kabarumat.co – Hak Asasi Manusia (HAM) dan ajaran Islam memiliki keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Bahkan jauh sebelum dunia Barat mendeklarasikan Universal Declaration of Human Rights (DUHAM), prinsip-prinsip hak asasi telah dikenal dalam tradisi Islam. Allah SWT sendiri telah memberikan kebebasan kepada manusia, termasuk dalam memilih keyakinan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 256.
Konsep HAM dalam Islam berpijak pada nilai tauhid, yaitu pengakuan atas keesaan Tuhan. Tauhid ini tidak hanya menegaskan hubungan vertikal antara manusia dan Allah, tetapi juga mengandung nilai persamaan dan kesatuan seluruh makhluk ciptaan, baik manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda mati. Dalam Islam, hak-hak manusia terbagi menjadi dua dimensi utama: haq al-insan (hak manusia) dan haq Allah (hak Tuhan), yang keduanya saling berkelindan.
Islam juga mengakui berbagai jenis hak, mulai dari hak dasar, hak sekunder, hingga hak tersier. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, umat Islam dianjurkan untuk merujuk pada keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai representasi ideal dari implementasi hak-hak tersebut.
Syariat Islam diturunkan sebagai sistem norma dan aturan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan menegakkan keadilan. Ajaran keadilan dalam Islam sangat jelas terlihat, bebas dari sikap ekstrem, dan berlaku menyeluruh hingga akhir hayat manusia, bahkan hingga kehidupan setelah kematian. Konsep pahala dan dosa dalam Islam juga mengandung unsur keadilan ilahi yang hakiki.
Segala bentuk larangan dalam Al-Qur’an dan Sunnah pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah kemudaratan. Prinsip ini berlaku bukan hanya dalam konteks ibadah, tetapi juga dalam ranah sosial dan politik. Dalam Islam, para pemimpin dituntut untuk berlaku adil dan bertanggung jawab atas setiap keputusan dan kebijakan yang mereka ambil. QS. An-Nisa: 58 menegaskan pentingnya menegakkan keadilan dan menunaikan amanat kepada yang berhak.
Kesetaraan juga menjadi prinsip penting dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama dalam perlakuan, kebijakan, dan pengakuan sosial, tanpa memandang status sosial atau asal-usul. Meski demikian, kesetaraan yang dimaksud bersifat kontekstual—disesuaikan dengan kapasitas, usia, dan tanggung jawab masing-masing individu. Misalnya, hak anak-anak tidak dapat disamakan secara mutlak dengan hak orang dewasa, namun tetap harus diperlakukan secara adil sesuai proporsinya.
Isu kesetaraan gender pun mendapat perhatian dalam Islam. Agama ini mengangkat derajat perempuan, yang selama ini sering dipandang rendah dalam masyarakat patriarkal. QS. Al-Hujurat: 13 menegaskan bahwa kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin atau suku bangsa, melainkan oleh ketakwaannya kepada Allah.
Dalam hal kebebasan beragama, Islam memberikan ruang yang luas. Di tengah keragaman suku, ras, bahasa, dan agama, potensi konflik memang sering muncul, terutama ketika terjadi diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, Islam melarang keras segala bentuk diskriminasi atas dasar agama, dan justru menekankan pentingnya hidup berdampingan dalam damai dan penuh kasih sayang.
Di Indonesia, larangan terhadap penodaan agama telah diatur dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Penodaan Agama merupakan respon terhadap situasi politik saat itu, terutama untuk menanggapi kelompok yang melecehkan nilai-nilai agama. UU ini tetap digunakan hingga era reformasi sebagai instrumen hukum dalam menjaga harmoni antarumat beragama.
Dalam wacana global, prinsip kebebasan beragama sudah lama diperjuangkan. Sejak Magna Charta tahun 1215 di Inggris hingga Deklarasi Universal HAM pada 10 Desember 1948, hak untuk memeluk agama dan keyakinan dijamin sebagai hak asasi dasar. Kebebasan beragama ini mencakup kebebasan internal (inner freedom) yang bersifat mutlak dan tidak dapat dibatasi, bahkan oleh negara dalam kondisi apapun.
Kebebasan berkeyakinan juga menyentuh aspek-aspek lain seperti kebebasan berpikir, hati nurani, serta perlindungan terhadap diskriminasi dan pemaksaan. Selain itu, hak orang tua dalam mendidik anak, hak kelembagaan agama, dan jaminan status hukum juga merupakan bagian dari kebebasan beragama yang diakui secara internasional.