Semoga luka lama tidak lagi diwariskan sebagai kebencian.
Semoga perbedaan tidak lagi dijadikan alasan untuk saling mencurigai.
Dan semoga apa yang dahulu dipisahkan oleh politik kolonial, hari ini justru dipertemukan oleh rasa kebangsaan.
Kita boleh berbeda asal-usul. Kita boleh berbeda agama. Kita boleh berbeda budaya. Kita boleh memiliki sejarah keluarga yang berbeda.
Tetapi kita memiliki satu rumah yang sama: Indonesia.
Dan mungkin, itulah cara paling indah untuk berkata kepada Gus Dur:
“Terima kasih, Gus.
Kepercayaan yang dahulu engkau berikan tidak akan kami sia-siakan.
Kami akan menjaganya dengan menjadi warga Indonesia yang baik, adil, dan bermanfaat bagi sesama.”