kabarumat.com – Pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka genap menorehkan satu tahun kepemimpinan, dan sejak awal banyak sorotan tertuju pada janji besar yang mereka usung — dari program makan gratis hingga agenda besar hilirisasi industri. Program “makan bergizi gratis” (MBG) menjadi simbol sekaligus indikator awal bagaimana pemerintahan ini ingin membedakan diri dari sebelumnya: tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga akses dasar bagi warga negara. Menjelang awal 2025, pemerintah menetapkan target ambisius: program makan bergizi gratis ditujukan untuk mencapai 15 hingga 20 juta penerima manfaat pada akhir tahun itu.
Anggaran untuk program ini sendiri disebut akan mencapai hingga Rp 450 triliun per tahun ketika telah berjalan penuh. Dalam tahun pertama, meski belum mencapai skala penuh, tercatat bahwa program MBG telah menyajikan lebih dari 1,1 miliar porsi makanan bergizi hingga akhir September 2025, sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta pemberdayaan ekonomi rakyat.
Melalui program makan bergizi gratis ini, pemerintah menegaskan bahwa intervensi sosial besar‑besaran bukan hanya untuk “memberi” saja, tetapi juga sebagai dorongan rantai nilai ekonomi lokal. Contohnya, Gubernur Kalimantan Tengah mengapresiasi bahwa program ini turut melibatkan petani, peternak, UMKM dalam rantai pasok makanan. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa ada catatan evaluasi: Komisi IX DPR RI meminta agar pelaksanaan program MBG dievaluasi karena masalah keamanan pangan (kasus keracunan), hingga belum adanya dasar hukum yang kuat untuk menjalankan secara masif. Dengan demikian, pemerintahan ini menutup tahun pertamanya dengan pijakan yang solid di bidang sosial‑humaniora, namun juga terbuka terhadap tantangan implementasi.
Sementara program sosial besar tersebut menjadi satu sisi, sisi lainnya yang tak kalah penting adalah agenda hilirisasi industri dan swasembada ekonomi berbasis sumber daya dalam negeri. Pemerintahan Prabowo‑Gibran mematok bahwa hilirisasi — yakni pengolahan komoditas atau bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi di dalam negeri — merupakan kunci untuk menghindari jebakan “bahan mentah saja” dan meningkatkan nilai tambah nasional. Dalam laporan realisasi hingga sekitar September 2025, telah dicatat bahwa investasi di sektor hilirisasi mineral — khususnya nikel dan tembaga — telah mencapai sekitar Rp 193,8 triliun. Pada April 2025, Wapres Gibran menyebut realisasi investasi hilirisasi sudah menyentuh angka Rp 407 triliun untuk tahun 2024. Dari sisi industri manufaktur, dalam “100 hari” pemerintahan sudah menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan kembali ke fase ekspansif yang menjadi sinyal bahwa kebijakan industri dan hilirisasi mulai berdampak.
Lebih jauh, agenda hilirisasi bukan sekadar soal tambang dan mineral saja, tetapi juga terkait pangan, kelautan, dan agribisnis. Salah satu contoh yang diangkat adalah potensi kelapa: jika selama ini Indonesia mengekspor kelapa mentah, melalui hilirisasi menjadi produk turunan seperti VCO atau santan — tentu nilai tambahnya jauh lebih tinggi. Pemerintah juga mengaitkan hilirisasi pangan dengan ketahanan energi — misalnya, pengalihan sebagian produksi kelapa sawit bukan hanya untuk ekspor mentah tetapi juga bahan baku biodiesel. Kebijakan ini sekaligus menunjukkan bagaimana agenda sosial (makanan bergizi) dan agenda hilirisasi saling melengkapi: sumber bahan baku lokal; manusia terdidik; industri dalam negeri semakin kuat.
Dari sisi capaian kuantitatif juga terlihat bahwa sektor energi mengalami lompatan. Dalam satu laporan, produksi migas nasional disebut menembus 1,04 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD) pada semester pertama 2025. Program biodiesel B40 juga disebut‑sebut telah memberikan kontribusi efisiensi devisa sampai sekitar US$17,19 miliar (≈ Rp 271 triliun). Ini semua menunjukkan bahwa fondasi kemandirian energi dan ekonomi berbasis dalam negeri tengah diletakkan.
Meski demikian, tidak semua agenda langsung sempurna. Pemerintah sendiri mengakui bahwa implementasi hilirisasi masih menjadi pekerjaan rumah besar—termasuk memperkuat industri hilir, menciptakan barang jadi dan barang modal (capital goods) bukan sekadar pengolahan hulu. Sebagaimana salah satu asosiasi logam dan mesin menyebut bahwa hingga 100 hari pemerintahan, hilirisasi masih perlu didorong ke tingkat berikutnya (logam dasar menjadi barang jadi) agar manfaatnya terasa lebih luas. Dengan demikian, tahun pertama ini bisa dianggap sebagai periode “peletakan fondasi” untuk hilirisasi besar‑besaran ke depan.
Dari perspektif kesejahteraan dan pemerataan, kebijakan makan gratis dan hilirisasi memang tampak seperti dua ujung yang digabungkan: sisi sosial dan sisi produktivitas. Dengan memenuhi kebutuhan dasar (gizi anak, ibu hamil, masyarakat rentan) lewat program MBG, dan di sisi lain memperkuat struktur ekonomi lewat hilirisasi, pemerintahan ini mencoba melakukan “double track” pembangunan. Bahkan dalam laporan yang menyatakan bahwa program MBG belum genap setahun sudah menjangkau “lebih dari 30 juta penerima manfaat dan 1 miliar nampan” — angka yang cukup mengagetkan dalam konteks global (sebagai perbandingan, disebut 6× populasi Singapura). Namun, skala penuh masih memiliki banyak tantangan: pendanaan, logistik, keamanan pangan, dan kesinambungan.
Dalam analisisnya, pemerintahan ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh angka, tapi oleh desain kebijakan yang merangkai berbagai sektor: pertanian, pendidikan, industri, energi, dan pelaku UMKM. Bahkan, Wakil Presiden Gibran telah menyampaikan bahwa hilirisasi bukan hanya soal membangun pabrik besar, tetapi soal keadilan dan pemerataan yang melibatkan petani, peternak, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Sedangkan pada program MBG, juga terungkap bahwa program ini melibatkan lebih dari 6.400 UMKM lokal dalam rantai pasok makanan. Dengan demikian, efek pengganda dari kebijakan‑kebijakan tersebut diharapkan agar terasa bukan hanya di kota besar tetapi juga sampai ke daerah terpencil.
Akhirnya, bisa dikatakan bahwa setahun pemerintahan Prabowo‑Gibran ini berhasil mencetak beberapa lompatan penting: program sosial skala besar yang langsung menyentuh masyarakat lapisan bawah; investasi dan kebijakan hilirisasi yang menandai pergeseran model ekonomi; dan sinyal bahwa perangkat industri dan manufaktur mulai mendapatkan “angin segar”. Namun, kesuksesan tersebut juga disertai dengan tantangan besar: pendanaan yang sangat besar (seperti anggaran makan gratis yang bisa mencapai Rp 450 triliun), tata kelola program sosial yang mesti diperkuat, kapasitas industri hilir yang masih perlu ditingkatkan, serta pengawasan agar manfaat benar‑benar dirasakan oleh rakyat banyak.
Kesimpulannya: jika tahun pertama adalah tahun “peletakan fondasi”, maka tahun‑tahun mendatang akan menentukan apakah fondasi itu bisa ditumbuhkan menjadi bangunan kokoh. Agenda makan gratis dan hilirisasi memiliki potensi besar untuk mengubah roda ekonomi dan sosial Indonesia, tetapi hasil akhir akan sangat bergantung pada implementasi, kontinuitas, dan pemerataan manfaat ke seluruh Indonesia.