JAKARTA – Masa jabatan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin genap dua tahun pada 20 Oktober besok. Menjelang genap 2 tahun, sejumlah pihak menyoroti kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin.
Sorotan terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin datang dari sejumlah pihak, seperti parpol, pakar, lembaga survei, dan aktivis antikorupsi. Selengkapnya sebagai berikut.
Survei Litbang Kompas: Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi Turun Jadi 66,4%
Kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo turun berdasarkan hasil yang ditunjukkan survei. Survei Litbang Kompas terbaru memperlihatkan kini ada 66,4% responden yang puas terhadap kinerja Jokowi.
Survei ini dilakukan lewat wawancara tatap muka pada 26 September-9 Oktober 2021. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi Indonesia. Tingkat kepercayaan survei ini 95% dengan margin of error plus-minus 2,8%.
Sebanyak 66,4% responden menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi. Hasil ini turun 2,7% dibandingkan hasil survei pada April 2021.
Berikut ini tren proporsi responden yang menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi di survei Litbang Kompas:
Agustus 2020
Puas: 65,9%
Tidak puas: 34,1%
Januari 2021
Puas: 66,3%
Tidak puas: 33,7%
April 2021
Puas: 69,1%
Tidak puas: 30,9%
Oktober 2021
Puas: 66,4%
Tidak puas: 33,6%
Berdasarkan bidang kinerja, kepuasan masyarakat ke kinerja Jokowi tertinggi di bidang politik dan keamanan. Sementara itu, kepuasan di bidang ekonomi paling rendah. Berikut data tingkat kepuasan per bidang di survei Oktober 2021:
Politik dan keamanan: 70,8%
Kesejahteraan Sosial: 68,6%
Penegakan hukum: 60,6%
Ekonomi: 58,7%
Kinerja Jokowi di bidang hukum juga dinilai melemah. Pada April 2021, kepuasan di bidang hukum ada di angka 65,6%. Tapi kepuasan ini turun jadi 60,6% di bulan Oktober 2021.
Survei SMRC 2 Tahun Jokowi: 68,5% Puas, 29,5% Tidak Puas
Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menggelar survei nasional terhadap 2 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin secara umum. Hasilnya, sebesar 68,5 persen puas terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf dan 29,5 persen tidak puas.
Survei SMRC perihal 2 tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ini digelar pada 15-21 September 2021. Survei ini diikuti oleh 1.220 responden yang dipilih secara random atau multistage random sampling.
Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Mereka yang diwawancarai sudah berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.
Responden yang dapat diwawancarai sebanyak 981 orang. Margin of error survei SMRC kali ini sebesar +- 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
“Mayoritas warga, 68,5 persen sangat/cukup puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Yang kurang/tidak pus 29,5 persen, dan yang tidak tahu/tidak menjawab 2 persen,” kata peneliti SMRC, Sirojudin Abbas, saat memaparkan hasil survei SMRC secara virtual, Selasa (19/10/2021).
Kesimpulan SMRC, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf relatif stabil.
Dalam survei kali ini, SMRC juga meneliti anggapan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf secara spesifik, yakni terkait pemberantasan korupsi. Hasilnya, sebagian besar responden menilai korupsi di Indonesia tahun ini semakin banyak.
“Ada 49,1 persen warga yang menilai korupsi di negara kita pada umumnya sekarang ini semakin banyak dibanding tahun lalu. Yang menilai sekain sedikit ada 17,1 persen, dan ada 27,8 persen yang menilai sama saja. Yang tidak tahu 6 persen,” papar Sirojudin.
Selain itu, SMRC mensurvei pandangan publik terhadap penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Berikut ini hasilnya:
Sangat puas: 11,8%
Puas: 56,7%
Kurang puas: 23,5%
Tidak puas: 6%
Tidak tahu/tidak jawab: 2%
Menurut SMRC, kepuasan ini cenderung menguat dalam setahun terakhir, di mana pada Oktober 2020 tingkat kepuasan terhadap penanganan COVID-19 sebesar 60,7 persen menjadi 64,6 persen pada September 2021.
Upaya Kurangi Pengangguran Turun
Dalam survei yang digelar pada September 2021 ini, SMRC juga meneliti kinerja Jokowi-Ma’ruf dalam menangani masalah ekonomi. Hasilnya, sebesar 47 persen responden menilai upaya pemerintah mengurangi pengangguran makin menurun.
“Dalam survei September 2021, hanya 17 persen publik yang menilai kerja pemerintah semakin baik dalam mengurangi pengangguran. Yang menilai semakin buruk 47 persen, yang menilai tidak ada perubahan 34 persen, dan yang tidak tahu 3 persen,” papar Sirojudin.