Kabarumat.co – Hamas mengumumkan pembubaran lembaga pemerintahan yang selama hampir 20 tahun mengelola Jalur Gaza. Bersamaan dengan itu, kelompok tersebut menyatakan akan menyerahkan kewenangan pemerintahan sipil kepada sebuah komite teknokratis untuk mengelola wilayah yang hancur akibat perang. Pengumuman itu disampaikan di Rumah Sakit Al-Aqsa, Deir el-Balah, Gaza tengah, pada Senin (6/7/2026).
Mengutip Al Jazeera, Direktur Jenderal Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail al-Thawabta, mengumumkan bahwa Mohammed al-Farra mengundurkan diri dari posisinya sebagai kepala administrasi Hamas di Gaza.
Menurutnya, Hamas akan mengalihkan kewenangan pemerintahan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Committee for the Administration of Gaza/NCAG), sebuah badan teknokratis yang dipimpin warga Palestina dan didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pembentukan komite tersebut merupakan bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat.
“Seluruh pegawai yang bertugas memberikan layanan publik berstatus sebagai pegawai negeri dan siap sepenuhnya bekerja di bawah koordinasi Komite Nasional untuk Administrasi Gaza,” kata Ismail al-Thawabta, seperti dikutip NU Online dari Al Jazeera, Rabu (8/7/2026).
Ismail al-Thawabta selanjutnya meminta seluruh pihak terkait mempercepat proses masuknya Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Committee for the Administration of Gaza/NCAG) ke Jalur Gaza agar dapat segera menjalankan tugas pemerintahan dan administrasi sipil.
Menanggapi pengumuman Hamas, Ketua NCAG Ali Shaath menyatakan pihaknya menyambut baik langkah tersebut. Meski demikian, ia menekankan bahwa komitenya hanya dapat menjalankan fungsi pemerintahan apabila sejumlah prasyarat mendasar dipenuhi. Menurut Shaath, diperlukan satu otoritas pemerintahan yang memiliki landasan hukum yang jelas, disertai aparat keamanan yang berada sepenuhnya di bawah kendali otoritas tersebut.
Sebelumnya, pada Rabu (1/7/2026), NCAG mengungkapkan telah menyelesaikan rangkaian pertemuan kerja selama dua hari di Siprus. Dalam unggahan resminya di akun X, komite tersebut menjelaskan bahwa pertemuan melibatkan para ahli dan penasihat dari Board of Peace (BoP), Kantor Perwakilan Tinggi untuk Gaza, serta Tony Blair Institute.
Diskusi difokuskan pada penyusunan langkah lanjutan untuk mengurangi penderitaan warga Palestina di Gaza melalui berbagai program yang dapat segera direalisasikan. Selain membahas penanganan darurat, peserta juga mengevaluasi rencana rekonstruksi jangka panjang, reformasi sektor keamanan, serta tata kelola pemerintahan pascakonflik.
NCAG juga menyatakan telah merampungkan pengaturan kelembagaan yang dirancang guna menjamin transparansi dan akuntabilitas sesuai standar yang diharapkan para donor internasional.
“Kami berkomitmen pada Rencana Komprehensif dan siap mengambil semua langkah yang diperlukan, berkoordinasi dengan Dewan Perdamaian dan Kantor Perwakilan Tinggi, agar NCAG dapat mengemban tanggung jawabnya begitu kondisi yang tepat terpenuhi,” tulis NCAG melalui akun X, dikutip Rabu (8/7/2026).
Lokakarya di Siprus tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang berlangsung di Kairo, Mesir, pada 23-24 Juni 2026. Agenda itu menjadi bagian dari upaya mematangkan kesiapan kelembagaan NCAG agar mampu menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat Gaza. NCAG juga menyatakan akan mengumumkan langkah strategis berikutnya dalam waktu dekat.
“Langkah-langkah selanjutnya akan diuraikan dan diumumkan pada waktunya,” tulis NCAG.
Sementara itu, Board of Peace (BoP) turut merespons pengumuman Hamas melalui pernyataan resmi yang diunggah di akun X pada Senin (6/7/2026). BoP menilai pembubaran “Komite Darurat” perlu segera diikuti dengan penyerahan kewenangan secara penuh kepada NCAG.
Menurut BoP, prioritas utama saat ini adalah memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat Gaza. Lembaga tersebut menegaskan bahwa keberhasilan proses transisi akan diukur dari implementasi nyata, bukan sekadar komitmen politik.
“Pada akhirnya, penilaian kami akan dipandu oleh tindakan, bukan janji, untuk memenuhi kebutuhan kritis rakyat Gaza,” tulis BoP.
BoP juga mendesak percepatan implementasi Roadmap yang mengatur tata kelola pemerintahan, sektor keamanan, dan masa transisi di Gaza. Peta jalan tersebut dirancang sebagai dasar hukum dan operasional agar NCAG dapat mengambil alih kewenangan pemerintahan secara penuh serta menjalankan kebijakan administratif secara independen.
Dalam pernyataannya, BoP kembali menegaskan prinsip utama yang harus menjadi fondasi proses transisi, yakni “satu otoritas, satu hukum, dan satu senjata”. Prinsip tersebut mengandung makna bahwa seluruh kelompok bersenjata di Gaza harus berada di bawah satu komando resmi NCAG. Langkah itu dinilai sejalan dengan Rencana Perdamaian Gaza Komprehensif serta mandat internasional yang tercantum dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803.
Dukungan BoP sekaligus memperkuat hasil pertemuan strategis yang sebelumnya digelar NCAG bersama para pakar internasional di Kairo dan Siprus. Forum tersebut berfokus pada penguatan kelembagaan, tata kelola yang transparan, kesiapan menerima dukungan donor internasional, serta rekonstruksi Gaza pascaperang.
Sebagai informasi, NCAG dipimpin oleh teknokrat asal Gaza, Ali Shaath, dan berkantor sementara di Kairo. Komite ini dibentuk pada Januari 2026 berdasarkan Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Hingga kini, Israel belum memberikan izin bagi NCAG untuk beroperasi di wilayah Gaza sehingga komite tersebut masih menjalankan aktivitasnya dari Mesir.
Sembilan bulan setelah gencatan senjata ditandatangani pada Oktober 2025, perundingan antara Israel dan Hamas masih mengalami kebuntuan, terutama terkait pelaksanaan fase kedua kesepakatan. Isu yang masih diperdebatkan meliputi pelucutan senjata Hamas dan proses rekonstruksi Gaza. Hamas tetap berpendapat bahwa fase pertama perjanjian harus diselesaikan terlebih dahulu, termasuk penarikan penuh pasukan Israel dan pembukaan akses bantuan kemanusiaan secara menyeluruh, sebelum pembahasan mengenai pelucutan senjata dilakukan.