kabarumat.com – Indonesia tengah menghadapi momen krusial dalam lintasan sejarahnya. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat, isu korupsi yang tak kunjung tuntas, beban pajak yang meningkat, serta mandeknya agenda reformasi politik telah memicu aksi protes besar-besaran sejak akhir Agustus 2025.
Di tengah situasi yang penuh gejolak ini, keberadaan gerakan ideologis seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tetap menjadi ancaman yang tak boleh dipandang sebelah mata.
HTI bukan hanya organisasi dakwah biasa. Di balik aktivitas kajian dan distribusi literatur mereka, tersembunyi agenda politik yang sangat tertutup, penuh kerahasiaan, dan memiliki potensi bahaya tinggi: yakni Thalabun Nushrah. Ini adalah strategi khas HTI untuk merebut kekuasaan negara demi mendirikan Khilafah Tahririyah, versi khilafah yang mereka anut.
Metode Thalabun Nushrah dijalankan oleh sebuah tim kecil beranggotakan maksimal lima orang yang diseleksi secara ketat dan beroperasi secara rahasia. Unit ini, yang mulai dibentuk sekitar tahun 2010, bertugas membina, merekrut, dan mengarahkan aktor-aktor strategis (dikenal sebagai ahlu quwwah atau pemilik kekuatan) untuk mengambil alih kekuasaan dan kemudian menyerahkannya kepada HTI, yang pada gilirannya akan menyerahkannya kepada Amir Hizbut Tahrir.
Tim ini dikenal sebagai Lajnah Thalabun Nushrah, yang dalam struktur dan fungsi memiliki kemiripan dengan Biro Chusus milik PKI. Detail kegiatan mereka sangat dirahasiakan, bahkan di kalangan internal HTI sendiri. Anggota biasa hanya diberikan penjelasan umum bahwa strategi ini mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dalam mendirikan negara Islam. Hanya segelintir orang yang mengetahui aktivitas spesifik lajnah ini—yakni ketua lajnah, pimpinan DPP HTI, dan sang Amir.
HTI secara terbuka menyatakan bahwa Thalabun Nushrah merupakan bagian dari hukum syariah. Dalam dokumen-dokumen internal mereka, disebutkan bahwa mencari dukungan dari ahlul quwwah bukan hanya taktik, tetapi kewajiban syar’i yang harus ditempuh untuk mendirikan sistem khilafah.
Abdul Qadim Zallum, Amir kedua Hizbut Tahrir, menegaskan bahwa thalabun nushrah dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap aktivitas dakwah sekaligus sebagai jalan menuju pembentukan pemerintahan Islam. Dalam bukunya Dakwah Islam, Ahmad Mahmud—anggota senior Hizbut Tahrir dari Timur Tengah—mengungkapkan bahwa rezim-rezim yang ada saat ini hanya mempertahankan kekuasaan melalui tekanan dan kekerasan. Oleh karena itu, menurutnya, umat Islam wajib mencari jalur alternatif, termasuk melalui tekanan bersenjata.
Sementara itu, HTI secara tegas menutup seluruh kanal konstitusional. Mereka menolak sistem pemilu dan menganggap demokrasi sebagai sesuatu yang haram, karena dianggap bertentangan dengan syariat dan termasuk sistem kufur.
Dalam kondisi negara yang tengah sibuk menangani demonstrasi besar serta menghadapi tekanan ekonomi, kelompok ini bisa saja mengambil momentum untuk mempercepat aksinya. Narasi-narasi yang mereka sebarkan melalui tulisan dan video menawarkan konsep sistem Islam versi mereka sebagai solusi atas krisis yang ada.
Sebagian dikemas dengan istilah seperti “sistem syariah”, “Islam kaffah”, atau “sistem berdasarkan al-Qur’an dan hadis”. Namun, tak sedikit pula yang menyampaikannya secara gamblang sebagai “khilafah islamiyah”, “khilafah ala minhaj an-nubuwwah”, atau “khilafah rasyidah”.
Dalam konteks thalabun nushrah, narasi-narasi tersebut bertujuan membentuk opini publik yang mendukung gerakan mereka. Ini bukan lagi sekadar ekspresi kebebasan berbicara, melainkan bagian dari strategi nyata untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.
Jika kita abai, arah perjalanan sejarah Indonesia bisa menyimpang. Khilafah Tahririyah—yang selama ini dianggap utopia ideologis—bisa menjadi kenyataan jika kita gagal mengenali dan mengantisipasi gerakan bawah tanah mereka yang menyusup diam-diam, menyasar titik-titik strategis negara, dan membungkus misinya dengan retorika keagamaan.d