kabarumat.co – “Istri wajib taat dan patuh kepada suami.” Kalimat ini kerap kita dengar berulang kali dalam berbagai forum dan percakapan. Namun, di sisi lain, sebagian generasi muda yang tumbuh dengan wacana self-esteem dan otonomi diri melontarkan narasi tandingan: “Kenapa perempuan harus taat pada suami? Memangnya dia Tuhan atau atasan kita? Jangan sampai.”
Dalam perbincangan seputar perkawinan dalam Islam, isu ketaatan istri kepada suami hampir selalu muncul dan memantik perdebatan. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak keras. Sekilas tampak sederhana, tetapi sejatinya isu ini menyentuh persoalan mendasar: relasi kuasa, keadilan, dan bagaimana makna kebersamaan itu dibangun. Di tengah masyarakat, setidaknya hidup tiga cara pandang—tiga logika—yang saling berdampingan sekaligus berhadap-hadapan dalam memaknai ketaatan tersebut.
Memahami ketiga logika ini menjadi penting agar kita sadar di titik mana kita berpijak, serta relasi rumah tangga seperti apa yang ingin kita wujudkan. Terlebih bagi mereka yang berperan sebagai pendamping keluarga—penyuluh, konselor, orang tua, saudara, atau sahabat—yang kerap menjadi rujukan dalam urusan berumah tangga di masa kini.
Pertama, logika ketaatan sepihak tanpa syarat
Logika ini bertumpu pada asumsi bahwa laki-laki selalu lebih unggul: lebih rasional, lebih dewasa, dan karenanya paling pantas memimpin. Suami ditempatkan sebagai imam, penentu keputusan utama, sekaligus pemikul tanggung jawab keluarga. Dari asumsi ini lahir kesimpulan yang tampak sederhana: istri harus taat pada suami.
Dalam kerangka ini, ketaatan dipahami sebagai kewajiban mutlak. Permintaan suami tidak perlu ditimbang dari segi keadilan, akal sehat, atau kemaslahatannya. Patuh menjadi tujuan utama. Ketika terjadi persoalan, istri sering kali menjadi pihak yang disalahkan karena dianggap kurang taat.
Masalahnya, logika ini menutup kemungkinan bahwa suami pun bisa keliru, lelah, egois, atau mengambil keputusan yang merugikan. Ketika ketaatan dilepaskan dari nilai kebaikan dan keadilan, ia mudah berubah menjadi legitimasi dominasi. Atas nama agama, ketimpangan dipelihara dan penderitaan dibungkam.
Kedua, logika kemandirian dan penolakan total
Logika ini lahir sebagai reaksi keras terhadap ketidakadilan yang sering muncul dari praktik logika pertama. Perempuan ditegaskan sebagai subjek penuh: memiliki hak, kehendak, mimpi, dan arah hidup sendiri. Ketergantungan pada suami dipandang berisiko, bahkan dianggap sebagai pintu masuk penindasan.
Dalam perspektif ini, ketaatan justru harus ditolak. Menjadikan suami sebagai rujukan saja sudah dianggap problematis, apalagi bicara tentang patuh. Relasi ideal dibayangkan sebagai dua individu mandiri yang berjalan sejajar, masing-masing dengan kehendak dan agenda sendiri, tanpa keharusan mengikuti satu sama lain.
Namun, cara pandang ini kerap melupakan bahwa perkawinan bukan sekadar koeksistensi dua individu. Ada ikatan, komitmen, dan tanggung jawab bersama yang menuntut kesediaan untuk saling menyesuaikan. Jika semua bentuk ketaatan ditolak, relasi bisa kehilangan rasa kebersamaan dan keintiman. Yang tersisa hanyalah dua orang yang kebetulan tinggal di rumah yang sama.
Ketiga, logika mubadalah: ketaatan berbasis kebaikan
Logika ketiga—mubadalah—berusaha melampaui dua ekstrem sebelumnya. Ia tidak berangkat dari pertanyaan “siapa yang harus ditaati?”, melainkan “apakah yang diminta itu baik, adil, dan membawa kemaslahatan?”
Dalam perspektif mubadalah, ketaatan tidak ditentukan oleh jenis kelamin atau status sebagai suami atau istri. Jika suatu keputusan membawa kebaikan, menenangkan, dan menguatkan keluarga, maka ia layak ditaati, siapa pun yang mengusulkannya. Bisa suami, bisa istri. Ketaatan menjadi nilai bersama, bukan beban sepihak.
Sebaliknya, jika suatu perintah melukai, merendahkan, atau membahayakan, maka ia tidak pantas ditaati—meskipun datang dari suami dan dibungkus dengan dalil agama. Dalam mubadalah, pasangan justru memiliki tanggung jawab untuk saling mengingatkan dan mencegah keburukan, bukan membiarkannya demi label kepatuhan.
Di sini, ketaatan tidak mematikan nalar, nurani, dan martabat manusia. Ia tumbuh melalui dialog, pertimbangan bersama, dan tanggung jawab moral yang setara. Pelayanan pun tidak lagi dimaknai sebagai pengorbanan satu pihak, melainkan sebagai kerja sama dua orang dewasa yang saling menjaga.
Dengan demikian, mubadalah tidak menolak konsep ketaatan, tetapi juga tidak membiarkannya menjadi buta. Pusat ketaatan dipindahkan dari siapa yang memerintah ke dampaknya bagi kehidupan bersama. Dari status menuju nilai. Dari kuasa menuju kebaikan dan kemaslahatan.
Dalam kerangka ini, suami dan istri tidak saling menundukkan, melainkan saling menegakkan yang baik. Mereka sama-sama taat pada nilai keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan. Di sanalah ketaatan menemukan maknanya yang paling manusiawi: sebagai jalan ibadah, bukan alat penindasan, dan bukan pula alasan untuk saling menjauh.
Lima Langkah Mubadalah Menemukan Ketaatan yang Baik
Jika ketaatan ditentukan oleh kebaikannya, bukan oleh siapa yang memerintah, maka muncul pertanyaan praktis: bagaimana menemukannya dalam kehidupan sehari-hari? Perspektif mubadalah menawarkan langkah-langkah sederhana, meski menuntut kejujuran dan kedewasaan bersama.
Pertama, menilai dampaknya secara jujur.
Ketaatan yang sehat menghadirkan ketenangan, rasa aman, dan relasi yang menguatkan. Ia mungkin menuntut pengorbanan, tetapi tidak merusak martabat. Jika sebuah permintaan terus-menerus melahirkan tekanan, ketakutan, atau rasa tidak berharga, itu pertanda ketaatan tersebut bermasalah.
Kedua, mengujinya melalui keterbukaan dialog.
Kebaikan tidak anti percakapan. Ketaatan yang sehat lahir dari musyawarah, bukan dari larangan bertanya atau ancaman dosa. Ketika dialog dibungkam, yang sedang dijaga biasanya bukan kebaikan, melainkan kuasa.
Ketiga, menautkannya dengan nilai dasar agama.
Dalam Islam, kebaikan selalu sejalan dengan keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan. Setiap ketaatan perlu ditimbang: apakah ia mendekatkan keluarga pada kasih sayang dan tanggung jawab, atau justru melanggengkan ego, kemalasan, dan kekerasan.
Keempat, menguji prinsip timbal balik.
Mubadalah mengajukan pertanyaan sederhana: “Jika posisinya dibalik, apakah saya juga bersedia melakukannya?” Jika tidak, berarti ada ketimpangan yang perlu dibereskan. Ketaatan yang baik bukan hanya bisa diminta, tetapi juga siap diberikan.
Kelima, melihat ruang tumbuh bagi kedua pihak.
Ketaatan yang benar membuat suami dan istri sama-sama berkembang: lebih dewasa, bertanggung jawab, dan utuh sebagai manusia. Jika ketaatan justru mengecilkan salah satu pihak atau mematikan mimpinya, maka ia bertentangan dengan semangat mubadalah.
Melalui lima langkah ini, mubadalah menempatkan ketaatan sebagai proses etis yang hidup, bukan aturan kaku yang mematikan nurani. Ia mengajak pasangan untuk bersama-sama menumbuhkan kebaikan, menolak keburukan, dan membangun rumah tangga di atas tanggung jawab dan kasih sayang yang saling menguatkan—bukan di atas ketakutan atau ego.